Rekomendasi Komnas HAM, Advokat: Banci, Tak Bisa Seret Pelaku ke Pengadilan HAM



TintaSiyasi.com-- Menanggapi rekomendasi Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) terkait pembunuhan enam laskar Front Pembela Islam (FPI), Advokat Hukum Ahmad Khozinudin, S.H., menilai rekomendasinya banci dan tidak bisa digunakan menyeret pelaku ke pengadilan HAM.

"Rekomendasi Komnas HAM anti klimaks, banci, tidak bisa digunakan untuk menyeret pelaku ke meja pengadilan HAM dan dituntut dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun," tuturnya kepada Tintasiyasi.com Sabtu, (09/01/2021).

Menurutnya, rekomendasi Komnas HAM yang hanya menyebutkan telah terjadi 'pelanggaran HAM' dan tidak menyebut adanya 'pelanggaran HAM berat', kendati peristiwa itu telah merenggut 6 nyawa anggota kelompok FPI. Lanjutnya, apalagi frasa, 'penegakan 
hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan', bisa saja ditafsirkan akan diproses pidana dalam ranah peradilan umum. Hal itu menurutnya, kasus tersebut bisa jadi akan mengulangi kasus Novel Baswedan yang pelakunya hanya akan diberikan hukuman sekadarnya.

"Belum lagi, yang dipersoalkan Komnas HAM hanya 4 laskar FPI. Seolah, Komnas HAM membenarkan pembunuhan terhadap 2 laskar FPI. Ini sejalan, dengan narasi yang selama ini disampaikan kepolisian," imbuhnya.

Ia menduga, Komnas HAM meminta untuk mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD. Lanjutnya, hal itu menunjukkan, ada aktor lain di luar kendali negara, yaitu, ada 'Negara di atas Negara'. 

Ia ragu, keberadaan orang-orang yang terdapat dalam dua mobil Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD tidak diketahui negara. "Komnas HAM meminta agar mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI," ujarnya.

Menurutnya, ini rekomendasi aneh. Karena katanya, tupoksi Komnas HAM itu hanya untuk menyelidiki dan menyimpulkan adanya peristiwa yang diduga pelanggaran HAM. "Apa urusannya, Komnas HAM memberi rekomendasi terkait kepemilikan senjata api ? Kalau pun ada, itu hanya pada penelaahan fakta, bukan rekomendasi Komnas HAM," tandasnya.

"Rekomendasi ini, lebih mengkonfirmasi Komnas HAM telah menjadi 'Jubir' Kepolisian dan bukannya Penyelidik Pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39/1999," tandasnya 

Semakin perih, ia mengungkap atas penyelidikan yang berliku panjang. Awalnya, katanya, Komnas HAM meminta proses penegakan hukum, akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia, tetapi, ia ragu akan hal itu. "Saya terus terang ragu dan tidak percaya para pelaku diseret ke pengadilan HAM apalagi disanksi dengan hukuman sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana saya jelaskan," ujarnya.

"Rasanya, semakin perih saja menunggu proses penyelidikan yang panjang, jika akhirnya rekomendasi Komnas HAM hanya seperti ini," imbuhnya.

"Sekali lagi, hal ini justru mengkonfirmasi ide HAM itu ide absurd. Pelanggaran HAM akan diproses dan ditegakkan secara ketat, jika korbannya bukan umat Islam. Namun, jika korbannya umat Islam, sepertinya tontonan seperti ini akan jamak ditemui," pungkasnya.[] Munamah

Posting Komentar

1 Komentar

  1. Sebagai warga negara yang baik, kita jangan mudah terpengaruh pada berita profokasi seperti ini. seharusnya kita mendukung kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi untuk Indonesia maju, adil dan makmur. Jangan hanya mengkritik dan memberikan ujaran kebencian yang hanya akan memecah belah bangsa saja.

    BalasHapus