Tanggapi Distrust Vaksinasi, Om Joy: Bukan Sanksi, Tapi dengan Edukasi dan Bukti



TintaSiyasi.com-- Menanggapi ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap vaksinasi, Jurnalis Tabloid Media Umat Joko Prasetyo mengatakan, seharusnya pemerintah tidak mengedepankan sanksi bagi yang menolak vaksinasi, tetapi justru melakukan edukasi dan memberikan bukti. 

"Kalau itu yang terjadi. Ya, memang yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membangun kepercayaan lagi, bukan dengan sanksi, tapi dengan edukasi dan bukti," tuturnya dalam acara Bincang Media Umat: Kontroversi Vaksinasi edisi 282, Ahad (17/01/2021).

Menurut Om Joy sapaan akrabnya, adanya masyarakat yang tidak mau divaksin karena sikap pemerintah itu sendiri. "Kalau masyarakat tidak mau divaksin, jadi itu tergantung gurunya, kalau gurunya (yaitu) pemerintah juga begitu, dari awal selalu kontroversi, terus impor vaksinnya juga begitu, penuh dengan misteri, akhirnya muncul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah," jelasnya.

Ia mengatakan, sekalipun vaksin itu bagus, masyarakat sudah tidak percaya. "Sehingga misal pun vaksinnya ini bagus akhirnya ditolak juga, karena distrust (ketidakpercayaan) tadi, sudah enggak ada kepercayaan lagi dari masyarakat kepada pemerintah," tambahnya. 

Menurutnya, karena pemerintah saat ini opsinya sanksi. Ia mencontohkan, kalau di dunia maya dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), kalau di dunia nyata main persekusi dan kriminalisasi. "Yang ada ya anti pati dari masyarakat. Coba kalau dikasih edukasi dan bukti gitu. Pemerintah ngomong A buktinya memang A, begitu kan orang jadi percaya dengan pemerintah," tegasnya.

Ia menjelaskan, seharusnya pemerintah membangun kepercayaan. "Masyarakat itu kan tergantung yang dia pahami, kalau pemerintah tidak benar, maka wajar jika masyarakat jadi tidak benar. Ketika rakyat ditakut-takuti, rakyat malah melawan. Jadi, harus ada edukasi dan ada buktinya," tandasnya.

Menurutnya, jika jumlah vaksin yang diibaratkan oleh Om Joy seperti helm sudah sesuai jumlah masyarakat, rakyat sudah diedukasi, dan pemerintah sudah melakukan 3T (Testing, Tracing, Treatment), boleh pemerintah melakukan sanksi kepada masyarakat yang tidak mau divaksin. "Jumlah helm sudah sesuai dengan kendaraan bermotor, edukasi sudah nyampai, rakyat sudah ngerti kan, 3T dijalankan dengan benar, ada orang yang nolak divaksin, bolehlah kita bicara sanksi," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas


Posting Komentar

0 Komentar