100 Tahun tanpa Khilafah, Prof. Suteki: Tak Ada Putusan Pengadilan Mana pun yang Menyatakan Khilafah Ajaran Terlarang


TintaSiyasi.com-- Menanggapi fenomena kriminalisasi terhadap perjuangan umat Islam setelah seratus tahun runtuhnya khilafah, Pakar Hukum dan Masyarakat Prof.Dr. Suteki S.H., M.Hum mengungkapkan, tidak ada satu putusan pengadilan mana pun yang menyatakan khilafah sebagai ajaran yang terlarang.

“Secara hukum tidak ada putusan pengadilan mana pun yang menyatakan khilafah sebagai ajaran yang terlarang,” tuturnya kepada Tintasiyasi.com pada Sabtu (21/02/2021).

Dengan lugas ia menyatakan, maka upaya perjuangan tegaknya kembali khilafah tidaklah bisa disebut melanggar hukum. "Demikian pula persoalan istilah sejenis, yakni syariat Islam kafah," tegasnya.

Namun yang tampak menurut Prof. Suteki, panggilan akrabnya, penguasa terkesan alergi dengan kata khilafah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah. “Apa salahnya dengan aktivitas dan kegiatannya ditemukan substansi penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah, atau memunculkan nama dan kata NKRI bersyariah?" imbuhnya.

Jadi seharusnya tidak ada salahnya, mengingat khilafah itu adalah ajaran Islam terkait fikih siyasah. "Semua mazhab yang kita kenal mengakui dan mengajarkan tentang khilafah Islamiah," tambahnya.

"Seharusnya cara pandang kita diperbaiki atau diluruskan sehingga pikiran kita jernih. Ketika ada visi dan misi sebuah organisasi, maka harus diuji seksama, jika dinilai menyimpang. Menyimpangnya di mana? Soal asas keagamaan pun juga jelas dijamin oleh UU (undang-undang) Ormas,” tukas Prof. Suteki.

Sebagai contohnya, ia menerangkan, ada di pasal 5 huruf c. “Ormas boleh bertujuan, yaitu, menjaga nilai beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Juga sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 serta Pasal 28 bahwa warga negara berhak meyakini dan menjalankan agama dan kepercayaannya itu,” pungkasnya.[] Liza Burhan

Posting Komentar

0 Komentar