Vaksinasi Solusi Akhiri Pandemi, Komparasi Negara Sekular dan Khilafah



Akhirnya pemerintah menetapkan vaksinasi sebagai langkah dalam penanggulangan wabah covid-19 di Indonesia. Setelah 10 bulan lamanya pemerintah dinilai 'gagal' mengendalikan laju penularan covid-19, pemerintah mengeluarkan Perpres yang mengatur pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diterbitkan pada 5 Oktober 2020 dan diundangkan sehari setelahnya.

Vaksinasi, Efektif kah?

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo sudah menyatakan, ditemukannya vaksin belum tentu jadi solusi utama menyelesaikan pandemi Covid-19. Pasalnya, vaksin di beberapa negara termasuk Indonesia masih berproses dan belum ada yang terbukti bisa menghentikan pandemi secara total untuk kembali ke kehidupan normal.

Ikatan Dokter Indonesia dalam sebuah surat yang ditandatangani Ketua Umum PB IDI dr. Daeng M Faqih dan diunggah di akun twitter resmi pada 22 Oktober lalu menyebutkan program vaksinasi tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan. Syarat itu meliputi vaksin sudah terbukti efektivitas, imunogenitas, serta keamanannya dengan dibuktikan hasil yang baik melalui uji klinik fase ketiga yang sudah dipublikasikan.
Peringatan keras seputar isu keamanan vaksin juga datang dari berbagai elemen. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) Tulus Abadi mengingatkan penggunaan vaksin Covid-19 harus berhati-hati karena menyangkut keselamatan dan keamanan konsumen. Ketua Pokja Bidang Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan juga telah melayangkan surat yang menegaskan bahwa vaksin covid-19 tidak bisa disuntikkan ke sembarang orang. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim mengatakan MUI baru akan menguji kehalalan vaksin setelah kualitas, keamanan, dan efikasi dari vaksin covid-19 telah diuji oleh BPOM.

Gencarnya pemerintah Indonesia dalam upaya vaksinasi menimbulkan tanda tanya tersendiri. Strategi penanganan pandemi yang langsung melompat ke langkah vaksinasi tidaklah lumrah. Selain uji klinisnya yang membutuhkan waktu lama, efektivitas vaksin belum tentu sesuai harapan. Proses pemberian vaksinnya sendiri juga akan memakan biaya dan energi yang sangat besar. Dibutuhkan rantai pasokan yang disebut cold-chain, sarana dan prasarana yang memadai, plus tenaga ahli yang tidak sedikit untuk bisa mengejar ketercapaian program vaksinasi dari Sabang sampai Merauke hanya dalam waktu satu tahun.

Apalagi saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada darurat covid dan akan memasuki masa kritis dalam 3-6 bulan ke depan. 

Dikutip dari laman tirto.id, Epideimolog Griffith University, Dicky Budiman menyebut situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini akan memasuki masa kritis. Langkah pemerintah dalam beberapa waktu ke depan dinilai sangat menentukan nasib rakyat. "Kondisi Indonesia saat ini dan dalam 3 sampai 6 bulan ke depan memasuki masa kritis mengingat semua indikator termasuk angka kematian semakin meningkat," kata Dicky, Sabtu (2/1/2020).

Dicky menyebut berdasarkan data sejarah sejauh ini tidak ada pandemi yang selesai dengan vaksin. Ia mencontohkan pandemi cacar, walau sudah ada vaksin, selesainya dalam 200 tahun. Kemudian polio baru selesai dalam 50 tahun. 

Cara Islam Mengakhiri Wabah

Pemerintah saat ini terkesan 'ujug-ujug' mengambil kebijakan vaksinasi sebagai solusi mengatasi pandemi. Padahal masih banyak langkah yang menjadi prioritas dan urgen untuk diterapkan. Sejarah telah membuktikan keberhasilan Islam dalam mengakhiri wabah. 

Pertama, sejak awal pemimpin dalam sistem Islam Khilafah akan memisahkan orang sehat dari orang sakit. Tes massal dapat dilakukan secara gratis bagi warganya untuk mengetahui siapa yang terinfeksi dan siapa yang sehat. Bagi mereka yang terinfeksi, negara melacak siapa saja yang telah berdekatan dengannya, kemudian mengurus pengobatan mereka hingga sembuh.

Kedua, Khalifah berupaya maksimal menutup wilayah sumber penyakit, sehingga penyakit tidak meluas. Sementara itu, daerah yang tidak terinfeksi dapat menjalankan aktivitas sosial ekonomi mereka secara normal tanpa takut tertular.

Ketiga, bagi masyarakat di daerah wabah, Khalifah akan menjamin seluruh kebutuhan pokok mereka. Hal ini karena masyarakat di daerah wabah tidak mampu menjalankan roda ekonomi sehingga pemenuhan kebutuhannya harus diberikan oleh negara.

Keempat, Khalifah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang cukup dan memadai bagi rakyat, tanpa menzalimi tenaga medis/instansi kesehatan.

Kelima, Khalifah mendukung penuh dengan menyediakan dana yang cukup untuk melakukan riset terhadap vaksin agar segera dapat ditemukan.

Supremasi khilafah, dengan kestabilan sistem pemerintahan, ekonomi, peradilan dan suprasistem lainnya, mampu memastikan kelima solusi di atas berjalan bukan sekedar di atas kertas. Masyarakat pun bisa beraktivitas dengan perasaan tenang walau dalam kondisi wabah. 

Sebagaimana tersirat dalam disertasi Nukhet Varlik yang berjudul Disease and Empire: A History of Plague Epidemics in the Early Modern Ottoman Empire (1453-1600), kesultanan Utsmaniyah selama 64 tahun terus diterjang epidemi secara berkala. Dengan jumlah korban jiwa dan kesedihan yang tak sedikit, tiap peristiwa wabah ternyata mampu memantik solidaritas bersama seluruh rakyat dan penguasa.
Utsmaniyah mengembangkan pusat-pusat karantina untuk memisahkan yang sakit dari yang sehat. Tempat tersebut diberi nama tahaffuzhanes. Mulanya, bangunan ini didirikan di Tuzla dan Urla. Seiring waktu, khususnya sejak abad ke-18 konstruksi serupa juga diadakan di banyak wilayah, termasuk sekitaran Istanbul, Edirne, dan kawasan pesisir Laut Hitam. Sesuai namanya, tahaffuzhanes berfungsi sebagai tempat sementara untuk mengisolasi orang-orang yang diduga terpapar wabah. Bila memerlukan pertolongan medis, mereka dapat dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Khalifah memastikan ada penutupan area wabah. Pulau Chios di Laut Aegea, lepas pantai Yunani, pernah dijadikan sebagai lokasi karantina warga, pelancong, dan/atau pedagang pada abad ke-16. Siapapun yang terbukti baru saja datang dari kawasan yang terjangkit wabah mesti dikarantina di sana. Pulau Adalar dekat pantai Istanbul juga menjadi tempat karantina, khususnya bagi para tamu raja. 
Duta besar Habsburg untuk Utsmaniyah, Ogier Ghiselin de Busbecq (1554-1562), pernah menetap tiga bulan lamanya di sana demi menghindari wabah.

Para penguasa Utsmaniyah terus menggiatkan pembangunan rumah-rumah sakit, setidaknya sejak seabad pasca-penaklukan Konstantinopel (Istanbul). Oleh karena itu, mereka cenderung siap saat menghadapi fenomena wabah. Sedikitnya, terdapat enam unit rumah sakit di ibu kota Istanbul. Tata kota itu menunjukkan, tiap rumah sakit berlokasi di pinggiran kota. Hal ini sebagai langkah antisipasi agar jangan sampai penyakit yang sedang diidap para pasien menulari kebanyakan warga yang sehat.

Khalifah memimpin langsung penanganan epidemi dengan memanfaatkan birokrasi yang efisien. Salah satu bukti efektivitas sistem penanganan ini dapat dilihat ketika wabah berkecamuk di Mesir pada 1579. Begitu mendapatkan kabar itu, Istanbul pun memerintahkan gubernur Mesir di Iskandariah untuk segera mengambil langkah antisipasi. Lalu-lintas transportasi rute Mesir-Istanbul langsung ditutup sementara.

Sistem peradilan yang tegas dan tidak tebang pilih, memungkinkan Khalifah menindak langsung bawahannya yang melanggar aturan. Misalnya, pada 1568 seorang qadi Istanbul dihukum karena membiarkan para pengemis berkeliaran di jalan saat wabah terjadi. Ketentuan yang berlaku saat itu, tidak boleh ada kerumunan di daerah wabah. Bagi mereka yang fakir-miskin, otoritas setempat segera mendatanya untuk kemudian bantuan negara disalurkan.

Vaksinasi dalam Islam

Vaksinasi bukan hal yang tabu dalam peradaban Islam. Kekhilafahan Turki Usmani adalah promotor vaksinasi. Dalam buku 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World disebutkan “The Anatolian Ottoman Turks knew about methods of vaccination, they called vaccination Ashi or engrafting, and they had inherited it form older Turkic tribes” (Turki Utsmaniyah Anatolia mengetahui metode vaksinasi. Mereka menyebutnya Ashi atau engrafting, dan mereka mewarisinya dari suku Turki yang lebih tua).
Pada saat itu, di Eropa belum dikenal metode ini. Lady Mary Wortley Montague (1689-1762), istri dari duta besar Inggris untuk Turki, melihat efektivitas vaksin di Turki dan membawa ilmu ini ke Inggris untuk mengatasi wabah cacar (smallpox). Upaya wanita tersebut sayangnya tidak berjalan lancar karena terbentur peradaban Eropa yang masih anti terhadap ilmu pengetahuan.
Tarikh Ad-Daulah Al-Utsmaniyah karya Yilmaz Oztuna menyebutkan, pada tahun 1695 Utsmaniyah sudah menerapkan vaksinasi smallpox untuk rakyatnya. 
Sementara itu, Eropa justru masih menentang vaksinasi secara terus menerus. Raja Prancis Louis XV, yang menolak divaksin karena takut stigma dari gereja, terjangkit cacar dan meninggal pada Mei 1774. Baru setelahnya, Eropa mulai mengembangkan vaksin.

Menurut pakar fiqih muamalah, KH. Shiddiq Al Jawi, setidaknya ada 5 hukum turunan yang perlu dijabarkan terkait vaksin, yaitu:

Pertama, hukum asal vaksin. Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin (bakteri/virus yang telah dilemahkan) ke dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk mendapatkan kekebalan (imunitas). Hukum asalnya mandub. Namun hal ini harus memenuhi dua syarat, yaitu bahan vaksinnya tidak mengandung zat najis dan tidak menggunakan bahan yang menimbulkan mudarat.
Hukum berobat yang asalnya sunah ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang yang memilih tidak berobat dapat terancam jiwanya. Hal itu karena memilih tidak berobat ini dapat digolongkan bunuh diri yang telah diharamkan (QS An Nisaa` : 29).

Kedua, hukum terkait uji klinis yang menjadikan manusia sebagai bahan uji coba. Uji klinis (clinical test) adalah suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, dimana sebelumnya diawali oleh pengujian pada binatang. Hukum uji klinis sendiri adalah mubah (dibolehkan syara’), berdasarkan dalil syara’ yang membolehkan pembuatan obat. Namun uji klinis itu diharamkan secara kasuistik bagi individu-individu tertentu yang berpotensi mendapatkan bahaya berat akibat uji klinis.

Ketiga, hukum seputar politik kesehatan Islam. Menurut KH Shiddiq Al Jawi, ada tiga macam kebutuhan umat Islam yang harus dijamin secara gratis oleh negara, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Untuk perihal kesehatan, haram hukumnya negara menetapkan harga. Berdasarkan politik kesehatan dalam syariah Islam ini, maka rencana pemerintah untuk menjual vaksin kepada masyarakat jelas-jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Keempat, hukum syariat seputar pengadaan vaksin dari luar negeri yang dibeli dari Cina, maka harus dipahami fakta bahwa Republik Rakyat Cina adalah negara kafir harbi secara de facto (muharriban fi’lan). RRC terbukti menyiksa dan membunuh umat Islam etnis Uighur di provinsi Xin Jiang. Karena itu, diharamkan umat Islam untuk bermuamalah dengan negara kafir harbi fi’lan. Jika pun untuk urusan vaksin memang hendak impor, maka harus dilihat dulu negara mana selaku produsen yang diajak bermuamalah.

Kelima, hukum syara’ vaksinasi paksa dengan denda. Memang, hukum mentaati kebijakan penguasa (ulil amri), dalam ajaran Islam adalah wajib, sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa’ 59. Hanya saja, pemimpin yang wajib ditaati adalah yang beragama Islam (muslim) dan menerapkan Syariah Islam secara komprehensif (kaffah) dalam segala bidang kehidupan, bukan hanya menerapkan Syariah Islam secara parsial. Maka dari itu, mentaati penguasa sekarang tidaklah wajib hukumnya bagi Umat Islam, karena mereka tidak memenuhi definisi “Ulil Amri” yang wajib ditaati sesuai QS An Nisaa` : 59).
Maka jika penguasa memaksa vaksinasi Covid-19 kepada rakyat yang muslim, tidak ada kewajiban bagi Umat Islam untuk mentaatinya. 

Adapun denda yang akan dikenakan penguasa bagi yang tidak mau divaksin, maka denda itu hukumnya haram karena 2 (dua) alasan, yakni penguasa yang ada sekarang bukanlah “Ulil Amri” yang wajib ditaati menurut Syariah Islam dan umat tidak akan ridho membayar denda tersebut sehingga harta itu akan menjadi harta haram bagi penguasa yang akan menjadi bekal mereka menuju neraka. Sabda Rasulullah SAW :
“Ingatlah, janganlah kamu berlaku zalim. Ingatlah, tidak halal harta dari seseorang, kecuali yang dia diberikan atas dasar kerelaan hati darinya.” (HR Ibnu Hajar Al Asqalani, hadits hasan).

Sudah saatnya menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi dalam mengatasi wabah. Umat Islam harus memahami bahwa tak ada satupun aturan Islam yang membawa pada kemudaratan. Justru jika aturan Islam diterapkan dalam kehidupan secara keseluruhan dan sempurna, maka kesejahteraan akan dirasakan oleh umat manusia seluruhnya. 

Kehidupan masyarakat akan terjaga dari berbagai penyakit, baik penyakit klinis ataupun penyakit sosial. Negara pun tidak akan abai dalam mengurusi rakyatnya. Karena setiap pemimpin atau penguasa dalam sistem Islam memahami bahwa kepemimpinannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sabda Nabi Muhammad SAW:
“Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari No. 4801)

Wallahu'alam bi asshowwab.[]

oleh: Rany Setiani, S.KM

Posting Komentar

0 Komentar