Syariah dan Khilafah untuk Menyelesaikan Kekerasan Seksual, Bukan RUU PKS

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Dalam catatan detikcom, Jumat (15/1/2021), RUU PKS pernah masuk Prolegnas 2014-2019. Bahkan draf RUU PKS itu sudah jadi dan beredar di masyarakat. Namun, di menit terakhir, RUU PKS akhirnya tidak disetujui DPR. Salah satunya, banyak materi RUU PKS bersinggungan dengan materi RUU KUHP.

RUU yang berisi tentang pemberian hukuman pada pelaku kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik ini bertujuan untuk melindungi korban kekerasaan seksual. Rencana pengesahan RUU ini mendapat apresiasi oleh Komnas Perempuan. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini, RUU ini dirancang berbasis dari pengalaman dan pendampingan korban kekerasan seksual.

Saat ini kasus kekerasan seksual sedang menjadi sorotan karena semakin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019.  Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus. 

Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, jumlah kekerasan terhadap perempuan jumlahnya semakin meningkat. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima 892 pengaduan langsung hingga Mei 2020. Angka ini setara dengan 63% dari total pengaduan sepanjang 2019. 

Namun apakah RUU PKS merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual?

Untuk mencari solusi suatu permasalahan, tentu kita harus telusuri terlebih dahulu penyebab dari kekerasan seksual tersebut. Berdasarkan hasil survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), penyebab kekerasan seksual dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adanya ketimpangan relasi kuasa berkaitan dengan kekerasan berdasarkan gender. Sehingga pelaku yang mayoritas adalah laki-laki merasa berhak melakukan pelecehan seksual pada perempuan.

Selain itu, pelaku dengan perilaku seks menyimpang dan pengaruh lingkungan sosial, ditambah lagi minimnya peraturan dan penegakan hukum oleh aparat mendukung terjadinya pelecehan seksual. Hasil survei daring Komnas Perempuan periode April-Mei 2020 juga menyatakan faktor ekonomi menjadi salah satu sebab meningkatnya kekerasan perempuan di masa pandemi.

Jika kita kaji lebih dalam, sebenarnya faktor-faktor penyebab kekerasan seksual diatas berakar pada satu masalah yaitu diterapkannya sistem kapitalisme dalam segala aspek kehidupan. Sistem kapitalisme yang melahirkan paham liberalisme, sekulerisme, feminisme, permisifisme dan sistem ekonomi kapitalistik telah menyebabkan manusia jauh dari syariah Islam. Padahal, syariah Islam selalu mempunyai solusi untuk berbagai masalah kehidupan, termasuk kekerasan seksual ini. Berikut penjabaran penyebab kekerasan seksual dan solusinya dalam Islam.

Penyebab pertama kekerasan seksual menurut  Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) adalah adanya  ketimpangan relasi dimana laki-laki merasa lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Adanya ketimpangan ini sebenarnya terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pembagian hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Islam telah mengatur hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dengan rinci dan adil. Islam sama sekali tidak memandang masalah keunggulan di antara laki-laki dan perempuan. Islam memandang laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Maka Islam memandang suatu permasalahan tanpa memperhatikan posisinya sebagai permasalahan bagi laki-laki atau perempuan.

Kedua, adanya perilaku seks yang menyimpang. Bila ditelusur lebih lanjut sejatinya penyebab perilaku seks yang menyimpang ini adalah kurangnya akidah dan adanya paham liberalisme. Menurut kaum liberal, menjadi lesbian, gay, biseks maupun transgender adalah sebuah pilihan sebagai bagian dari hak asasi. Kalau pun kemudian muncul masalah, maka itu dianggap karena kurangnya pengaturan baik dari masyarakat maupun negara, bukan karena salahnya pilihan mereka. Ini jelas pandangan yang salah. Perilaku seks yang menyimpang ini bukan pilihan bagi orang normal, tapi pilihan bagi orang abnormal. Hal tersebut adalah sebuah penyimpangan dari fitrah manusia.

Islam telah mengatur pemenuhan fitrah manusia untuk berkasih sayang, yaitu dengan menikah. Dan tentu saja itu dalam ikatan pernikahan syar’i, bukan zina. Dengan itulah bisa tercapai tujuan penciptaan laki laki dan perempuan yaitu demi untuk kelangsungan jenis manusia dengan segenap martabatnya sebagaimana firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. an-Nisa: 1).

Ketiga, adanya pengaruh dari lingkungan sosial. Adanya paham liberalisme yang menghasilkan pergaulan bebas, tontonan yang tanpa batas  dan adanya budaya permisif akan menghasilkan lingkungan sosial dan orang-orang yang mudah melakukan hal-hal yang dilarang agama, termasuk kekerasan seksual. 

Islam telah mengatur hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah kehidupan umum maupun khusus.Adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan (kecuali dalam hal kesehatan, muamalat, dan haji) melindungi keduanya dari interaksi yang berlebihan. Kewajiban menutup aurat membentengi mata-mata telanjang yang mendorong perbuatan maksiat. Pengaturan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga membuat peran keduanya seimbang. Tak ada yang lebih diuntungkan atau dirugikan. 

Islam juga menjadikan setiap elemen keluarga dan masyarakat sebagai pengingat. Dengan perintah amar makruf nahi mungkar, kita terpacu untuk saling mengingatkan dan menasihati. Jika terjadi kesalahan perilaku pergaulan atau kekerasan, masyarakat menjadi kontrolnya.

Keempat, minimnya peraturan dan penegakan hukum oleh aparat. Hal ini bisa jadi benar, namun hukum yang diharapkan disini adalah yang bisa dijadikan sebagai penebus dan pencegah siapapun untuk mengulangi. Dalam Islam, negara harus memiliki seperangkat aturan bagi perbuatan kemaksiatan. Mulai dari rajam bagi para pezina yang telah menikah, hingga hukuman cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah. Hukuman lain yang diberikan pada tindakan kekerasan selain perzinaan, ditentukan oleh Qadhi.

Kelima, karena adanya faktor ekonomi. Kekerasan seksual seringkali terjadi saat kondisi ekonomi keluarga mengalami kekurangan, apalagi di masa pandemi ini semakin banyak para suami kehilangan pekerjaannya. Disini slam mewajibkan negara bertanggung jawab penuh menjamin kehidupan sosial rakyatnya. Bukan sekadar menyediakan stok pangan atau obat-obatan. Negara juga wajib memastikan bahwa semua rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik dengan harga yang terjangkau, dan atau memberi mereka secara cuma-cuma, terutama warga yang tidak mampu.

Pada masa Nabi Saw. jaminan atas kebutuhan hidup rakyat telah berjalan dengan sempurna. Nabi Saw. bersabda,

وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِى فَأَنَا مَوْلاَهُ

“Siapa (yang mati) dan meninggalkan utang atau tanggungan, hendaklah ia mendatangi aku karena aku adalah penanggung jawabnya.” (HR al-Bukhari)

Pada masa Khulafaur Rasyidin pelaksanaan jaminan sosial ini juga terlaksana dengan sempurna. Pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., misalnya, pernah terjadi masa paceklik yang berkepanjangan pada tahun 18 Hijriah, usai pelaksanaan ibadah haji. Hampir sepanjang tahun itu hujan tidak turun. Saat itu tanah berwarna kelabu akibat debu. Para ahli sejarah menyebut masa itu sebagai ‘Am Ramadhah (Tahun Abu). Kelaparan terjadi di mana-mana akibat gagal panen. Ribuan orang berbondong-bondong datang ke ibukota Khilafah, Madinah. Mereka meminta bantuan negara. Khalifah Umar ra. bergerak cepat dengan menyediakan dapur massal. Beliau meminta bantuan pasokan pangan dari para gubernurnya di luar Madinah.

Demikianlah, sejatinya Islam telah memberikan solusi permasalahan kekerasan seksual ini secara komplit, bukan hanya pragmatis seperti yang tertuang dalam RUU PKS. Maka sudah semestinya penyelesaian masalah kekerasan seksual ini adalah dengan penerapan syariah Islam dalam naungan daulah Khilafah. Wallahua’lam bishowab.[]

Oleh: Kamilah Azizah

Posting Komentar

0 Komentar