Seragam Jilbab Bentuk Intoleransi? Ini Buah Sistem Sekuler


Allah SWT mewajibkan atas Muslimah yang sudah baligh untuk menggunakan hijab, tidak lain adalah untuk menjaga diri dan kehomatan wanita. Ibarat sebuah roti yang tidak terbungkus, ia akan disentuh oleh banyak tangan yang belum tentu akan membelinya. Sebaliknya, roti yang terbungkus hanya akan disentuh oleh orang yang benar benar berniat untuk membelinya. Demikianlah hijab memuliakan seorang wanita.

Belakangan ini publik justru ramai mempersoalkan seragam kerudung di SMK 2 Padang. Aturan menggunakan seragam kerudung bagi siswa Muslimah di SMK 2 Padang sudah ada sejak belasan tahun lalu. Adapun siswa non Muslim menggunakan seragam kerudung atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan (ihram.co.id, 24/1/2021).

Tersebarnya persoalan ini ke media sosial membuaat masalah ini melebar dan berujung pada tuntutan pencabutan aturan tersebut.
Viralnya persoalan seragam kerudung ini menarik perhatian Fauzi Bahar, mantan Wali kota Padang. Ia menuturkan bahwa aturan seragam kerudung di SMK 2 Padang sudah dibuat sejak ia menjabat sebagai Wali kota Padang tahun 2015. Menurutnya aturan ini tidak perlu dicabut karena tujuan dari dibuatnya peraturan ini adalah untuk melindungi generasi muda Sumatera Barat.

Kehebohan semua pihak yang bereaksi menuntut pencabutan aturan seragam kerudung kian menegaskan bahwa dalam sistem sekuler menjadi hal lumrah jika ajaran Islam dianggap intoleran, menjadi sumber lahirnya diskriminasi dan pelanggaran HAM. Penggunaan kerudung dianggap sebagai bentuk pengekangan hak kebebasan individu atas tubuhnya sendiri. Anggapan ini muncul karena sistem sekuler pada dasarnya memisahkan peraturan agama dari kehidupan. Peraturan keagamaan hanya dilakukan di tempat ibadah dan tidak boleh digunakan untuk mengatur kehidupan umum.

Sebaliknya, tak banyak pihak yang membela ketika siswa Muslimah di banyak sekolah dilarang secara resmi saat berpakaian Muslimah. Data menunjukkan sekitar 40 sekolah di Bali melarang siswa Muslim menggunakan jilbab. Pelarangan dilakukan secara terang terangan berupa larangan tertulis maupun berupa tekanan. Meskipun ada beberapa sekolah negeri maupun swasta tidak mempermasalahkan siswa Muslim menggunakan jilbab, namun siswi yang berjilbab harus siap menghadapi resiko berupa celaan dan dipandang berbeda (republika.co.id,26/2/2014). Hal ini jelas menegaskan adanya tirani minoritas.

Dalam sistem Islam, hukum syariat yang umum termasuk pakaian berlaku untuk semua warga baik Muslim maupun non Muslim. Hukum syariat dipraktikkan dengan kerelaan penuh maupun karena adanya dorongan sistem. Sedangkan pakaian agamawan dibolehkan.

Fakta sejarah menunjukkan, sepanjang masa khilafah, wanita Muslim maupun non Muslim mengenakan jilbab dan kerudung hingga tidak bisa dibedakan mana wanita Muslim dan non Muslim. Jilbab itu sendiri adalah pakaian longgar yang digunakan diatas pakaian dalam yang biasa dipakai di dalam rumah. Sedangkan kerudung adalah kain yang menutupi kepala hingga batas dada.

Setelah runtuhnya khilafah masih ada pengaruh Islam di sebagian kampung di Palestina. Wanita berusia 70 tahunan menjadi saksi bahwa dikampung tempat ia tinggal biasa terlihat wanita Muslim maupun non Muslim menggunakan jilbab. Dengan demikian nampak jelas sistem sekuler lah biang keladi dari munculnya intoleransi, diskriminasi dan pelanggaran HAM. Masihkah kita ingin terkungkung dalam sistem yang merusak seperti ini?.[]

Oleh: Anita Nadia
(Pegiat Literasi Solo)

Posting Komentar

0 Komentar