Ustaz Labib: Menegakkan Hukum Zalim sama dengan Menegakkan Ketidakadilan



TintaSiyasi.com-- Menanggapi kondisi ekonomi dan penegakan hukum di tahun 2020, Ulama KH Rokhmat S. Labib menegaskan, terciptanya sebuah keadilan dan kebaikan bergantung pada hukumnya, kalau hukumnya zalim, maka menegakkan hukum itu sama dengan menegakan ketidakadilan.

"Jika hukumnya itu sudah zalim, maka begitu ditegakkan bukan keadilan yang didapatkan, bukan kebaikan, bukan kedamaian, tetapi justru kezaliman," ujarnya dalam acara Muhasabah dan Refleksi Akhir Tahun, Rabu (30/12/20) di kanal YouTube Rayah TV.

Berbeda dengan Islam, "Islam ini diturunkan Allah SWT sebagai diinun kamilun syamilun (agama yang lengkap dan sempurna) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia," imbuhnya. 

Menurut Ustaz Labib sapaan akrabnya, Islam tidak hanya mengatur perkara-perkara ibadah, tetapi juga mengatur soal politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, dan berbagai macam perkara lainnya.

"Oleh karena itu, satu hal yang saya akan berikan catatan sebenarnya ketika kita berbicara tentang nasib (umat) Islam, tentu tidak boleh dibatasi bahwa itu hanya menyangkut perkara seputar akidah. Dalam pengertian itu seperti penghinaan atau pelecehan dari sebagian ajaran Islam, atau misalnya sebagian dari hukum syariah. Tetapi juga yang seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Suteki juga Dr. Arim Nasim itu juga perkara Islam," bebernya.

Ia berpendapat bahwa negara ini menjadikan pendapatan utamanya dari pajak dan hutang. Menurutnya, itulah yang menjadi masalah dalam pandangan Islam dan merupakan bentuk kezaliman.

"Padahal pajak bukan menjadi sumber (pendapatan) utama seperti dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme itu kan karena negara tidak boleh bermain dalam ekonomi, maka mengharuskan negara itu menjadi regulator. Hanya sebatas regulator," tandasnya.

Ia mempertanyakan, dari mana negara kapitalisme mendapatkan dana?. Ia menegaskan, negara kapitalisme mendapatkan dana dari pajak yang artinya adalah mengambil uang dari rakyat secara paksa. Menurutnya, pajak adalah bentuk kezaliman yang dilarang oleh Islam.

"Itu termasuk memakan harta orang lain secara batil. Atas dasar apa mereka minta uang kita? Kita punya motor. Kita punya mobil. Atas dasar apa uang kita diambil secara paksa?" tanyanya.

Lanjutnya, darimana dana-dana itu didapatkan? Sementara negara membutuhkan biaya sangat besar untuk melakukan riayah (pengelolaan) kepada rakyatnya?

"Seharusnya tambang-tambang itu dalam pandangan Islam itu adalah milik Islam (milik umat), tambang emas yang sekarang diberikan kepada perusahaan (milik) AS (Amerika Serikat). Suatu yang aneh bagaimana kita punya tambang yang sangat besar justru dikerjakan diambil oleh perusahaan AS. Sejak sekian tahun yang lalu tidak pernah berhenti dan hanya mendapatkan bagian 1,5 persen, coba itukan diluar nalar sehat," paparnya.

Menurutnya, berkaitan dengan tambang-tambang batu bara atau yang lain, jika dikelola negara dan dikembalikan kepada rakyatnya akan berdampak luar biasa. Karena katanya, tidak perlu negara mengambil uang kepada rakyatnya dan apalagi utang. 

Ia mengungkapkan, utang kepada luar negeri mengandung riba dan akan mengakibatkan ketergantungan negara kepada negara pemberi utang. Menurutnya, hal itu juga menjadi topik bahasa Islam.

"Demikian juga yang dikatakan Prof. Suteki, sebagai penegakan hukum ini juga topik pembahasan Islam juga. Islam sudah apik dalam persoalan hukum. Justru kalau kita bicara tentang hukum itu justru karena sangat penting," pungkasnya.[] Amah Muna

Posting Komentar

0 Komentar