Advokat Ini Nilai Ada Upaya Kriminalisasi dan Diskriminasi Terkait Kasus Zaim Saidi



TintaSiyasi.com-- Advokat Muslim Ahmad Khozinudin menilai ada upaya diskriminasi dan kriminalisasi pada kasus yang menjerat pendiri pasar muamalah Zaim Saidi di Depok. "Kasus yang menjerat Zaim Saidi mengkonfirmasi adanya kriminalitas dan diskriminasi," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Jumat (5/2/2021).

Ia mengatakan, kriminalisasi itu karena sesungguhnya bertransaksi dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar adalah biasa dalam bisnis karena barang yang diperjualbelikan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, terkait alat pembayaran yang disediakan bagi pelanggan di pasar muamalah di Depok berupa dinar dan dirham harus dibeli dengan rupiah terlebih dahulu, kemudian dipakai sebagai alat transaksi di pasar muamalah tersebut. "Artinya, secara tidak langsung pasar muamalah di Depok tersebut tetap menerima rupiah dalam transaksinya namun harus dikonversi terlebih dahulu menjadi koin dinar dan dirham," imbuhnya.

Sehingga, menurutnya, pasar muamalah tersebut secara substansi tidak ada bedanya dengan pasar Gemblung di Magelang, Food Court Eat and Eat di sejumlah Mal, Transaksi Pembayaran Tol dan Transaksi online atau offline yang menggunakan e-money. "Anda pergi ke komunitas bisnis ini, bukan berarti rupiah tidak laku, ditolak, tetapi rupiah anda harus dikonversi terlebih dahulu," ujarnya.

Adapun disebut diskriminasi, lanjut Ahmad, karena yang ditindak oleh Bareskrim Polri hanya pasar muamalah yang menggunakan dinar dan dirham dalam transaksinya. Sementara, pasar Gemblung di Magelang, Food Court Eat and Eat di sejumlah Mall, Transaksi Pembayaran Tol dan Transaksi online atau offline yang menggunakan e-money, tidak pernah dipersoalkan secara hukum karena memang bukan kejahatan. "Pasar muamalah dengan dinar dirham juga bukan kejahatan, melainkan sebuah transaksi bisnis yang berlaku pada suatu komunitas," tandasnya.


Menjauhkan Umat dari Ajaran Islam

"Patut diduga, melalui Kasus ini umat ingin dijauhkan dengan segala hal yang bernuansa Islam," ujarnya.

Ia menjelasakan bahwa dinar dan dirham adalah mata uang umat Islam terbuat dari emas dan perak, yang memiliki nilai intrinsik dan ekstrensik. "Diberlakukan pada periode kekuasaan Rasulullah Saw di Madinah, pada era Kekhilafahan Kulafaur Radlsyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga Turki Utsmani," ungkapnya

Lebih lanjut, ia mengatakan, narasi yang berkembang bahwa komunitas pasar muamalah tersebut terafiliasi gerakan dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila adalah kebijakan anti Islam. "Selama ini, setiap hal yang terkait dengan Islam dituding anti Pancasila. Dari syariah, khilafah, liwa dan roya, dan hari ini dinar dan dirham yang dikriminalisasi," imbuhnya.

Melalui kasus ini, ia mengimbau, kaum Muslimin agar menyadari bahwa mau tidak mau khilafah memang harus diperjuangkan untuk menerapkan seluruh ajaran dan syariah Islam, bukan hanya untuk menerapkan dinar dan dirham saja. Sebab, menurutnya tanpa khilafah banyak syariah Islam terbengkalai. "Jika individu atau jamaah menerapkan syariah dalam lingkup komunitas, akan rawan dikriminalisasi seperti kasus yang dialami oleh Zaim Saidi ini," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar