RUU PKS: Anti Nyeri Kuno Merek Baru

Setelah tertunda 8 tahun, akhirnya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI 2021. Hal ini diapresiasi Komnas Perempuan (news.detik.com, 15/1/2021). Diah Pitaloka, salah satu anggota DPR RI di Komisi VIII, juga menilai hal ini satu langkah yang baik. Terus meningkatnya kasus kekerasan seksual menjadi sebab digadang-gadangnya pengesahan RUU PKS dengan segera. 

RUU ini tampaknya cukup garang. Siulan dan kedipan mata saja bisa dipidanakan. Demikian lah di antara penjelasan yang termuat di dalam pasal 11 dan 12 RUU PKS. Kedua perbuatan tersebut tergolong tindakan pelecehan seksual secara non fisik. Sementara pelecehan seksual masuk dalam cakupan tindakan kekerasan seksual. Di samping pemerincian jenis-jenis kejahatan, tampak adanya pemberatan sanksi dalam draf perundangan ini. Akankah hal ini mampu menekan kasus kekerasan seksual?
 
Telah terbukti secara luas, bahwa liarnya stimulus seksual memiliki andil besar dalam mendorong pelaku berbuat asusila lagi brutal. Berapa banyak pemerkosaan diawali dengan menggejolaknya hasrat setelah mengakses konten porno. Sementara untuk memberantas konten-konten tersebut, negara tersandera kepentingan pemodal yang hidup dari bisnis kepornoan. Belum lagi diumbarnya aurat dengan dalih body positivity. Dimuluskan dengan relasi pria wanita yang makin meminggirkan agama. Lengkap sudah potret tatanan sosial liberal di negeri yang mengaku berketuhanan ini.  

Sayangnya, fakta liberalisme ini tidak dipahami (atau diakui) sebagai problem akar penyebab meningginya kasus kekerasan seksual. Tak ada pendekatan yang ditempuh dari membangun persepsi hingga aksi untuk memberantas liberalisme. Setidaknya indikasi ini bisa ditemukan dalam draf RUU PKS saat mengurai poin pencegahan pada bab keempat. Pencegahan yang dimaksud ternyata menitikberatkan pada promosi, sosialisasi dan pelaksanaan materi penghapusan kekerasan seksual oleh berbagai pihak. Namun tak terlihat menyentuh nilai dan perilaku liberalisme yang menjadi biang kekerasan seksual.
 
Hukum yang lain pun, terbukti tak mengkriminalkan nilai dan perilaku liberal. Tak ada tindakan yang memidanakan  para pekerja seni yang mengumbar aurat dan erotisme. Tak ada sanksi berat bagi pasangan mesum dan yang memviralkan ketidaksenonohannya. Tak diperkarakan bisnis yang meraup untung dari kepornoan. Semua dibenarkan asal tak ada pemaksaan. Ironisnya, yang ada justru serangan yang bertubi-tubi terhadap nilai dan hukum Islam dengan mengatasnamakan kesetaraan dan pluralisme. 

Bila demikian, penderasan materi penghapusan kekerasan seksual dan pemberatan sanksi tanpa dibarengi penanganan biang masalah ibarat ramuan anti nyeri saja. Seorang penderita kadar asam urat tinggi bisa tenang sejenak setelah meminum obat anti nyeri. Tapi bila obat yang sebenarnya tak dia minum, sembari terus mengonsumsi makanan yang semestinya di pantang, mungkinkah dia memperoleh kesembuhan? 

RUU PKS bisa saja diberlakukan dan menjadi payung hukum untuk menjerat para pelaku. Akan tetapi ini sulit diharapkan menekan lebih-lebih menghilangkan kekerasan seksual manakala kran liberalisme terus dibuka. Pelaku terus berganti, dan beban negara semakin besar untuk menanggung kebutuhan makan dan tempat bagi terpidana. 

Sesungguhnya kekerasan seksual merupakan salah satu gejala penyakit dari sistem kehidupan yang cacat dari asasnya. Oleh karenanya, itikad untuk menghapus kekerasan seksual meniscayakan untuk membuang total sistem kehidupan yang tak layak. Sistem kehidupan yang justru terus menerus melahirkan kriminalitas karena berpijak pada tata nilai dan hukum yang keblinger

Dengan demikian, agar tidak menjadi ramuan anti nyeri kuno yang sekedar berganti merek, hendaknya langkah penghapusan kekerasan seksual dilandaskan pada dua hal. Diagnosis yang akurat terhadap problem akarnya dan resep ampuh yang mujarab menghilangkan problem tersebut. Liberalisme yang menjadi turunan dari sekularisme terbukti menjauhkan negeri ini dari obat yang ampuh: Islam Kaffah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Peradaban Islam lahir dari penerapan Islam kaffah oleh negara khilafah. Peradaban ini terbukti berabad-abad sebagai institusi yang mampu memuliakan manusia. Pria wanita, tua muda apa pun keyakinannya pernah merasakan hidup dalam jaminan keamanan dan penjagaan atas kehormatan dan darah mereka. Semua terpulang pada asas yang menjadi pijakan negara yaitu Islam. 

Diin Islam telah memandang manusia sebagai sebaik-baik penciptaan, sebagaimana yang telah terdapat dalam Al Qur'an:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍۖ - ٤
ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَۙ - ٥
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ٦

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya." (QS At Tiin: 4-6) 

Dalam ayat selanjutnya bisa dipahami apa yang menjadikan manusia tetap dalam kemuliaannya. Tak lain adalah iman dan amal shalih tatkala menaati hukum-hukum Allah SWT, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas. Saat muslim dituntut untuk menutup auratnya, menjaga pandangan dan kemaluannya, saat harus saling menasehati dan menolak bahaya serta menegakkan hukum-hukum bagi pezina, pemerkosa, dan pelaku tindak asusila yang lain. Inilah rahasia sukses Islam mencegah kekerasan seksual. Tidakkah kita mendambakannya?.[]

Oleh: Hayatul Mardhiyyah

Posting Komentar

0 Komentar