Ada Apa di Balik Revisi UU ITE?


Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia juga ingin menghapus pasal-pasal karet dalam UU ITE itu. Jokowi mengatakan, sedianya semangat awal UU ITE untuk menjaga agar ruang digital Indonesia sehat dan produktif. Namun, ia tidak ingin UU ITE justru menimbulkan rasa tidak adil dalam penerapannya. (CNNIndonesia.com, 16/02)

Sebelumnya, mencuat pernyataan dari bapak Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam mengkritik kinerja pemerintah. Pernyataan tersebut lantas menuai polemik, masyarakat pun menyampaikan berbagai macam sindiran terhadap pemerintah. Bahkan tak hanya masyarakat, beberapa tokoh seperti pengamat politik Rocky Gerung, Pangi Syarwi Chaniago, dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla turut menyuarakan sindirannya. 

Sindiran-sindiran yang muncul memang menjadi hal yang wajar, bagaimana tidak, banyak sekali kasus kritikan dari masyarakat, terutama orang-orang yang bersebrangan dengan pemerintah berakhir dipolisikan. Bayang-bayang UU ITE seakan membatasi ruang publik dalam mengemukakan pendapat. Belum lagi ketika dihadapkan oleh serbuan para buzzer di sosial media.

Beberapa kasus kritik yang dilontarkan sejumlah tokoh yang pernah terjadi dan berakhir dijerat UU ITE serta penyerbuan akun buzzer antara lain seperti komika Bintang Emon yang berkomentar tentang vonis hukum para penyerang Novel Baswedan. Setelah itu, buzzer menyerang akunnya dan menyebarkan fitnah bahwa Bintang pecandu narkoba. Kasus lainnya yang pernah terjadi pada Haikal Hassan selaku juru bicara PA 212 yang dilaporkan karena pernyataannya mengenai mimpi bertemu Rasulullah. Dan beberapa nama seperti Ustadz Maheer, Gus Nur, Said Didu, Ahmad Dhani yang dilaporkan atas kasus dugaan ujaran kebencian. Serta masih banyak lagi nama-nama yang terjerat hukum karena kritik.

Dari fakta yang ada, maka sebenarnya UU ITE ini lebih banyak menjerat orang-orang yang bersebrangan dengan pemerintah. Bahkan jerat UU ITE ini banyak dipakai oleh para pejabat negara atau orang-orang yang berada dalam pemerintahan. Seringkali kita melihat banyak ujaran kebencian dan adu domba yang turut dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan pemerintahan seperti Abu Janda dan Denny Siregar. Namun seakan kebal akan hukum, proses hukum seakan tak berjalan jika ujaran kebencian itu dilakukan oleh orang-orang pro pemerintah. Sehingga dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa ketidakadilan terjadi justru pada orang-orang yang berada dalam oposisi.

UU ITE sebelumnya sudah pernah direvisi pada tahun 2015, namun faktanya masih memakan banyak korban ketidakadilan dalam penerapannya hingga saat ini. Lantas, apakah dengan keluarnya pernyataan bapak Presiden yang baru-baru ini meminta untuk merevisi kembali UU ITE guna menerapkan keadilan serta menjaga agar ruang digital Indonesia sehat dan produktif akan mampu diterapkan secara adil seadil-adilnya?

Tentunya hal itu dapat terjadi apabila penguasa benar-benar adil dalam menerapkan UU ITE tersebut. Tidak ada lagi pasal karet yang digunakan hanya menjerat orang-orang yang bersebrangan dengan pemerintah. Sebaik apapun revisi UU ITE yang dilakukan, apabila penguasanya tidak memiliki sikap adil maka tidak ada gunanya. Namun, ibaratnya seperti siang dan malam, tidak akan kita jumpai penguasa yang adil dalam sistem rusak sekuler demokrasi. 

Sebab penguasa manapun yang lahir dalam sistem ini menyimpan potensi represif dan anti kritik. Sebagai sistem buatan manusia, demokrasi melahirkan sistem aturan yang rentan akan konflik, memenangkan satu pihak dan tidak memperhatikan seluruh aspirasi. Padahal, kritik merupakan hal yang wajar, bahkan bagi penguasa, kritik merupakan kebutuhannya agar dapat melahirkan kebijakan yang sejalan dengan harapan masyarakat.


Belajar dari Kepemimpinan Islam

Dalam Islam, nasihat dan kritik terhadap seorang pemimpin merupakan hal yang penting dalam kepemimpinan. Bahkan menjadi hak penguasa dan kewajiban rakyat. Pemimpin menjalankan kekuasaanya dengan rasa khawatir tidak mampu menunaikan amanahnya ketika tidak dikritik. Sebaliknya rakyat akan sukarela tanpa terpaksa dan takut untuk menyampaikan nasihat dan kritik pada pemimpinnya. Bukan semata karena kemaslahatan dirinya agar kepemimpinan bisa memenuhi seluruh harapannya, namun juga karena berharap kemuliaan. 

Pemimpin demikian hanya ada ketika dia merupakan seorang Muslim yang bertakwa dan menjalankan syariat Islam secara kaffah dalam sistem khilafah. Sebagaimana pada masa khalifah Umar, rakyat pernah melakukan pengaduan terkait kebijakan Gubernur Amr Bin Ash yang tidak sesuai dengan hukum syariah. Rakyat pun langsung melaporkan ke Khalifah Umar tanpa rasa takut sedikitpun. Khalifah pun menjamin dan melindungi setiap kritik dan aduan rakyat. Tidak ada upaya kriminalisasi dan pembungkaman terhadap rakyat, justru yang dilakukan oleh Khalifah Umar adalah langsung merespon dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, tidak berusaha melindungi pejabatnya ketika melakukan kesalahan. 

Sejarah diatas menunjukkan bagaimana dalam khilafah, pemimpin harus bersikap adil. Sebab dalam Islam semua rakyat kedudukannya sama di mata hukum, sejarah tersebut juga menjadi penegasan bahwa sistem Islam merupakan sistem yang sangat terbuka dengan kritik. Bahkan dalam Islam muhasabah kepada penguasa merupakan aktivitas mulia yang disejajarkan dengan penghulu syuhada Hamzah. Wallahualam.[]

Oleh: Anggraini Putri Mahardita

Posting Komentar

0 Komentar