Refly Harun Nilai Bubarkan Ormas Tanpa 'Due Prosess of Law' Tidak Demokratis



TintaSiyasi.com-- Menyoroti pembubaran Front Pembela Islam (FPI) tanpa due prosess of law (proses hukum yang adil) oleh pemerintah, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., menilai hanya negara tidak demokratis yang bisa melakukan itu.

"Dalam sebuah negara demokratis itu tidak lazim membubarkan sebuah organisasi tanpa due prosess of law. Hanya negara-negara yang tidak demokratis yang bisa membubarkan sebuah organisasi tanpa due prosess of law," tegasnya dalam acara bertajuk Mahfud Siap Terima Karma!! Andai Salah Dalam Persoalan Pembubaran FPI!, Sabtu (16/01/2021) di kanal Youtube Refly Harun.

Proses pembubaran FPI yang menurut pemerintah sudah sesuai undang-undang, justru Refly menyebut sebaliknya. "Belum sesuai dengan prosedur hukum yang dimuat di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2017 yang berasal dari Perppu nomor 2 tahun 2017," tandasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, proses pembubaran sebuah ormas seharusnya mengikuti perspektif hukum. Menurutnya, sebelum pembubaran, pemerintah harus melayangkan surat peringatan dahulu hingga penghentian kegiatan.

Ia menilai, hal ini bisa terjadi dikarenakan pejabat terkait terbawa arus kepentingan penguasa. "Kalau mengikuti ayunan kekuasaan, suka tidak suka atau misalnya mencatat kejadian-kejadian lama yang tidak jelas, maka itu menjadi subyektifitas kekuasaan," tutupnya.[] Zainul Krian

Posting Komentar

0 Komentar