Banjir Melanda Negeri dan Cara Islam Mengatasinya


Berbagai musibah yang menimpa negeri +62 di awal tahun ini, tentu layak dilakukan muhasabah (evaluasi). Musibah ini telah mengingatkan manusia, bahwa musibah bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang sebab-musababnya. Untuk Januari kemarin terjadi banjir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel). Setidaknya 1.500 rumah warga di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalsel kebanjiran. 

Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, M. Jefri Raharja menegaskan banjir tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021), Jefri mengatakan, curah hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir jelas berdampak dan menjadi penyebab banjir secara langsung.

Kendati demikian, masifnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus juga turut andil dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini.

"Bencana semacam ini terjadi akibat akumulasi dari bukaan lahan tersebut. Fakta ini dapat dilihat dari beban izin konsesi hingga 50 persen dikuasai tambang dan sawit," katanya lagi.

Beberapa hari lalu juga terjadi banjir di sejumlah titik di Jakarta. Banjir di Ibu Kota ini kerap berulang di musim penghujan setiap tahunnya. 

Pada dasarnya banjir ini dapat terjadi diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Hal ini biasanya diperparah karena kondisi permukaan bumi mengalami pengurangan lahan yang dapat meresap air hujan. Serta berkurangnya akar-akar pohon yang dapat membantu tanah mengikat dan menyimpan air hujan. 

Masyarakat menyebut jika banjir yang terjadi, karena pemimpin yang tidak cukup menyelesaikan masalah banjir ini. Akan tetapi, selain pemimpin yang kurang kompeten, ternyata keterpurukan itu juga didukung oleh sistem yang dijalankan. Bencana alam akibat kerusakan ekologis adalah akibat dari pembangunan eksploitatif di sistem kapitalis sekarang ini. 

Allah telah memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Ruum: 41).


Cara Islam dalam Naungan Khilafah Atasi Banjir

Sistem ekonomi Kapitalisme senantiasa mengacu pada 'profit oriented', yang mengabaikan AMDAL dan efek yang mengorbankan kepentingan hajat hidup manusia. Disinilah kenapa solusi sistemik ideologis perlu diwujudkan agar banjir dapat diatasi. Tidak ada ideologi yang sahih kecuali ideologi Islam. Oleh karena itu, penerapan ideologi Islam dalam bingkai Khilafah perlu dijadikan tawaran solusi tunggal untuk mengatasi banjir langganan yang senantiasa datang saat musim penghujan tiba di ibukota atau pun wilayah manapun negeri ini.
Ketaatan pada Allah Tuhan Semesta Alam dengan menerapkan syariatNya adalah jalan turunnya keberkahan dan pertolongan agar negeri ini bisa terbebas dari bencana langganan akibat ulah tangannya sendiri.

Untuk mengatasi banjir dan genangan, Khilafah Islamiyyah tentu saja memiliki kebijakan canggih dan efisien. Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika, dan pasca banjir. Kebijakan untuk mencegah terjadinya banjir dapat disarikan sebagai berikut:

Pertama, Pada kasus banjir yang disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletsyer, rob dan lain sebagainya, maka Khilafah akan menempuh upaya-upaya untuk membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan dan lain sebagainya.  Di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi.  Di Provinsi Khuzestan, daerah Iran selatan misalnya, masih berdiri dengan kokoh bendungan-bendungan yang dibangun untuk kepentingan irigasi dan pencegahan banjir. Bendungan-bendungan tersebut di antaranya adalah bendungan Shadravan, Kanal Darian, Bendungan Jareh, Kanal Gargar, dan Bendungan Mizan.  

Kedua, dalam aspek undang-undang dan kebijakan, khilafah akan menggariskan beberapa hal penting, misalnya khilafah membuat kebijakan tentang master plan, di mana dalam kebijakan tersebut ditetapkan sebuah kebijakan terkait pembukaan pemukiman, atau kawasan baru, harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya. Dengan kebijakan ini, Khilafah mampu mencegah kemungkinan terjadinya banjir atau genangan.

Ketiga, dalam menangani korban-korban bencana alam, khilafah akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana.  Khilafah menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban bencana alam tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai. Selain itu, Khalifah akan mengerahkan para alim ulama untuk memberikan taushiyyah-taushiyyah bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka, sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar dan tawakal sepenuhnya kepada Allah swt.

Inilah kebijakan Khilafah Islamiyyah mengatasi banjir. Kebijakan tersebut tidak saja didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi juga disangga oleh nash-nash syariat.  Dengan kebijakan ini, insya Allah, masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas.

Untuk mengatasi masalah banjir khilafah memiliki kebijakan efektif dan efisien. Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika, dan pasca banjir. Solusi islam atasi banjir tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional tetapi juga nash-nash syara.

Kita harus paham bahwa selain banjir merupakan qodho (ketetapan dari Allah SWT) tetapi juga dikarenakan oleh ulah tangan manusia dan tidak diterapkannya hukum Allah, untuk itu kembalilah kepada hukum Allah dengan tegaknya syariah Islam di bawah naungan khilafah. Wallahu a’lam.[]

Oleh: Rahmadani

Posting Komentar

0 Komentar