Sistem Islam Menjamin Hak-hak Non Muslim


Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ikut angkat bicara terkait pro dan kontra pakaian jilbab untuk siswi non-Muslim di SMKN 2 Padang. Persoalan jilbab di SMKN 2 Padang ini menjadi viral lantaran ada salah satu siswi non-Muslim yang keberatan memakai jilbab. Persoalan ini kian menjadi sorotan hingga mengundang respons Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Irwan mengatakan, pihak sekolah juga sudah meminta maaf karena ada kekeliruan dari salah seorang oknum guru yang merasa aturan seragam berjilbab sebagai suatu kewajibkan bagi semua murid. Padahal, dari aturan sekolah, aturan pemerintah daerah sampai aturan Kemendikbud, tidak aturan yang mengharuskan siswi non-Muslim berjilbab (republika.co.id, 27/1/2021).

Kontoversi jilbab bagi siswa SMKN 2 Padang (muslim dan non-muslim) bukanlah yang pertama terjadi. Sebelumnya, Ahok sebagai Gubernur DKI juga pernah mempersoalkan hal yang serupa. Padahal diakui oleh siswa non-muslim bahwa mereka berkerudung dengan sukarela seperti yang dilansir dari detik.com, (25/1/2021), memberitakan bahwa sejumlah siswi non-muslim  memilih menggunakan jilbab meski sebenarnya tak pernah ada paksaan agar berkerudung ke sekolah.  

'Kehebohan’ semua pihak yang bereaksi menuntut pencabutan aturan seragam kerudung justru menegaskan bahwa di dalam sistem sekuler ajaran Islam dianggap intoleran, sumber lahirnya diskriminasi dan pelanggaran HAM.

Sebaliknya saat siswa muslimah di banyak sekolah secara resmi dilarang berpakaian muslimah, tidak banyak yang bersuara. Ini juga menegaskan terjadinya tirani minoritas.

Masih ingatkan kita dengan adanya kasus pelarangan mengenakan jilbab yang terjadi di tahun 2014 di SMAN 2 Denpasar yang ternyata terjadi hampir diseluruh Bali. Drs Maneger Nasution MA dari Komnas HAM RI mengatakan bahwa dari laporan yang dia terima, kasus pelarangan itu tidak hanya terjadi di Denpasar saja, tapi hampir di seluruh Bali (republika.co.id, 21/2/2014).

Seharusnya jika memang menjunjung tinggi nilai toleransi, maka di sekolah mana pun, tidak boleh melarang siswanya melaksanakan keyakinan agama. Penggunaan jilbab adalah masalah keyakinan agama yang wajib di hormati oleh pemeluk agama lain, bukan?

Di dalam negeri yang menerapkan kapitalis liberal seragam muslim atau hijab adalah salah satu pilihan pakaian berseragam  di sekolah yang diatur dalam Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Selain seragam reguler lengan pendek atau rok pendek dan seragam reguler lengan panjang atau rok panjang. Artinya setiap siswa dibebaskan memilih seragam yang ingin digunakan terlepas dia muslim ataupun non-muslim. 

Padahal hijab bagi muslimah yang telah baligh menurut pandangan Islam adalah kewajiban dan meninggalkannya adalah sebuah dosa besar. Namun atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) dan liberalisme (ide kebebasan) yang lahir dari ideologi kapitalisme, maka memakai pakaian muslimah bagi perempuan muslim hukumnya menjadi mubah (boleh). 

Siapapun yang jeli akan memahami bahwa  paham liberal sejatinya adalah paham anti agama. Sejak awal paham ini dibuat untuk menentang ajaran Islam. Ada tiga prinsip yang diusung paham liberal yaitu kebebasan, individualisme dan rasionalisme.

Pemikiran liberal sejatinya tidaklah mewakili Islam bahkan tak layak menyandang predikat orang beriman. Bukan untuk menghakimi apalagi mengadili. Sebab orang beriman tak akan berani melanggar syariat Allah Swt apalagi mengubah hukum Allah. Orang beriman hanya patuh dan tunduk pada Allah dan rasulNya saja tidak tunduk menuruti hawa nafsu dan akalnya yang terbatas. Berani mengubah hukum Allah berarti dia telah keluar dari jalan iman.

Merebaknya pemikiran liberal saat ini tidak terlepas dari abainya negara menjaga kemurnian berpikir dan akidah kaum muslimin. Kaum muslimin bahkan dipaksa menerima pemikiran ini. Betapa luar biasanya orang-orang liberal barat dibantu antek-anteknya merusak pemahaman umat. Dengan paham liberal mereka berupaya menyesatkan umat dari jalan kebenaran (Islam).

Disinilah pentingnya negara menerapkan syariat Islam agar umat tak lagi teracuni dengan pemikiran asing yang sesat lagi menyesatkan. Sebab Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan Allah Swt melalui Rasul-Nya untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt mencakup akidah dan ibadah dan mengantur hubungan manusia dengan dirinya sendiri mencakup makanan, minuman, pakaian dan akhlak. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya mencakup muamalat, pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, peradilan dan sanksi hukum serta politik luar negeri.

Islam bukan sekedar agama akan tetapi juga sebagai sebuah ideologi. Seorang pemimpin atau khalifah dan semua rakyatnya berakidah kuat. Setiap individunya hanya taat dan tunduk kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw dibuktikan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan laranganNya. Tidak ada satu aspek kehidupan pun yang terlepas dari aturan Islam. 

Demikian halnya dalam kehidupan beragama. Islam mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim bergaul dalam hidup masyarakat baik dengan sesama muslim maupun dengan selain muslim. Dalam Daulah Khilafah setiap warga negara baik muslim maupun non-muslim yakni kafir dzimmi mendapat hak yang sama. Negara tidak membeda-bedakan rakyat dalam aspek hukum peradilan maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memandang suku, ras dan agama.

Tidak ada paksaan bagi non-muslim untuk memeluk Islam sebagaimana firman Allah didalam alquran surat al-baqarah ayat 256:

آ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Hanya saja negara memberlakukan syariat Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan Islam baik muslim maupun non-muslim. Non-muslim diberi kebebasan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan peraturan umum. Dalam hal makanan, minuman dan pakaian diperlakukan sesuai dengan agama mereka sebatas apa yang diperbolehkan hukum-hukum syara'.

Demikian halnya terkait nikah dan talak antara sesama non-muslim diselesaikan sesuai dengan agama mereka dan jika terjadi pada muslim diselesaikan menurut hukum Islam. Inilah yang dimaknai sebagai toleransi dalam Islam. 

Islam mengharamkan berbuat zalim terhadap non-muslim tanpa alasan yang haq. Islam menghormati hak-hak orang kafir mu'ahad (yang sedang dalam perjanjian damai) dan  kafir dzimmi yaitu orang-orang kafir yang tinggal sebagai warga negara khilafah dengan membayar jizyah, musta'man yaitu orang kafir yang meminta perlindungan dari khilafah.

Islam mengharamkan darah dan harta benda mereka sebagaimana sabda Rasulullah Saw, "Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun." (HR. An Nasa'i)

Islam juga memberikan hak-hak dan kewajiban yang sama kepada mereka sebagaimana hak dan kewajiban kaum muslimin. Mereka bisa mendatangi khalifah untuk berbagai alasan baik untuk menasehati ataupun menuntut terpenuhi haknya.  

Demikianlah Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin telah mengatur secara rinci kehidupan beragama bagi seluruh warga negaranya baik muslim maupun non-muslim. Dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak mereka tanpa terzalimi satu dengan yang lainnya. Kehidupan semacam ini hanya bisa dijalankan dalam naungan Khilafah Islamiyah.[]

Oleh: Nabila Zidane, Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar