Aktivis 98 Nilai Kata 'Keyakinan' dalam Perpres RAN PE Kebablasan dan Berbahaya


TintaSiyasi.com-- Dianggap berpotensi menghambat dakwah Islam kaffah, Aktivis 98 Agung Wisnuwardana menilai, kata 'keyakinan' dalam Perpres RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme) kebablasan dan berbahaya.

"Poin 'keyakinan' (yang) dimasukkan dalam bagian ekstremisme adalah kebablasan dan berbahaya," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Senin (1/2/2021).

Ia mempertanyakan, kata “keyakinan” yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 RAN PE. Menurutnya, kata itu kebablasan dan berbahaya karena ketidakjelasan defenisi ekstrimisme yang selama ini terus digencarkan. 

Ia menduga, Perpres RAN PE, nantinya diharapkan bisa mencegah pemahaman Islam kaffah yang mempengaruhi pemikiran dan kesadaran masyarakat. Pernyataan itu ia sampaikan berdasarkan lampiran pasal 1 ayat 2 RAN PE yang menyebutkan,“ Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.”

Ia juga mengatakan, pada lampiran (bagian latar belakang) memberikan kejelasan bahwa tujuan RAN PE ini adalah untuk menangani pemicu (drivers) terjadinya ekstrimisme, salah satunya adalah proses radikalisasi.  

“Artinya RAN PE ini adalah bentuk nyata dari war on radicalism (perang melawan radikalisme). War on radicalism tak lain adalah perang melawan perjuangan penegakan Islam kaffah. Perjuangan penegakan Islam kaffah dan semangat untuk menerapkan syariah Islam dicap sebagai radikal dan harus diperangi karena dianggap menjadi pemicu ekstrimisme,” bebernya.

"Menurut BNPT (Badan Negara Penanggulangan Terorisme), radikalisme adalah suatu gagasan atau ide dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial-politik dengan menggunakan kekerasan dan cara yang ekstrem," jelasnya.

Ia mengutip pernyataan BNPT, kebetulan karena di Indonesia mayoritas beragama Islam, maka radikalisme yang menguat itu adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam.

"Dan memang faktual di lapangan bahwa cap radikal diarahkan pada ajaran dan kelompok Islam yang ingin menerapkan syariah Islam secara kaffah,” tandasnya. 

RAN PE berdasarkan lampiran pasal 1 ayat 4, menurutnya, bukan sekadar cetak biru (blue print) tetapi sudah pada level renstra (rencana strategis) bahkan renja (rencana kerja) yang bersifat teknis untuk acuan semua pihak. Bahkan, dalam konteks strategi dan aksi, menurutnya, RAN PE adalah bentuk upaya menyeluruh untuk mitigasi radikalisme, yang dapat diartikan mencegah penyebaran kesadaran menuju penerapan Islam kaffah.

Belum lagi resiko munculnya konflik sosial, berdasarkan lampiran pasal 8, ia melihat, malah akan memperkeruh suasana di tengah-tengah masyarakat. “Poin melibatkan peran serta masyarakat inilah yang diturunkan dalam rencana aksi dalam lampiran terutama pada Pilar 1: Pencegahan (kesiap-siagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi). Hal ini berisiko munculnya konflik sosial di tengah masyarakat dan malah memperkeruh suasana,” tandasnya.

Ia juga menduga kuat, jika Perpress RAN PE sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agenda WOT (war on terrorism) atau WOR (war on radicalism) Barat. Menurutnya, RAN PE adalah remote strategi Barat yang tidak bisa dilepaskan. Karena ia melihat dengan jelas, semua itu tidak berkaitan dengan mandat Pancasila dan UUD 1945 (seperti yang terlampir dalam latar belakang Perpres RAN PE).

"War on terorism dan war on radicalism yang saat ini dibahasakan dengan ekstrimisme sebenarnya tak bisa dilepaskan dengan remote strategi barat. Hal ini tak ada kaitannya dengan mandat Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas dan M. Siregar

Posting Komentar

0 Komentar