'Bancakan' di Tengah Pandemi


Pandemi Covid-19 yang belum juga usai serta kondisi ekonomi yang makin sulit membuat rakyat semakin menderita, oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Namun ditengah penderitaan rakyat yang kian berat, dengan tega para pejabat menggarong dana yang diperuntukkan untuk rakyat tersebut.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius menangani korupsi. Kurnia mengatakan bahwa korupsi yang dilakukan Juliari dan kroninya adalah korupsi yang paling keji, dan harusnya ini menggerakkan KPK untuk menindaklanjuti kasus ini.

“Kami lihat tidak ada keseriusan KPK. Jangan sampai ada oknum di internal KPK yang berupaya melokalisir kasus ini yang hanya berhenti di Juliari,” tutur Kurnia. (tasikmalaya.pikiran-rakyat.com) Menurut mantan Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah, Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis TI (Transparency International) Indonesia turun (kalau tidak mau dibilang anjlok). Mundur 3 tahun.

Tidak hanya indeks korupsi yang menurun, Indeks Demokrasi Indonesia menurut The Economist Intelligence Unit juga turun. Terendah dalam 14 tahun terakhir. (tasikmalaya.pikiran-rakyat.com) bagai lembaga independen pemberantasan korupsi yang lahir di era reformasi, namun entah kenapa banyak kalangan menilai bahwasanya kinerja KPK kian menurun. KPK seolah-olah tebang pilih dalam menangani kasus korupsi, sebut saja kasus BLBI dan Bank Century yang hingga kini kasusnya tenggelam entah kemana.

Meningkatnya kasus korupsi di tengah pandemi menegaskan kronisnya masalah korupsi dalam sistem demokrasi. Lahirnya KPK tidak lepas dari sistem demokrasi saat ini, KPK kini dilemahkan melalui perundang-undangan yang dibuat di dalam demokrasi. Para koruptor dengan teganya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan yang diderita rakyat. Korupsi yang kian menjadi di tengah pandemi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan penderitaan yang besar bagi rakyat. 

Hukuman bagi para koruptor tidak memberikan efek jera bagi pelakunya. Kondisi sel tahanan para koruptor yang mewah serta masa penahanan yang singkat tidak membuat jera para koruptor.
Penyelesaian korupsi saat ini tidak bisa hanya mengandalkan penguatan lembaga KPK, tetapi harus mencabut dari akarnya, yaitu sistem demokrasi itu sendiri. Sistem demokrasi yang mahal membuat para calon pejabat merogoh kocek yang dalam dan juga menggandeng para “sponsor” yang bersedia membiayai pencalonannya. Tentu saja para “sponsor” itu akan meminta timbal balik yang besar ketika pejabat itu berkuasa, hal inilah yang membuka celah korupsi.

Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai seperangkat aturan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah korupsi. Dalam sistem Islam, pemerintahan dilandaskan atas dasar keimanan kepada Allah SWT. Langkah-langkah Islam dalam mencegah korupsi yaitu dengan dibentuknya Badan Pengawas/ Pemeriksa Keuangan yang akan mengawasi dengan ketat para pejabat dalam pemerintahan. Selain itu, pejabat/pegawai pemerintahan digaji dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, tidak hanya kebutuhan primer saja yang terpenuhi tetapi juga didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier.

Ketakwaan individu menjadi syarat pengangkatan pejabat/pegawai. Ketakwaan ini yang akan mencegah seorang muslim untuk melakukan kecurangan seperti korupsi. Amanah atas jabatan yang dipikul, merupakan tanggung jawab yang harus benar-benar dilaksanakan oleh para pejabat didalam pemerintahan. Islam menetapkan hukuman sanksi bagi para pelaku korupsi, hukuman ini bersifat jera menjerakan.

Para pemimpin dimasa Islam juga menunjukkan teladan yang baik untuk pencegahan korupsi. Sebagai contoh pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis pernah mematikan lampu di ruang kerjanya ketika menerima anaknya, karena pertemuan tersebut bukanlah urusan negara. 
Sungguh hanya aturan Islam yang diturunkan Allah SWT saja yang mampu mengatasi permasalahan korupsi ini. Maka kini saatnya kembali kepada hukum-hukum Alllah SWT, yang akan memancarkan keberkahan diseluruh penjuru negeri. Wallahu’alam.[]

Oleh: Denok Ika Anggraeni, SE

Posting Komentar

0 Komentar