Aktivis 98 Nilai Sertifikat Elektronik Tanah Berpotensi Timbulkan Dampak Negatif bagi Masyarakat



TintaSiyasi.com-- Aktivis 98 Agung Wisnuwardana menilai Sertifikat Elektronik Tanah yang dicanangkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau (ATR) berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. 

"Proses digitalisasi sertifikat atau proses untuk melakukan sertifikat elektronik ini. Itu akan menimbulkan peluang atau potensi dampak yg negatif bagi masyarakat," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Senin (8/2/2021).

Menurutnya, ada tiga danpak negatif bagi masyarakat yang bisa timbul bila sertifikat elktronik tersebut diberlakukan. Pertama, dari aspek keamanan. Ia mengumgkapkan banyak kalangan yang meragukan keamanan siatem Information Technology (IT) yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Ada kekhawatiran nanti di tengah sistem IT-nya yang masih meragukan, tambah belum tuntasnya reformasi birokrasi yang menimbulkan moral hazard (bahaya) ini, sertifikat elektronik ini bisa rentan disalahgunakan, atau dibajak untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang merugikan rakyat," ujarnya.

Kedua, berpotensi terjadinya pelanggaran hukum. Ia mengatakan , secara hukum, rakyat berhak menyimpan sertifikat tanah asli miliknya yang diterbitkan kementrian terkait. Sementara sertifikat elektronik sebagai pelengkap saja. "Sementara sertifikat elektronik ini sebagai tambahan pelengkap saja, tanpa kemudian menggantikan hak rakyat atas sertifikat asli," tandasnya

Ketiga, terkait dengan akses informasi teknologi. Ia mengatakan tidak semua masyarakat demgan mudah untuk bisa mengakses informasi teknologi, hanya sebagian masyarakat saja yang bisa. "Ini tentu akan menimbulkan kondisi akses yang lemah dan akhirnya tidak ramah terhadap masyarakat-masyarakat yang tertinggal, masyarakat-masyarakat yang miskin, masyarrakat desa yang memang akses terhadap teknologi itu rendah," imbuhnya

Lebih lanjut, ia mengatakan, penerbitan aturan sertifikat tanah elektronik tersebut, menunjukkan ketidakpahaman pemerintah masalah pertanahan.

"Seharusnya itu yang diselesaikan dulu dan seluruh konsentrasi dana APBN terkait pertanahan itu diarahkan kesana. Sementara terkait dengan sertifikat eloktronik sebenarnya itu nomor yang kesekian terkait dengan masalah ini. Jadi, rezim saat ini tidak faham dengan baik apa permasalahan terkait dengan konteks pertanahan ini," jelasnya.

Ia menduga, sistem pertanahan yang akan dibangun dengan sertifikat elektronik itu lebih berientasi untuk terciptanya liberalisasi pasar tanah. "Ini adalah bahaya yang sangat luar biasa terkait dengan sertifikat elektronik ini. Jadi, orientasi politik agrarianya cenderung akan berpihak pada pemilik modal dan para investor," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar