Reshuffle Kabinet 2020, Direktur Pamong Institute: Lebih Kental Kepentingan Politik



TintaSiyasi.com-- Reshuffle kabinet yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo pada akhir 2020 dinilai Direktur Pamong Institute Wahyudi al Maroky lebih kental kepentingan plotik daripada kepentingan publik. 

"Reshuffle ini lebih kental kepentingan politik daripada kepentingan publik. Tentu ini tak sesuai alias menabrak prinsip Good Governance dari sisi Consensus Orientation (berorientasi pada kepentingan publik)," ujarnya kepada TintaSiyasi.com, Selasa (5/1/2021).

Ia mempertanyakan, reshuffle kabinet,  apakah mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyatakat sekarang ini, seperti kebutuhan lapangan kerja dan keamanan. "Jangankan berorientasi untuk memenuhi janji-janji kesejahteraan pada publik. Orientasi memenuhi harapan timses (tim sukses) pendukung pun tampaknya meleset," sanggahnya.

Ia mengatakan reshuffle kabinet itu justru semakin memperjelas bahwa dalam sistem politik demokrasi sekulertidak ada kawan dan lawan yang abadi. "Ternyata lawan politik yang dulu bertarung keras saat pesta demokrasi itu, kini justru jadi Kawan," ungkapnya.

Menurutnya, reshuffle kabinet dengan tambahan tiga jabatan wakil menteri baru membuat struktur pemerintahan semakin gemuk. Hal itu dinilainya bertentangan dengan prinsip efficiency and effectiveness (efisiensi dan efektivitas) dalam pemerintahan.

"Tubuh pemerintahan yang gemuk itu menjadi ancaman bagi tata pemerintahan yang baik (good governance). Ciri pemerintahan yang baik itu ramping, efisien dan effektif. Efisien, tidak boros dalam pembiayaan. Sedangkan efektif, dapat memberikan efek kebaikan yang nyata bagi rakyatnya," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, semakin gemuk struktur pemerintahan maka semakin lamban dalam kinerjanya. Menurutnya, hal itu juga menabrak prinsip responsiveness (cepat dan tanggap). Ia mengatakan dengan adanya reshuffle, diharapkan pemerintah bisa lebih cepat tanggap dan cepat merespon berbagai permasalahan publik. 

"Kecepatan ini akan mudah dilakukan jika tubuh pemerintahan ramping dan lincah. Sebaliknya, resiko pemerintahan yang gemuk, ia akan lamban. Bahkan mengidap penyakit mager (malas gerak)," terangnya.

"Tentu kita berharap kabinet hasil reshuffle 2020 yang kian gemuk ini mampu mematahkan mitos dan teori diatas. Bahwa meski gemuk, kabinet ini bisa lincah bergerak, tidak mager, sangat responsif dan cepat melayani masyarakat. Begitu pula, meski gemuk tapi tetap bisa efisien dan efektif. Tidak boros dan mampu memberikan layanan terbaik yang berdampak baik bagi publik," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar