Wakil Dekan FIKP UNPAD Dicopot, Prof. Suteki: Preseden Buruk Pembungkaman HAM

TintaSiyasi.com-- Pencopotan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Dr. Asep Agus Handaka Suryana mendapat tanggapan Pakar Hukum dan Masyarakat, Prof. Dr. Suteki S.H M.Hum. Menurutnya, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi pembungkaman Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak berserikat dan berkumpul bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Meskipun Asep Agus Handaka Suryana terkesan menerima begitu saja atas pemberhentiannya sebagai Wakil Dekan FPIK, menurut saya hal ini akan menjadi preseden buruk pembungkaman hak berserikat, berkumpul bagi PNS atau ASN," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Senin (4/1/2021).

Pencopotan Wakil Dekan FPIK UNPAD itu menurutnya melanggar hak dipilih para mantan anggota organisasi yang dinyatakan bubar oleh pemerintah karena dicabut badan hukumnya sementara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 011-017/PUU-I/2003 menurutnya masih tetap berlaku.

Lebih lanjut Prof. Suteki mempertanyakan terkait pelarangan terhadap mantan anggota (Hizbut Tahrir Indonesia) HTI dalam menduduki jabatan tertentu di pemerintahan, sementara terhadap bekas anggota partai terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI) diberikan hak dipilih.

"Hal ini yang saya katakan diskriminatif, represif dan otoriter dalam penegakan hukum. Adilkan menegakkan hukum sembari melakukan pelanggaran hukum dan HAM? Atas dasar ini apakah kiranya tidak berlebihan jika dikatakan telah terjadi pelanggaran HAM yang berkedok hukum?" sanggahnya.


Menyamakan Ajaran Islam Khilafah dengan Komunisme Termasuk Pecehan Ajaran Islam

Menurut Prof. Suteki sapaan akrabnya, menyamakan paham komunisme dengan khilafah sebagai ajaran Islam merupakan bentuk pelecehan terhadap ajaran Islam

"Menyamakan khilafah dengan paham komunisme, radikalisme dan paham lain yang negatif adalah termasuk merendahkan ajaran agama Islam. Bahkan dapat dikategorikan menodai ajaran agama islam. Jadi, dapat dinilai sebagai penistaan agama," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa khilafah bukanlah isme (paham) tetapi sistem pemerintahan yang berbasis pada ideologi Islam. Menurutnya, jika Indonesia belum bisa menerima sistem kekhilafahan sebagai sistem untuk mengatur penyelenggaraan negara, seharusnya tidak serta merta menempatkan khilafah sebagai isme yang dilarang dan bertentangan dengan Pancasila.

Lebih lanjut ia memjelaskan bahwa Khilafah adalah bagian dari ajaran agama Islam dalam bidang politik (siyasah) yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Menurutnya tidak layak menyejajarkan K
Khilafah dengan paham lain buatan manusia yang bukan ajaran agama. Sehingga ia menegaskan bahwa khilafah tak pantas ditambahi isme sebagaimana paham buatan manusia seperti kapitalisme, komunisme, radikalisme, dan lain-lain.

"Jika kesesatan berfikir tentang khilafah dibiarkan, maka bisa saja nanti ajaran Islam yang lain akan juga disejajarkan dengan ajaran atau isme buatan mausia. Bisa saja mereka akan melecehkan kesucian ajaran haji dengan haji-isme, jihad-isme, zakat-isme, jilbab-isme, dan lain-lain. Padahal itu jaran Islam yang pasti baik buat manusia karena datang dari Allah SWT, sang Pencipta alam semesta," bebernya.

"Namun, demikianlah yang terjadi di Indenesia, karena kepentingan tertentu yang berdalih demi Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika membuat para pengambil kebijakan publik terkesan ngawur dan ugal-ugalan karena tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang absah dan dapat dipertanggungjawabkan bahkan kebijakan itu diambil berdasarkan kemauan politik," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar