Vaksin, Solusi Kapitalisme Atasi Penyakit


Vaksin CoronaVac buatan Sinovac, perusahaan asal China yang dipesan pemerintah telah masuk Indonesia dan mulai didistribusikan ke seluruh daerah. Upaya pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19 dengan vaksin, masih terganjal izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, serta jaminan kehalalan dan keamanan produk. 

Vaksin Sinovac ini bukan satu-satunya vaksin yang diimpor oleh pemerintah. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19), disebutkan jenis vaksin yang secara resmi akan digunakan oleh pemerintah, yaitu:

Pertama, vaksin impor paling besar jumlahnya berasal dari perusahaan farmasi China Sinovac, sebanyak 125,5 juta dosis.
Kedua, vaksin impor didatangkan dari pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax, sebesar 50 juta dosis. Ketiga, dari kerjasama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (COVAC-GAV) sebesar 50 juta dosis. Keempat, pemerintah Indonesia juga mengimpor vaksin dari pabrikan Inggris AstraZeneca sebanyak 50 juta dosis.
Kelima, dari perusahaan farmasi gabungan Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech sebesar 50 juta.

Total anggaran sementara yang dialokasikan pemerintah untuk vaksinasi gratis mencapai RP 54,44 triliun dari realokasi APBN. Anggaran tersebut berasal dari cadangan Rp 18 triliun dan anggaran kesehatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 yang diperkirakan tidak dieksekusi Rp 36,44 trliun (wartakota.tribunnews.com, 09/01/2021).

Berikut tahapan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia:

Tahap 1 (Januari-April 2021). Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).

Tahap 2 (Januari-April 2021). Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2 adalah: 
Pertama. Petugas pelayanan publik, yaitu TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kedua. Kelompok usia lanjut (di atas 60 tahun).

Tahap 3 (April 2021-Maret 2022). Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

Tahap 4 (April 2021-Maret 2022). Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin (health.detik.com, 05/01/21).

Namun, minimnya edukasi dari pemerintah, ditambah simpang siurnya informasi yang beredar di media sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, menjadikan masyarakat was-was menghadapi program vaksinasi Covid-19 yang akan segera digelar mulai 13 Januari mendatang. Untuk tahap awal ini, hanya golongan usia 19–56 tahun yang akan divaksinasi.


Vaksin Halal, Aman, Manjur dan Bebas Konspirasi

Masyarakat, khususnya kaum muslimin membutuhkan vaksin yang halal, aman, manjur dan bebas konspirasi. Namun, hidup dalam dekapan kapitalisme, menjadikan hal tersebut sulit diraih. Terlebih masih banyak kaum muslim yang abai terhadap kehalalan produk-produk yang dikonsumsinya.

Sungguh, sebuah ketergesaan ketika pemerintah memutuskan untuk mengimpor vaksin Sinovac yang belum selesai uji klinis tahap tiga. Bahkan vaksin tersebut telah didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia, sebelum keluar izin penggunanan darurat dari BPOM yang terkesan dipaksakan untuk rilis sebelum tanggal 13 Januari mendatang. Begitu pula dengan status kehalalan yang telah diumumkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 8 Januari kemarin.

Menurut ahli mikrobiologi dr. Muhammad Amin, Sp.MK, M.Ked Klin mengatakan vaksin harus sesuai prinsip-prinsip kedokteran yaitu keamanan (keamanan) dan efikasi (kemanjuran).

“Kalau manjur tapi tidak aman atau larangan ini tidak akan kita berikan, itu adalah prinsip-prinsip yang kita pegang oleh dokter,” tambahnya.

Ia mengatakan, untuk mengetahui keamanan pada vaksin yang diuji secara luas pada uji klinis fase 3. Padahal sampai saat ini di Indonesia uji klinis fase 3 masih belum kelar tapi pemerintah sudah melakukan impor vaksin Sinovac (mediaumat.news, 23/12/20).

Uji Klinis (clinical test) adalah suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, dimana sebelumnya diawali oleh pengujian pada binatang atau disebut uji pra klinik.
Uji klinik sendiri terdiri dari 4 tahap; yaitu uji klinik tahap I, tahap II, tahap III, dan tahap IV. Uji klinik tahap I dilakukan pada manusia sehat, bertujuan untuk menentukan dosis tunggal yang dapat diterima. Uji klinik tahap II, dilakukan pada sekitar 100-200 orang penderita untuk melihat apakah efek farmakologik yang tampak pada fase I berguna atau tidak untuk pengobatan.
Uji klinik tahap III dilakukan pada sekitar 500 penderita yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu obat baru benar-benar berkhasiat. Uji klinik tahap IV merupakan pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan. Fase ini bertujuan menentukan pola penggunaan obat di masyarakat serta pola efektivitas dan keamanannya pada penggunaan yang sebenarnya.
(http://jurnalmka.fk.unand.ac.id/index.php/art/article/view/66)


Vaksinasi dalam Pandangan Islam

Vaksinasi adalah pengobatan untuk mencegah penyakit, sehingga hukumnya sama seperti pengobatan lainnya. Setiap individu masyarakat yang ingin berobat dihukumi sunah (mandub). Sehingga, tidak wajib bagi individu untuk mencari pengobatan. Seseorang boleh menolak pengobatan dalam rangka menahan penyakit dan memilih sabar, berharap pahala dari Allah SWT.

Ata’ ibn Abi Rabah meriwayatkan: Ibnu Abbas berkata padaku, “Apakah hendak aku tunjukkan perempuan penghuni surga?” Aku berkata, “Tentu saja.” Ibnu Abbas berkata, “Ada seorang perempuan berkulit hitam yang datang menemui Rasulullah saw. dan dia berkata, “Sungguh, aku menderita penyakit ayan dan auratku terbuka karenanya, mohonlah doa pada Allah untukku.” Rasulullah saw. bersabda, “Jika engkau bersabar maka bagimu surga, atau jika engkau mau, aku akan berdoa pada Allah untuk menyembuhkanmu.” Perempuan itu berkata, “Aku akan bersabar, namun mohonkanlah pada Allah agar auratku tidak terbuka.” Lalu Rasulullah berdoa untuknya.” (Sahih Bukhari 5.328, Sahih Muslim 2.576)

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab pada kesehatan masyarakat, wajib menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Terlebih saat wabah melanda, seperti covid 19, SARS, polio dll. Pemerintah harus mengembangkan vaksin yang halal dan aman, serta menjamin ditribusinya. Pemerintah juga wajib melakukan upaya untuk mencegah penularan penyakit ke wilayah lain dengan memisahkan yang sakit dari yang sehat. Juga melakukan tes pada individu sedini mungkin untuk mengurangi penyebaran penyakit. Dengan demikian, tidak seluruh wilayah dikarantina, sehingga roda kehidupan tetap berjalan seperti biasanya.

Kekhilafahan Utsmani adalah pelopor penggunaan vaksinasi untuk mencegah wabah cacar (smallpox), lama sebelum “ditemukan” Edward Jenner pada 1796 di Inggris. Pada saat itu, di Eropa belum dikenal metode ini. Lady Mary Wortley Montague (1689-1762), istri dari duta besar Inggris untuk Turki, melihat efektivitas vaksin di Turki dan membawa ilmu ini ke Inggris untuk mengatasi wabah cacar (smallpox). Upaya wanita tersebut lakukan tidak berjalan lancar karena terbentur peradaban Eropa yang masih anti terhadap ilmu pengetahuan. (Al Hassani, Salim & Elizabeth Woodcock & Rabah Saoud. 1001 Penemuan, Warisan Muslim di Dunia Kita. Foundation for Science Technology and Civilization, 2007)


Hukum-Hukum Seputar Vaksinasi

Vaksinasi memang sunah, namun terkait dengan vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan oleh pemerintah mulai 13 Januari mendatang Indonesia, menurut KH. Shiddiq Al Jawi, ada 5 hukum turunan yang perlu dipahami, yaitu:

Pertama, hukum asal vaksin. Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin (bakteri/virus yang telah dilemahkan) ke dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Hukum vaksinasi secara syar’i adalah sunnah (mandub/mustahab), karena termasuk dalam aktivitas berobat (at tadaawi) yang hukumnya sunnah asalkan memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu; pertama, bahan vaksinnya tidak mengandung zat najis seperti enzim babi, meski larangan ini adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Kedua, vaksinasi yang dilakukan tidak menimbulkan bahaya (dharar) bagi orang yang divaksinasi. 

Hukum sunnah berobat dapat menjadi wajib, jika seseorang yang memilih tidak berobat, dapat terancam jiwanya. Hal itu karena memilih tidak berobat ini dapat digolongkan bunuh diri yang telah diharamkan (QS An Nisaa`: 29).

Kedua, hukum uji klinis vaksin. Hukum uji klinis sendiri adalah mubah (dibolehkan syara’), berdasarkan dalil syara’ yang membolehkan pembuatan obat. Namun, dalam uji klinis yang mengandung risiko bahaya (dharar), seperti dalam uji klinik tahap I sampai dengan Tahap III, seringkali terjadi risiko pada manusia (sukarelawan) yang mendapat perlakuan berupa obat yang diujikan. Hukum uji klinis yang demikian bergantung pada tingkat bahaya (dharar) pada sukarelawan sesuai rincian (tafshiil) sebagai berikut : pertama, jika risiko bahaya (dharar) yang terjadi masih pada tingkat bahaya ringan sampai sedang, maka uji klinis itu hukumnya makruh. Kedua, jika risiko bahaya (dharar) yang terjadi pada tingkat bahaya berat, dengan kriteria menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, seperti kewajiban bekerja, kewajiban sekolah, kuliah, dakwah, dsb, maka uji klinis terhadap individu tersebut hukumnya haram.

Ketiga, hukum seputar politik kesehatan Islam. Terdapat 3 (tiga) macam kebutuhan masyarakat, yang dalam Syariah Islam wajib ditanggung (dijamin) oleh negara secara cuma-cuma (gratis), yaitu : pendidikan, kesehatan dan keamanan. Pembiayaan tiga sektor tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban negara, di mana rakyat mendapatkan tiga kebutuhan tersebut dari Negara secara gratis, meski dibolehkan rakyat mencukupi sendiri kebutuhan tersebut dari swasta secara berbayar.

Keempat, hukum syara’ seputar pengadaan vaksin (membeli dari China). Pemerintah telah membeli vaksin Sinovax dari China. Yang perlu dikritisi dalam sudut pandang Islam, RRC adalah negara kafir harbi secara de facto (daulah muhaaribah fi’lan), karena RRC terbukti telah menyiksa dan membunuh banyak umat muslim etnis Uighur di propinsi Xinjiang. Padahal syariah Islam telah mengharamkan umat Islam untuk bermuamalah dengan negara kafir harbi fi’lan, seperti muamalah perdagangan, termasuk jual beli vaksin, karena perdagangan ini akan dapat memperkuat negara RRC tersebut yang telah dan sedang memusuhi umat Islam saudara kita seaqidah sesama umat Nabi Muhammad SAW (QS. Al Mumtahanah: 8).

Kelima, hukum syara’ vaksinasi paksa dengan denda. Memang, hukum mentaati kebijakan penguasa (ulil amri), dalam ajaran Islam adalah wajib, sesuai firman Allah SWT dalam QS An Nisaa` : 59. Namun penguasa (ulil amri) tersebut, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai Ulil Amri dalam Islam, yaitu  beragama Islam (muslim), bukan kafir dan menerapkan Syariah Islam secara komprehensif (kaffah) dalam segala bidang kehidupan, bukan hanya menerapkan Syariah Islam secara parsial.

Maka dari itu, mentaati penguasa sekarang tidaklah wajib hukumnya bagi Umat Islam, karena mereka tidak memenuhi definisi “Ulil Amri” yang wajib ditaati sesuai QS An Nisaa`: 59. Meski para penguasa yang ada saat ini masih muslim, namun tidak menerapkan Syariah Islam secara menyeluruh (kaffah). Maka jika penguasa memaksa vaksinasi Covid-19 kepada rakyat yang muslim, tidak ada kewajiban apapun bagi Umat Islam untuk mentaatinya. Jika seorang muslim ikut vaksinasi Covid-19, maka itu atas dasar pertimbangannya sendiri mengenai kondisi kesehatannya, bukan karena menjalankan perintah penguasa.

Adapun denda yang akan dikenakan penguasa bagi yang tidak mau divaksin, maka denda itu hukumnya haram. Pertama, penguasa yang ada sekarang bukanlah “Ulil Amri” yang wajib ditaati menurut Syariah Islam. Kedua, umat tidak akan ridho membayar denda tersebut, sehingga harta itu akan menjadi harta haram bagi penguasa, yang akan menjadi bekal mereka menuju neraka. Wallahu a’lam bi shawab.[]

Oleh: Febiyanti

Posting Komentar

0 Komentar