Tinggalkan Sistem Demokrasi yang Gagal dan Merusak



Demokrasi adalah sistem yang gagal dalam mewujudkan doktrin mendasarnya yakni kedaulatan rakyat. Kenyataannya, rakyat hanya memiliki kewenangan saat pemilu untuk memilih penguasa dan wakilnya di dewan legislatif. Kewenangan itu pun telah dibatasi dan diarahkan oleh partai dan kapitalis melalui proses politik yang ada. Rakyat hanya memiliki kewenangan memilih orang yang sudah disaring oleh parpol. 

Pasca pemilu, kedaulatan tidak lagi ada di tangan rakyat, tetapi di tangan penguasa dan anggota legislatif yang di belakang keduanya ada para kapitalis. Kepentingan elit pun lebih diutamakan. Wakil rakyat hanya mewakili diri sendiri, golongannya dan para kapitalis.

Demokrasi juga gagal menghilangkan aristokrasi. Dalam praktiknya, kekuasaan tetap saja dipegang oleh kaum elit yaitu para kapitalis, elit partai dan kelas politik. Penguasa dan politisi di negara demokrasi berasal dari dinasti kelas berkuasa secara politik dan ekonomi serta kelompoknya.

Demokrasi juga merupakan sistem yang banyak memproduksi kerusakan, terutama pilar utamanya adalah paham kebebasan. Kebebasan inilah yang melahirkan banyak kerusakan di segala bidang baik moral, pemerintahan, hukum, ekonomi dan lainnya. Dengan dalih demokrasi dan kebebasan, pornografi, pornoaksi, seks bebas, zina asal suka sama suka, aborsi, peredaran miras dan lainnya tidak bisa diberantas tuntas. 

Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat pun menyuburkan penistaan terhadap agama dan membuat agama tidak lagi prinsip. Orang dengan mudah bisa menodai kesucian agama, mengaku nabi dan sebagainya.

Korupsi  pun sangat menonjol dalam sistem ini, karena kebebasan kepemilikan melahirkan sistem ekonomi kapitalisme liberalisme yang membolehkan individu memiliki serta menguasai apa saja termasuk kepemilikan umum. Sehingga menjadi biang korupsi dan kolusi, karena butuh biaya yang tidak sedikit untuk menjadi penguasa, anggota legislatif  dan untuk menggerakkan mesin partai. 

Tidak aneh jika lembaga anti korupsi kebanjiran kasus setiap menjelang pemilu dan seperti yang diberitakan merdeka.com (30/11/2020), Indonesia menjadi negara terkorup ketiga se-Asia. Belum lagi dana bansos penanganan Covid-19 menjadi ladang korup dari kementeriannya sendiri. PT Asuransi Jiwasraya yang diperkirakan negara merugi 13,7 triliun, PT Asabri 10 triliun, Kasus Pelindo II 6 triliun, E-KTP 2,3 triliun dan masih banyak lagi kasus korupsi yang ada. Innalilahi

Melalui undang-undang, demokrasi dijadikan alat penjajahan oleh Barat terutama kepada negeri kaum Muslimin. Barat bisa memasukkan bahkan memaksakan UU yang menjamin ketundukannya, mengalirkan kekayaan dan memformat masyarakat menurut corak yang dikehendaki Barat. Bahkan tak jarang demokrasi dijadikan dalih untuk langsung melakukan intervensi dan invasi atas berbagai negeri di dunia seperti yang terjadi di Panama, Haiti, Irak dan yang lainnya.

Demokrasi pun menjadi jalan untuk memaksakan UU yang menjamin aliran kekayaan ke Barat dan penguasaan berbagai kekayaan dan sumber daya alam oleh para kapitalis asing. UU Cipta Kerja, UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU Migas, UU SJSN dan BPJS dan sejumlah UU lainnya yang menguntungkan sudah diketahui secara luas pembuatannya disetir dan dipengaruhi oleh Barat dan penguasaan atas kekayaan alam oleh asing bisa dilegalkan dan dijamin.

Demokrasi menghasilkan UU diskriminatif dan tidak adil, karena UU dibuat oleh parlemen yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. UU yang dihasilkan lebih berpihak kepada yang kuat secara politik atau yang punya uang banyak. Mereka yang berkuasa pun bisa terus melipatgandakan kekayaannya dari penguasaan atas kekayaan alam, melindungi kekayaan dari pungutan pajak serta mendapat berbagai insentif.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pendiri Hizbut Tahrir, Alhamdulillah,  berhasil memberikan jawaban yang sahih mengapa tragedi demi tragedi masih terjadi pada umat Islam. Dalam kitab Nida‘ Har Syaikh Taqiyuddin menjelaskan,  “Sesungguhnya umat Islam telah mengalami tragedi karena dua musibah. Pertama: penguasa mereka menjadi antek-antek kafir penjajah. Kedua: di tengah mereka diterapkan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, yaitu diterapkan sistem kufur.”  

Hal ini pun telah jelas terkandung dalam kalamullah Surah ash-Shaf ayat 8 yang artinya, “Mereka ingin memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya.” 

Sesungguhnya demokrasi khas Barat, muncul untuk menyelesaikan masalah penindasan atas nama gereja. Maka, umat Islam tidak butuh demokrasi dan telah nyata sistem ini gagal dan merusak. Sebab demokrasi adalah sistem buatan manusia atau sistem jahiliyah. Karena itu sistem demokrasi itu harus segera ditinggalkan dan dicampakkan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 50 yang artinya, “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Maka, sudah saatnya umat Islam kembali kepada aturan yang berasal dari Allah Sang Pencipta. Yakni, aturan yang dapat menerapkan syariah dalam bingkai khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. []


Oleh: Ari Herlina, Guru TK/Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok


Posting Komentar

0 Komentar