Banjir Menyerang Negeri, Tak Sekedar Masalah Administrasi Tapi Juga Ideologi


Tahun 2021 di buka dengan bencana alam yang merebak hampir di seluruh penjuru negeri. Mulai dari erupsi gunung merapi, angin puting beliung, gempa bumi dan lain sebagainya. Banjir hampir merajai di seluruh Indonesia. Banjir di Kalimantan menjadi salah satu banjir terparah di negeri ini. 

Kita ambil contoh di Jawa Timur dan Jawa Barat. Jember salah satu kota di Jawa Timur tak luput dari amukan air yang sangat deras. Sebagaimana di lansir pada laman Lenteratoday, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hari Putri Lestari turun langsung meninjau kondisi banjir di Tempurejo, Puger dan Bangsalsari, Jember. Pihaknya juga menyalurkan bantuan sekaligus mengecek penyaluran bantuan dari Pemprov Jatim ke korban banjir sudah tepat sasaran.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menerangkan sebenarnya permasalahnya banjir tahunan di Tempurejo yang melanda 3 desa setempat berlangsung sudah 10 tahun lebih. Selain itu juga lokasi yg sama sungai hanya dinormalisasi atau dikeruk dan hanya bersifat sementara.

“Akhirnya banjir terulang kembali, berarti ada masalah yang belum tuntas. Warga masyarakat korban banjir tahunan bukan sekedar butuh bantuan makanan semenatara tapi harus ada kepastian tahun berikutnya tidak banjir lagi karena kerugian tidak hanya barang yang rusak, tapi juga hasil pertanian dan juga psikologis warga,” terangnya. (Lenteratoday,17/01/2021)

Tak hanya di Jawa Timur, banjir juga terjadi di Jawa Tengah. Sebagaimana terjadi di Semarang Jawa Tengah. Sejumlah pompa penyedot banjir di Semarang ditemukan tak berfungsi optimal lantaran permasalahan administratif. Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowo mengingatkan problem semacam ini mestinya harus segera diselesaikan mengingat kondisi darurat penanganan banjir. 

Problem itu terungkap di tengah inspeksi mendadak Gubernur Ganjar ke Rumah Pompa Mberok di Kota Semarang. Ganjar mendapati penyedotan air banjir tidak optimal lantaran petugas hanya mengoperasikan satu dari tiga pompa yang terpasang di rumah pompa kawasan Kota Lama tersebut.

Ganjar pun langsung menanyakan ke petugas alasan dua pompa lainnya tidak difungsikan. "Itu belum dinyalakan karena masalah administratif Pak. Pekerjaannya belum diserahkan," jawab petugas di Rumah Pompa Mberok, seperti dikutip Antara, Minggu (7/2). (CNN Indonesia, 7/2/2021)

Miris sekali kondisi negeri ini. Negeri jamrud khatulistiwa yang hutannya terhampar luas menghijau namun tak mampu menghadang banjir bandang. Perlu adanya upaya serius dari seluruh aparat dan komponen masyarakat agar banjir menghampiri negeri setiap tahunnya. Jika kita tarik benang merah maka ada beberapa penyebab banjir menghampiri negeri ini. 

Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap banjir menjadi salah satu penyumbang masalah banjir. Kesadaran masyarakat yang rendah salah satunya terkait pembuangan sampah. Masyarakat dengan semaunya membuang sampah sembarangan. Tak sedikit masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Akibatnya, sungai menjadi penuh sesak dengan sampah dan meluap karena tidak mampu lagi menampung volume air hujan. Sungai pun yang sedianya membawa berkah dan manfaat, sering berubah menjadi malapetaka.

Diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi agar tidak membuang sampah di sembarang tempat terutama di aliran sungai. Jika hal ini dibiarkan maka banjir akan senantiasa mengintai. 

Tidak adanya tampungan air yg memadahi. Tampungan air yang tidak memadahi membuat banjir meluap ke daratan. Sungai yang mengalami pendangkalan. Bendungan yang kurang membuat banjir tak terelakan. Akibatnya masyarakat sekitar menjadi korban. Dibutuhkan kerjasama dari aparat setempat dan warga untuk mengeruk sungai yang mulai dangkal agar aliran sungai kembali lancar. 

Buruknya sistem drainase dan umur bangunan pun menjadi penyebab terjadinya banjir. Infrastuktur yang telah melewati masa guna dan sistem konstruksi yang tidak memprediksikan percepatan volume aliran sungai yang melebihi batas normal menyebabkan air sungai meluap ketika musim penghujan dan merusak bangunan seperti saluran drainase, jembatan serta waduk.

Pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Tak sedikit di negeri ini pegunungan disulap menjadi villa-villa yang menjamur. Selain pembangunan villa tak sedikit ruko berdiri kokoh dipingiran kota. Hal ini menyumbang terjadinya banjir. Pohon-pohon yang menyerap air digunduli digantikan dengan pembangunan yang tak ramah lingkungan. Akibatnya resapan air berkurang mengakibatkan banjir tak terelakan. Banyak masyarakat yang tergiur dengan uang akibatnya mendirikan bangunan tanpa memperhatikan keseimbangan alam. 

Pengundulan hutan akibat kapitalisme. Pengundulan hutan adalah faktor utama penyebab terjadinya banjir. Pasalnya hutan adalah paru-paru dunia yang akan menyerap banjir. Namun faktanya hutan telah beralih fungsi menjadi lahan-lahan sawit. Hektaran hutan telah digunduli dengan dalih mensejahterakan anak negeri. Namun faktanya justru sebaliknya, anak negeri menjadi buruh di negeri sendiri. Para korporat yang menikmati hasilnya. Bencana yang paling dasyat adalah banjir yang membajiri hampir di seluruh negeri. 

Banjir hari ini harus menjadi pelajaran, perlu ada peran negara untuk menghentikannya. Pasalnya negara membiarkan para korporat membuka lahan sawit yang berakibat gundulnya hutan. Akibatnya banjir tak terelakan.

Dari sini, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman dan lebih serius dalam menangani persoalan banjir. Jika kita perhatikan dengan seksama, banjir menjadi fenomena yang dianggap biasa terjadi bahkan semakin parah setiap tahunnya. Sayangnya, meskipun banjir sudah berulang kali melanda negeri ini namun bencana ini masih belum bisa teratasi hingga kini. 

Semua itu terjadi karena sistem kapitalisme yang telah mempengaruhi pemikiran, baik masyarakat maupun pemerintah. Sistem kapitalisme yang meranggas jauh ke seluruh sendi-sendi kehidupan telah menumbuh suburkan prilaku konsumtif. Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelas menengah menaikkan tingkat konsumsi barang dan makanan. Gaya hidup masyakarat modern yang hedonis menimbulkan persoalan sampah semakin parah.

Adapun pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan tidak berpihak pada pencegahan bencana banjir bahkan terkesan abai akan dampak yang ditimbulkan. Kebijakan yang dibuat pemerintah lebih pada mempertimbangkan ada tidaknya pemasukan bagi kas negara bukan karena kondisi lingkungan. Padahal banjir sendiri tidak bisa dianggap remeh, sebab dampak yang ditimbulkan bisa merugikan masyarakat dan pemerintah sendiri, bahkan bisa merenggut nyawa. Inilah pemikiran kapitalis sekuler yang menjadikan manfaat sebagai standar perbuatan. Tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Sistem kapitalisme sekuler membebaskan kepemilikan, lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan pun malah dialihfungsikan demi keuntungan semata.

Berharap pada sistem kapitalisme sekuler untuk menghentikan banjir di negeri ini adalah hal yang mustahil. Pasalnya kapitalisme sekuler tetap membiarkan para korporat membabat hutan negeri kita demi kapital semata. Butuh sistem yang mampu memberantas banjir dari akarnya. 


Penanganan Islam dalam Mengatasi Masalah Banjir

Islam ada sebuah agama yang sempurna. Tak hanya mengatur ruhiyah juga mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Masalah banjir tak luput dari pendangan islam untuk mengatasinya. Dalam mengatasi masalah banjir islam memandang dari sisi administrasi dan sisi ideologi. 

Dari sisi administrasi, solusi Islam dalam upaya mengatasi banjir di antaranya dengan membangun sungai buatan dan kanal. Hal ini untuk mengurangi penumpukan volume air dan mengalihkan aliran air, membangun bendungan-bendungan untuk menampung tumpamihan air hujan, air sungai dan yang lainnya, membangun sumur-sumur resapan di daerah tertentu.

Hal ini sebagai mana tercatat dalam sejarah Islam dalam menangani banjir. Di masa kekhilafahan ‘Abbasiyyah, dibangun beberapa bendungan di Kota Baghdad, Irak. Bendungan-bendungan itu terletak di sungai Tigris. Pada abad ke-13 Masehi, di Iran dibangun bendungan Kebar yang hingga kini masih bisa disaksikan.

Di wilayah Afghanistan, kini terdapat tiga buah bendungan yang dibangun oleh Sultan Mahmud Ghaznah (998-1030 Masehi). Satu di antara tiga bendungan itu dinamakan dengan Bendungan Mahmud, dengan tinggi 32 meter dan panjang 220 meter. Bendungan ini terletak di 100 km dari Kabul.

Model bendungan yang dibangun oleh insinyur Muslim pun beragam. Bahkan, model-model bendungan modern banyak mengadopsi model bendungan yang diciptakan oleh kaum Muslim. Bendungan dengan model bridge dam (bendungan jembatan) dapat ditemukan di daerah Dezful, Iran.

Bridge dam digunakan untuk menggerakkan roda air yang bekerja dengan mekanisme peningkatan air. Bendungan jembatan Dezful mampu menyuplai 50 kubik air untuk kepentingan warga Dezful. Bendungan seperti ini juga dibangun di kota-kota Islam lainnya.

Selain masalah administrasi, penanganan banjir dalam sistem islam juga harus menyentuh masalah ideologis. Dengan ideologi Islam negara akan memberikan aturan yang tegas terkaiat pembangunan liar yang tak ramah lingkungan. Negara akan menindak tegas pihak-pihak yang tidak mengikuti aturan. Selian itu negara juga tidak membiarkan para korporat membuka lahan atau menggunduli hutan. Dalam prinsip Islam materi bukanlah segala. Namun kemaslahatan dan kesejahteraan umat yang akan menjadi hal utama. 

Negara akan mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pembangunan bangunan. Jika seseorang hendak membangun sebuah bangunan, baik rumah, toko, dan lain sebagainya, maka ia harus memperhatikan syarat-syarat tersebut.

Hanya saja, negara tidak menyulitkan rakyat yang hendak membangun sebuah bangunan. Bahkan negara akan menyederhanakan birokrasi dan menggratiskan surat izin pendirian bangunan bagi siapa saja yang hendak membangun bangunan.

Hanya saja, jika pendirian bangunan di lahan pribadi atau lahan umum, bisa mengantarkan bahaya (madlarah), maka negara diberi hak untuk tidak menerbitkan izin pendirian bangunan. Ketetapan ini merupakan implementasi kaedah ushul fikih al-dlararu yuzaalu (bahaya itu harus dihilangkan).

Begitulah cara pandang Islam dalam mengatasi banjir. Tak sekedar penyelesaian admistrasi, namun menyentuh ideologi. Dengan demikian bencana banjir bisa sedemikian rupa dapat dikendalikan sehingga tak memakan korban.[]

Oleh: Siti Masliha S.Pd
(Aktivis Muslimah Peduli Negeri)

Posting Komentar

0 Komentar