Tidak Ada Iuran BPJS dalam Negara Khilafah


Di tengah kehidupan rakyat yang semakin sulit, Pemerintah tetap menaikan iuran BPJS kesehatan sebagai kado awal tahun untuk rakyat dari pemerintah. Sungguh ini semakin membuat kehidupan rakyat semakin terpuruk dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit karena pandemi belum juga teratasi.

Mulai 1 Januari 2021, ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 3. Tarif 2020 sebesar Rp 25.500, sementara pada 2021 tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 3 menjadi Rp 35.000.

Iuran BPJS Kesehatan diatur dalam Perpres Nomor 64 tahun 2020. Menurut Perpres Nomor 64 tahun 2020 yang dikeluarkan pertengahan tahun ini, ada selisih antara yang dibayarkan pada 2020 dan 2021 (Kompas.com, 31/12/20).

Iuran yang harus dibayarkan peserta itu naik setelah ada pemangkasan jumlah subsidi, dari Rp 16.500 menjadi Rp 7.000. Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, iuran peserta BPJS Kelas III sebenarnya tidak mengalami perubahan, yakni Rp 42.000 per orang per bulan. (Kompas.com, 21/12)

Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, penetapan biaya yang harus dibayarkan juga mempertimbangkan kemampuan finansial masyarakat. "Dasar penetapan tentu dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria dan memperhatikan kemampuan finansial masyarakat," kata Iqbal saat dihubungi (Kompas.com, 21/12/2020).

Iqbal menjelaskan, gotong royong menjadi prinsip program JKN-KIS. Dalam penyelenggaraan, akan dilakukan mekanisme subsidi silang terhadap uang iuran yang dibayarkan peserta (Kompas.com, 21/12).

Dalam pandangan Islam, kesehatan merupakan hak dari setiap warga. Terlebih ketika terjadi pandemi seperti saat ini. Maka peran negara lah yang seharusnya menjamin kesehatan. 

Namun dalam sistem kapitalis, ternyata kesehatan tak dapat diakses oleh setiap individu. Demikian pula dengan pengadaan prasarana dan obat obatan. Setiap warga berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang aman dan berkualitas. Akan tetapi faktanya, yang terjadi adalah adanya pengelompokan prasarana dan sarana kesehatan gratis dan berbayar (mandiri) dengan dalih gotong rotong dan kondisi keuangan Negara. 

Dalam sistem kapitalis, sangat memungkinkan terjadinya komersialisasi. Termasuk dalam hal kesehatan. Hal ini dikarenakan orientasi mereka pada materi yaitu keuntungan. Sehingga wajar, jika akhirnya pengelolaan kesehatan diserahkan pada swasta yakni berupa perusahaan asuransi. Bukan dikelola oleh negara secara langsung.

Berbeda dengan Islam saat diterapkan, maka kesehatan merupakan jaminan Negara (Khilafah) yang akan diberikan kepada setiap warga. Ini menunjukkan bahwa Negara sebagai penanggung jawab urusan masyarakat. Dengan ekonomi yang kuat, akan mampu mengupayakan ketersediaannya pelayanan kesehatan bagi ummat. Meskipun masyarakat diperbolehkan untuk mencukupi sendiri kebutuhan tersebut dari swasta secara berbayar.   

Khalifah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang cukup dan memadai bagi rakyat, tanpa menzalimi tenaga medis/instansi kesehatan.

Khalifah mendukung penuh dengan menyediakan dana dan obat obatan untuk kesehatan warganya. Tanpa ada iuran atau asuransi dari warga masyarakatnya.

Semua mekanisme ini ditopang sistem keuangan Khilafah yang sesuai dengan syafiat Islam, bukan berbasis ribawi, sehingga negara tidak lagi bergantung terus-menerus kepada pihak swasta dan asing.

Imam (kepala Negara) itu bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas segala urusan dan masalah umat.

Istimewanya, dorongan iman warga negara Khilafah menjadi modal berharga bagi negara, sehingga rakyat percaya kepada penguasa dan patuh pada apa yang telah ditentukan. Sebab, rakyat ingin mendapatkan pahala dengan taat kepada pemimpin yang amanah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta’ala. Wallahu a’lam bishshawwab.[]

Oleh: Isty Ummu Aiman

Posting Komentar

0 Komentar