Analis Senior PKAD Duga Politik Kudeta Dilakukan untuk Konsolidasi


TintaSiyasi.com-- Mendedah isu politik kudeta yang menimpa Partai Demokrat, Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan menjelaskan, politik kudeta dilakukan untuk konsolidasi agar tidak berbeda suara (baca: kepentingan).

"Aroma kudeta terhadap oposisi itu tidak bisa disembunyikan, karena memang rezim ingin memastikan bahwa agenda-agendanya berjalan dengan baik. Kalau perlu tidak ada suara yang berbeda dengan rezim. (Sehingga) di parlemen dan publik harus dikonsolidasikan. Itu penting bagi rezim untuk mempertahankan kekuasaannya," tuturnya dalam Kabar Malam dan Kajian Online: Gaduh Kudeta Demokrat, Oposisi Ditarget? Rabu (3/02/2021) di YouTube Fokus Khilafah Channel.

Bahkan ia menilai, rezim sama sekali tidak menghadapi masalah yang berarti. Itu semua karena kemampuan mengkonsolidasi kekuatan politik yang selama ini ia perhatikan. Menurutnya, hal inilah yang sebenarnya ingin diraih dari berbagai aksi-aksi kudeta politik tersebut.

Menurutnya, partai oposisi yang tak sehaluan dengan kepentingan rezim dapat membahayakan kekuasaannya, sehingga perlu konsolidasi untuk menyatukan kepentingan. "Partai oposisi, bagi rezim ini membahayakan. Penting bagi rezim untuk mengkosolidasikan seperti Gerindra yang ditaklukkan. Keduanya bisa duduk di jajaran pemerintahan. PAN (Partai Amanat Nasional) tadinya berada di pihak oposisi. Setelah melaksanakan Munas, berubah haluan," bebernya.

"Demikian juga dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera(PKS) bisa jadi target-target itu. Begitulah fakta politik saat ini," tegasnya.

Oleh karena itu, kalau rezim bisa mengkonsolidasikan kekuatan politik di DPR, maka di situlah ia menilai, mereka dengan mudah menggolkan agenda-agenda politik yang sesuai kepentingannya.

"Sebaliknya jika dukungan di parlemen itu rendah, maka berpotensi menggagalkan berbagai agenda-agenda politik yang sudah disusun sebelumnya," tandasnya.

Menurutnya, kekuasaan yang rezim saat ini cenderung mengarah ke otoritarianisme gaya baru. Sehingga, ia menduga, rezim dengan adanya konsolidasi, kepentingan mereka bisa seirama. "Memang tipologi kekuasaan pada rezim ini, banyak pihak menilai, hal ini mengarah pada otoritarianisme gaya baru. Karena masifnya tindakan konsolidasi kekuatan-kekuatan politik tersebut," jelasnya.


Paradok Demokrasi


Menyoal banyaknya konsolidasi dilakukan demi terwujudnya kepentingan yang berkuasa, Fajar mengatakan, inilah paradok demokrasi. "Inilah sebenarnya paradok demokrasi itu, katanya menghormati perbedaan, adanya aspirasi, ternyata itu ilusi dan pepesan kosong belaka," tuturnya.

Menurutnya, ketika suatu rezim dalam demokrasi berkuasa, yang terjadi adalah, mereka ingin mengkonsolidasi dan tidak memberi ruang kepada pihak lain untuk mempunyai opsi yang lain.

Untuk menguatkan argumennya, ia menjelaskan, beberapa fakta paradok yang tampak hari ini dalam demokrasi.

Pertama, sistem demokrasi itu menganut prinsip, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. "Kalau kemarin tahun 2019 ada dua kubu oposisi yang bertempur, lambat laun pertentangan itu memudar bahkan hilang sama sekali. Sebab kepentingan-kepentingan yang bisa dinegosiasikan, titik temunya adalah kepentingan," jelasnya.

Kedua, ia melihat, inilah ambigu dan paradoks demokrasi. "Katanya, demokrasi itu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi, yang terjadi adalah, demokrasi itu dari elit, oleh elit dan untuk elit. Dalam bahasa lain, dari oligarki, oleh oligarki, untuk oligarki," tandasnya.

Menurutnya, suara rakyat hanya dibutuhkan saat pungutan suara, setelah proses pemungutan suara selesai, tidak ada keinginan rakyat yang didengarkan yang ada adalah penguasa mendengarkan keinginan para oligarki.

Ketiga, demokrasi bukan sistem yang ideal, karena ada usaha memperlemah partai politik hingga ormas. "Jika selama umat menganggap bahwa demokrasi adalah sistem yang ideal. Pada faktanya, partai politik dilemahkan. Ormas yang berseberangan dengan penguasa dibungkam, satu persatu kelompok kritis dijinakkan, dengan pendekatan kekerasan dan kesejahteraan, pada kasus-kasus tertentu dengan airhand policy," bebernya.

Ia mengatakan, sudah saatnya umat mencari sistem politik yang lain, dan itu ada dalam Islam, Islam tidak hanya sebagai agama ritual saja, tetapi Islam mempunyai sistem politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. 

Menurutnya, demokrasi bukan sistem ideal, yang ideal hanya ada di Islam. "Sebagai bahan diskusi para intelektual dan cendekiawan. Mencoba bertanya secara jujur, apakah benar demokrasi itu sistem yang ideal? Saya kira tidak! Karena sistem yang jauh lebih ideal itu, adalah sistem Islam," pungkasnya.[] Witri Osman

Posting Komentar

0 Komentar