Uniol 4.0 Diponorogo Beri Rapor Merah Penegakan Hukum 2020



TintaSiyasi.com-- Amir Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Dosen Online Liza Burhan memberikan rapor merah terhadap penegakan hukum rezim Jokowi sepanjang 2020.

"Penilaian dengan Rapor Merah terhadap proses hukum di tahun 2020 bukanlah berlebihan," tutur mereka dalam Kuliah Online di WAG Uniol 4.0 Diponorogo, Selasa (29/12/2020).

Menurut mereka, meski di akhir tahun dilakukan resuffle kabinet, sulit untuk mengatakan bahwa pasca resuffle gradual akan mampu memoles apalagi menaikkan pamor marwah hukum.

"Penyakit hukum kita sudah kronis sehingga resuflle itu juga bukan obat mujarab yang mampu menyembuhkannya," ujarnya.

Mereka menyayangkan menteri-menteri dan pejabat yang terkait dengan proses hukum justru tidak disentuh, misalnya Menteri Hukum dan HAM, Menkopolhukam, KapolRi. "Justru, sebaliknya yang diangkat menteri baru, yaitu Menag yang sejak awal patut diragukan jiwa kenegaraannya karena telah sekian lama "memusuhi" kelompok Islam yang lainnya dengan pembubaran pengajian dan persekusi ulama yg dianggap tidak sejalan dengan pikirannya," sesalnya.

Mereka memprediksikan tahun depan (2021), "isu radikalisme" akan tetap "dianggap" sebagai musuh utama bangsa sementara ukuran nomenklatur radikalisme hingga sekarang belum ada formulasi hukum (deliknya). 

"Jika isu kriuk-kriuk ini dibumbui dengan slogan negara tidak boleh kalah, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan semakin represif terhadap orang, kelompok orang yang kritis apalagi tidak setia dan berseberangan dengan pemerintah. Reshuffle juga tidak akan membawa proses menjadi lebih baik karena prinsipnya tidak memakai the right man on the right place sehingga sulit untuk mengubah rapor merah itu pada tahun depan sekalipun," bebernya.

Oleh sebab itu, konsep negara boleh kalah dengan rakyatnya itu, menurut mereka hanya terwujud jika prinsip negara pengurus diterapkan. "Tugas negara itu meriayah, mengurusi rakyatnya. Pasca Okhlokrasi, sebenarnya ada tawaran dari Ian Dallas dalam bukunya The Entire City yakni sistem pemerintahan yang didasarkan pada hukum Allah, yakni sistem pemerintahan kekhalifahan," ujarnya.

Namun pada akhirnya, menurut mereka semua kembali kepada Allah.
"What will be, will be! Allah yang menentukan semuanya, yang penting kokohkan koordinat kita sebagai bagian umat yang memperjuangkannya bukan menjadi kaum penentangnya," pungkasnya.[] Achmad Mu'it

Posting Komentar

0 Komentar