Utang Indonesia Mencapai 6.000 T, Selamat Menikmati Anak Cucu


Memasuki tahun 2021, nampaknya Indonesia masih akan melanjutkan perjuangan yang pelik untuk melepaskan diri dari jeratan utang. Seperti dilansir di media online wartaekonomi.co.id (27/12/2020), yang diambil dari data Bank Indonesia (BI). Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat 413,4 miliar dolar AS atau setara Rp 5.877 triliun. Utang tersebut meningkat 1.000 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, 2019. Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, memberikan andil yang besar hingga mengakibatkan utang semakin membengkak.

Menyusul realitas tersebut, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan tanggapannya. Menurutnya utang Indonesia yang membengkak 1.000 triliun lebih di tahun 2020 akan membawa akibat di masa mendatang. Yaitu, berpotensi menyedot 40% anggaran APBN 2021 untuk membayar bunga dan cicilannya saja. (Wartaekonomi.co.id, 29/12/2020)

Kondisi peningkatan utang di Indonesia adalah tren yang terjadi setiap tahun. Baik sebelum pandemi dan semakin memburuk saat pandemi. Sejauh ini pemerintah masih mengandalkan cara gali lubang tutup lubang. Artinya, meminjam uang untuk membayar cicilan berikut bunganya. 

Utang, akan selalu menjadi permasalahan di negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, seperti Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lembaga penghutang internasional atau IMF juga negara-negara besar yang memiliki ambisi ekonomi akan datang menawarkan pinjaman bagi negara berkembang di sekitarnya. Indonesia, yang saat ini sedang menggalakkan pembangunan dan infrastruktur dalam negeri, termasuk target para rentenir global tersebut.

Padahal belajar dari pengalaman sebelumnya, utang tidak pernah menjadi solusi permasalahan ekonomi suatu negara. Malah, utang akan dimanfaatkan untuk memeras negara yang berhutang. Mengeruk sumber daya alam, mendatangkan tenaga kerja asing, kesepakatan import kebutuhan pokok rakyat hingga mengerdilkan kedaulatan bangsa. 

Dampak dari kebijakan tersebut juga akan secara langsung dirasakan oleh rakyat. Karena, negara akan menekan pengeluaran dan menambah pemasukan melalui pungutan pajak dari rakyat. Sangat lazim. Sudah menjadi identitas yang khas dari negara kapitalis menggunakan pajak sebagai pemasukan utama keuangan negara. Padahal, dengan pemungutan pajak di setiap aktivitas ekonomi membuat beban yang ditanggung rakyat semakin besar. 

Sedangkan untuk menekan pengeluaran, negara akan memangkas subsidi kebutuhan pokok rakyat. Misal, kebutuhan listrik, pangan, dan tempat tinggal. 

Carut marut ini semakin sulit diatasi, ketika  demokrasi yang berperan sebagai kaki tangan sistem kapitalisme tidak pernah mengenal halal dan haram. Negara selalu mengambil utang ribawi yang menjauhkannya dari ridho Allah SWT dan berakhir sia-sia. Akhirnya, utang negara semakin membelit dan rakyat hidup sengsara. Dengan beban pajak yang tinggi dan subsidi yang berkurang satu persatu.

Bukan hanya itu, sistem kapitalisme yang memiliki ajaran memisahkan agama dari kehidupan akan mencetak para pemimpin korup dan gila kekuasaan. Para pemimpin ini sangat mudah dibeli dengan iming-iming harta dan jabatan. Maka tidak heran, hak rakyat di negara kapitalis akan mudah tergadaikan. Anggaran pembangunan dan infrastruktur tanpa sungkan dikorupsi para petinggi. Sedangkan, rakyat dianggap sapi perah yang selalu dimanfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan para kapital.

Solusi Hakiki

Kondisi memilukan ini tidak akan terhenti begitu saja. Penderitaan rakyat akan terus berlanjut sampai anak cucu nanti. Maka, tidak boleh dibiarkan. Dibutuhkan solusi hakiki yang paripurna. Solusi yang mampu mengentaskan segala macam persoalan kehidupan. Hal tersebut hanya bisa ditemukan dengan mengembalikan tata aturan kehidupan kepada sang pencipta. 

Allah SWT sebagai pencipta seluruh makhluk telah memberikan petunjuk, yaitu Islam. Ketika petunjuk tersebut dilanggar, maka terjadilah kerusakan. Seperti firman-Nya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَا دُ فِى الْبَرِّ وَا لْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّا سِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."
(QS. Ar-Rum: 41)

Di dalam sistem Islam yang diterapkan melalui sebuah institusi yang disebut sebagai Khilafah Islamiyyah, memiliki 12 sumber pendapatan negara. Diantaranya, Anfal, Ghanimah, Fa’i, dan Khumus; Al Kharaj; Al Jizyah; Macam-macam harta milik umum; Pemilikan Negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya; Al Usyur; Harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda; Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang; Harta yang tidak ada pewarisnya; Harta orang yang murtad; Zakat; Pajak.

Pos pengeluaran sudah ditetapkan oleh syariat. Misal, pos zakat hanya dikeluarkan untuk delapan asnaf bukan golongan yang lain. Sedangkan jumlah pengeluaran ditetapkan berdasarkan ijtihad yang dilakukan seorang khalifah.

Selanjutnya ketika negara mengalami defisit, maka terdapat tiga sumber yang dibenarkan. Pertama, mengambil dana dari harta milik umum yang diproteksi untuk negara. Kedua, mengenakan pajak atas kaum Muslim yang mampu. Ketiga, mencari pinjaman nonribawi dari rakyat yang kaya.

Mengenai pinjaman dari negara asing, atau lembaga keuangan global, maka hal ini tidak dibenarkan oleh syariat. Karena utang tersebut disertai bunga juga dalam pelaksanaannya berpotensi mempengaruhi kedaulatan negara.

Adapun makna defisit yang dimaksud, ketika tidak ada sumber pemasukan yang memungkinkan lagi. Misal terjadi wabah dalam kurun waktu yang panjang, negara tidak memiliki sumber daya alam untuk dikelola atau sumber daya alam telah habis.

Jika saat ini khilafah Islamiyyah belum hadir untuk menerapkan solusi tersebut, menjadi tugas kaum muslimin bersama untuk memperjuangkannya. Yaitu, dengan amar makruf nahi munkar kepada masyarakat dan para penguasa.[]

Oleh: Tutut Ariani

Posting Komentar

1 Komentar