Anggaran Setengah Hati, Bagaimana Nasib Dapur Kami?


Pemerintah, melalui Menteri Keuangan telah dikabarkan terus menaikkan anggaran program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) hingga Februari ini. Dilansir oleh laman CNN Indonesia pada 6 Februari 2021, bahwa anggaran PEN 2021 naik dari Rp 619 triliun menjadi Rp 627,9 triliun. Dijelaskan oleh Kunta Wibawa, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, kenaikan itu untuk memenuhi anggaran vaksinasi virus Corona dan penciptaan lapangan kerja. 

Oleh karenanya,  terdapat kenaikan alokasi anggaran dalam klaster kesehatan dan program prioritas dibandingkan PEN 2020. Namun demikian, secara keseluruhan alokasi anggaran PEN 2021 menurun bila dibandingkan alokasi PEN 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun (Kontan.co.id, 21/12/2020).

Bila dirinci lebih lanjut penurunan itu terjadi pada alokasi perlindungan sosial sebesar Rp 148,66 triliun. Padahal pagu bagi perlindungan sosial pada PEN 2020 sebesar Rp 220,39 T. Sementara jumlah warga miskin diperkirakan meningkat. Rusli Abdulloh, peneliti INDEF (Institute of Development of Economic and Finance) menyatakan kemiskinan di Indonesia bisa meningkat hingga 10,34% pada September 2020 akibat dampak pandemi (antaranews.com, 8 September 2020). Bagaimana mungkin alokasi anggaran perlindungan sosial justru diturunkan? 

Begitu pula dengan alokasi anggaran untuk dukungan UMKM dan Koperasi yang diturunkan menjadi Rp 157,57 triliun. Bandingkan dengan alokasi yang sama pada PEN 2020 sebesar Rp 173,77 triliun. Padahal di tengah daya beli masyarakat dan nilai rupiah yang terus tertekan, melangsungkan usaha kecil bukan perkara mudah. Lebih-lebih tanpa bantuan modal. 

Ini semua menjadi situasi berat yang harus dihadapi perempuan di masa pandemi yang berkepanjangan. Pemenuhan kebutuhan pokok keluaga terus terancam. Hilangnya pekerjaan, menurunnya pendapatan dan terkikisnya rasa tanggung jawab suami atau wali si perempuan telah mencegah mereka memberikan nafkah secara layak. Hal ini jelas menimbulkan kesulitan bagi perempuan dan keluarga untuk mencukupi kebutuhan pangannya secara layak. Akibatnya kesehatan dan daya tahan tubuh menjadi lemah. Di tengah upaya memutus penyebaran Covid-19, keadaan ini akan kontraproduktif dengan program vaksinasi massif. 

Di sisi lain, terus melemahnya nilai uang juga makin memberatkan. Inflasi masih terjadi, dibuktikan dengan terus naiknya harga bahan pangan, listrik, bahan bakar dan lainnya. Meski masih ada penghasilan, namun nilainya akan terus menurun. Hal ini menyebabkan menurunnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. 

Untuk urusan dapur agar tetap mengepul, setidaknya dibutuhkan penghasilan yang layak dan berkelanjutan, nilai uang yang stabil, serta kemampuan menegerial untuk mengurus dapur. Hal ini akan tertopang dengan baik dalam tatanan kehidupan yang mengintegrasikan semua aspek dalam kehidupan dalam proporsi yang adil. 

Pemenuhan kebutuhan pokok individu tidak hanya dilihat sebagai urusan individual yang akhirnya sangat bergantung kepada kemampuan individualnya untuk bisa memeroleh harta. Akan tetapi akan dilihat sebagai urusan yang mutlak harus dipenuhi tanpa memandang lagi apakah ia mampu memenuhinya secara mandiri atau tidak. 

Dalam situasi ketika dampak pandemi merata dan makin rumit, pada dasarnya tiap individu memiliki kebutuhan yang sama untuk ditopang agar bisa terentas dari situasi ini. Karenanya perlu pendekatan menyeluruh, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga kesehatan, dan sosial. 

Sebagai ilustrasi, ketika dampak pandemi hanya dilihat dari aspek ekonomi, betapa besar ongkos sosial yang harus dibayar saat para istri turut mengambil beban nafkah yang awalnya menjadi tanggungan suami. Demi menjaga dapurnya tetap mengepul, si istri terkikis fitrahnya sebagai ibu. Dalam kelelahan fisik dan jiwa yang memuncak, si ibu bisa hilang kendali diri saat menemani anaknya belajar daring. Pendampingan ibu justru berujung maut. 

Berbeda dengan petunjuk Allah yang memerintahkan untuk melihat dan menyikapi satu persoalan dengan pandangannya yang khas. Apapun persoalannya akan dipandang sebagai persoalan manusia yang butuh untuk selalu mengacu kepada syariatNya. Di sinilah wahyu akan mengantarkan pada kesimpulan dan solusi yang sahih karena berangkat dari pengetahuan Sang Khalik yang Maha Benar. 

Pandemi disikapi dan diatasi dengan prinsip mencegah meluasnya wabah, merawat masyarakat yang terjangkit hingga sembuh, mengembangkan riset, mencukupi kebutuhan pokok masyarakat di wilayah yang terjangkit secara langsung. 

Itu semua dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah penerus kepemimpinan Islam dengan menonjolkan fungsi negara sebagai pelayanan dan perisai bagi rakyat. Tanpa berpikir lagi tentang untung rugi, berat ringan, sulit atau mudah.

Mereka pun ditopang syariat yang memberi ruang yang luas bagi negara, untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan sekaligus membelanjakannya untuk mengatasi dampak wabah secara layak dan manusiawi. Kepemilikan negara (pos fai' dan kharaj), kepemilikan umum, dan pajak insidental (dharibah) akan memberikan dana yang melimpah bagi negara untuk segera menuntaskan kondisi darurat ini. 

Demikianlah yang telah dijelaskan Syaikh Abdul Qadim Zallum saat menguraikan belanja negara ketika menghadapi kondisi darurat dalam kitab Al Amwal fii  Dawlati al Khilafah. Dengan begitu kehidupan segera kembali pulih dan fungsi-fungsi sosial dalam keluarga dan masyarakat tetap terjaga kelangsungannya. 

Rupanya, cukuplah firman Allah berikut sebagai penggugah iman kita untuk menyadari bahwa situasi yang pelik saat ini merupakan buah pahit sekularisme kala menyikapi pandemi. 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." (QS Thaha: 124). []

Oleh: Hayatul Mardhiyyah
(Komunitas Pena Cendekia)

Posting Komentar

0 Komentar