Waspada Praktik Liberalisasi Agama Berbalut Intoleransi


Dunia pendidikan kembali digegerkan dengan mencuatnya kasus intoleransi agama terhadap siswi non muslim di SMKN 2 Padang yang kabarnya 'dipaksa' mengenakan kerudung yang merupakan bagian dari  seragam siswi muslim. Kasus ini sejenak mengalihkan perhatian dari segudang permasalahan pendidikan lain, diantaranya polemik Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi dan perkawinan SMK dengan dunia industri yang melahirkan pendidikan vokasi bernuansa kapitalistik.

Diawali dengan viralnya video adu argumen antara pihak orang tua dengan sekolah soal siswi non muslim diwajibkan berkerudung. Sontak saja video ini memancing reaksi keras dari berbagai kalangan pendidikan mulai dari KPAI bahkan hingga Mendikbud Nadiem Makarim yang kabarnya akan menindak tegas kepala sekolah pelaku intoleransi agama.

Kejadian ini pun seolah mengingatkan kembali gambaran kelam praktik serupa di sekolah beberapa tahun ke belakang. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan dari banyak survey dan penelitian telah memberikan fakta lapangan bahwa terjadi praktik-praktik intoleransi di sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini salah satunya terjadi di Bali pada tahun 2014. Pada saat itu terjadi kasus pelarangan penggunaan jilbab di beberapa sekolah seperti SMPN 1 Singaraja dan SMAN 2 Denpasar. Selain itu Juni 2019 lalu, surat edaran di Sekolah Dasar Negeri 3 Karang Tengah, Gunung Kidul, Yogyakarta, menimbulkan kontroversi karena mewajibkan siswanya mengenakan seragam Muslim. Intoleransi juga sempat terjadi di SMAN 8 Yogyakarta karena kepala sekolahnya mewajibkan siswanya untuk mengikuti kemah di Hari Paskah. Pada awal tahun 2020, seorang siswa aktivis Kerohanian Islam (Rohis) SMA 1 Gemolong, Sragen, merundung siswi lainnya karena tidak berjilbab. Kasus tersebut kemudian viral dan menarik begitu banyak perhatian. (Kumparannews.com, 26/01/2021).

Ada beberapa hal yang dapat disoroti terkait fakta intoleransi yang tengah mencuat ke permukaan. Pertama, di antara beberapa fakta praktik intoleransi yang terjadi di negeri ini nampak bahwa terjadi perbedaan reaksi masyarakat dan pemerintah terhadap fakta tersebut didasarkan agama korban. Jika korban adalah muslim maka beritanya seolah ditutupi atau tidak diangkat ke permukaan. Sebutlah kasus pelarangan hijab di berbagai daerah yang tidak disebut sebagai intoleransi dan terkesan sepi pemberitaan. Tapi jika korban adalah non  muslim maka berita berlabel intoleransi mendadak viral hingga tak terbendungkan sampai-sampai mengundang reaksi dari pejabat tinggi negeri ini. Ada apa gerangan? Bukankah ini justru yang dinamakan tirani minoritas?

Kedua, Pihak SMK Negeri 2 Padang yang mewajibkan siswi non muslim berseragam  muslim sebenarnya mengadaptasi kebijakan walikota Padang yang telah lama berjalan tanpa penolakan dari warga non muslim di sana. Bahkan Pemerhati Pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji, menyesalkan sikap Mendikbud yang hanya fokus pada sanksi pada pendidik. Indra meminta agar pemerintah baik Kemendikbud maupun Pemda melakukan pengecekan dulu ke lapangan sebelum memberikan sanksi pada kepala sekolah. Indra menilai selama ini, Mendikbud terlalu menjaga jarak dengan insan pendidikan. Termasuk dalam kasus pada SMKN 2 Padang itu. Seharusnya, Mendikbud mengetahui bahwa para pendidik hanya menjalankan Instruksi Wali Kota Padang nomor 451.442/BINSOS-iii/2005 dan telah berjalan selama 15 tahun. (Antaranews.com, 26/01/2021)

Ketiga, semangat penerapan syari'at Islam secara kaffah bagi warga muslim di berbagai daerah seolah dikekang dengan adanya isu intoleransi ini. Padahal sebagian besar pemerintah daerah telah lama menerapkan aturan mewajibkan kerudung bagi siswi muslim. Bahkan siswi non muslim di Padang telah menerima aturan tersebut dan melaksanakannya tanpa paksaan. Lantas mengapa baru kali ini terjadi adu argumen antara pihak orang tua siswi non muslim yang menolak aturan dengan pihak sekolah yang kemudian tersebar luas dalam bentuk video? Apalagi setelah kejadian tersebut mendadak viral pula video dari seorang Abu Janda, pengusung liberalisme sekuler akut yang mengarah pada islmofobia. Dalam cuitannya di jagad twitter ia mengatakan bahwa Islam intoleransi karena menghilangkan kebhinekaan Indonesia. Apakah ini bukan suatu kebetulan?

Semakin terang benderang kita lihat bahwa intoleransi agama merupakan implementasi standar ganda antara muslim dan non muslim. Non muslim disayang, muslim dibuang. Padahal seharusnya tidak ada perbedaan di antara keduanya di mata hukum. Dan amat disayangkan realitas ini terjadi di negeri mayoritas muslim di dunia. Mengapa bisa terjadi demikian? Tentu akibat diterapkannya sistem demokrasi sekuler yang tidak berhasil mengayomi pluralitas beragama. Pengamalan sila ke-1 Pancasila yang menekankan pada toleransi beragama rasa-rasanya masih jauh panggang dari api.

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa semangat melaksanakan syari'at Islam secara kaffah masih ada di dalam diri kaum muslimin dengan diterapkannya perda bernuansa syari'ah di beberapa daerah terkait penggunaan seragam kerudung dan jilbab bagi siswi di sekolah-sekolah baik tingkat dasar maupun menengah. Tak hanya siswi muslim yang merasakan keamanan dan kenyamanan mengenakannya, bahkan siswi non muslim pun turut merasakannya. Suatu kebaikan yang sungguh tak elok rasanya jika dijegal dengan stigma intoleransi ataupun stigma negatif lainnya, di kala kita masih dihadapkan pada masalah pendidikan lainnya berupa krisis moral yang mendera siswa-siswi akibat perilaku menyimpang pergaulan bebas, bullying, perkelahian antar siswa, hingga konsumsi narkoba. Na'udzubillaah.

Lalu, bagaimana Islam memandang praktik intoleransi agama ini? Islam sebagai rahmatan lil 'aalamiin tentu memiliki pandangan yang khas terhadap setiap problematika kehidupan, termasuk masalah intoleransi agama. Islam mendudukkan masalah sebagaimana mestinya sesuai petunjuk Sang Pembuat Hukum (Asy-Syaari') yaitu Allah subhaanahu wa ta'aala.

Sistem Islam dalam naungan Khilafah telah terbukti mampu mengayomi pluralitas beragama. Hal ini sebagaimana telah diterapkan dalam Negara Islam di Madinah pimpinan Rasulullaah shallallaahu 'alayhi wasallam yang menaungi bukan hanya orang-orang muslim saja, tapi juga nasrani dan Yahudi. Mereka hidup berdampingan tanpa saling mengganggu satu sama lain. Nasrani dan yahudi ini dikenal sebagai kafir dzimmiy (kafir dalam jaminan daulah) yang mau tunduk pada aturan Islam. Kedudukan mereka sebagai warga negara sama dengan muslim tanpa perbedaan sedikit pun. Bahkan Rasulullaah shallallaahu 'alayhi wasallam mengecam siapa saja yang menyakiti mereka melalui sabdanya:

“Barangsiapa membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang haq, maka ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekali pun.” (HR. Ahmad)

T.W. Arnold, dalam bukunya The Preaching of Islam, menuliskan bagaimana perlakuan yang diterima oleh non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Dia menyatakan, “Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan pada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen”. (https://rasitotursinah.wordpress.com/articles/kehidupan-non-muslim-di-wilayah-islam/)

Di dalam kitab Masyru’ ad Dustuur yang disusun Hizbut-Tahrir, di pasal 7 poin D, dinyatakan bahwa non muslim dalam urusan makanan dan pakaian mereka diperlakukan sesuai agama mereka dan dalam ruang lingkup aturan syara’ yang diperbolehkan.

Terkait pakaian, ada dua batasan yang ditetapkan. Pertama, menurut agamanya, maka ahlu dzimmi diperbolehkan untuk berpakaian menurut agamanya, yaitu pakaian pendeta, biarawati, rahib Yahudi, dan sebagainya. Kedua, dalam ruang lingkup aturan hukum syara’ yang diperbolehkan. Ketentuan kehidupan publik mencakup muslim dan non muslim, untuk pria dan perempuan. Untuk pakaian perempuan di kehidupan umum, sebagaimana ketetapan Islam, maka perempuan non muslim juga menggunakan pakaian yang sama.

“… agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya…” (QS. An-Nur: 31).

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)

Kemudian dalam realitas sejarah sepanjang era kekhalifahan, perempuan muslim atau non muslim biasa mengenakan jilbab, yaitu pakaian yang menutupi pakaian dalam, dan menutupi kepala. Bahkan setelah keruntuhan Khilafah, kondisinya tetap sama, hingga waktu tertentu di mana sekularisasi dan liberalisasi merasuk ke negeri muslim.

Sekelumit fakta tersebut kurang lebih menggambarkan bagaimana Islam melindungi kehormatan non muslim. Mereka pun dibebaskan untuk beribadah sesuai agamanya berdasarkan dalil: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)." (TQS. al-Baqarah: 256)
"Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." (TQS. Al-Kafirun: 6).

Berbeda halnya dengan fakta hari ini dimana kaum muslimin dipersulit untuk bisa terikat dengan aturan Islam, dan di saat yang sama kaum muslimin diperlakukan tidak adil dengan adanya standar ganda dan stigma intoleransi beragama ketika ingin menerapkan aturan Islam secara kaffah.

Telah nampak jelas pula bahwa hari ini kita harus menelan pil pahit akibat ketiadaan sistem Islam dalam naungan Khilafah, dimana Islam semakin disudutkan dan seakan sulit untuk bangkit akibat serangan musuh yang bertubi-tubi. Demokrasi sekuler yang diusung kafir Barat meniscayakan liberalisasi agama dan melahirkan islamofobia. Setiap orang dibebaskan untuk berperilaku dan berpendapat tanpa memandang agama manapun sehingga membuka lebar peluang diskriminasi terhadap agama tertentu, dengan sasaran utama tentunya adalah Islam. Namun Allah subhaanahu wa ta'aala sebagai Pencipta alam semesta Tak Pernah Tidur. Dialah Sebaik-baik Pemberi Pertolongan. Semoga Allah semakin Meneguhkan keimanan kaum muslimin di jalan dakwah demi melanjutkan kehidupan Islam dalam naungan Khilafah. Wallaahul musta'aan.

“Mereka ingin hendak memadamkan cahaya [agama] Allah dengan mulut [ucapan-ucapan] mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci. Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci.”  (QS Ash-Shaff:  8-9).[]

Oleh: Lely Herawati, S.Pd.
(Praktisi Pendidikan)

Posting Komentar

0 Komentar