RAN PE, Kebijakan Membungkam Islam Politik


Geger! Dilansir dari cnnindonesia.com, 16/01/2021, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2021. Perpres ini mengatur sejumlah program pelaksanaan Rencana Aksi Nasionalisme dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE)  Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dalam Perpres tersebut salah satu program yang tercantum yaitu akan melatih masyarakat melaporkan terduga ekstremisme ke polisi.

Sebelum sah menjadi Perpres, draf RAN PE disusun oleh Direktorat Kerjasam Regional dan Mulitilateral Deputi Bidang Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sementara RAN PE sendiri merupakan upaya yang dilakukan pemerintah secara sistemis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan. 

Adapun tujuan umum/utama dibuatnya penyusunan RAN PE mencakup dua hal:

Pertama, meningkatkan ketahanan masyarakat dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 

Kedua, meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.


Mengapa RAN PE Dianggap Kebutuhan Untuk Menyelesaikan Masalah Ekstremisme di Indonesia? 

Narasi radikalisme, terorisme dan ekstremisme bukanlah narasi yang baru terdengar di negeri ini. Pasca tragedi WTC pada 11 September 2001, segenap penjuru negara terjebak dalam pertarungan melawan terorisme yang diagendakan global. Presiden AS, George W.  Bush kala itu mengatakan,  "Jadi apakah Anda berdiri bersama kami atau melawan kami dalam perang melawan terorisme?" sebuah perkataan ancaman bagi setiap negara yang harus memilih apakah bersama AS atau tidak untuk memainkan agenda Wor on Terorism (WoT).

Maka, sejak saat itu pergulatan global secara massif di fokuskan untuk melawan radikalisme dan terorisme yang sebetulnya menunjuk Islam sebagai objeknya. Indonesia pun juga demikian, berbagai kebijakan dan program telah banyak dilakukan. Semuanya terangkum dalam proyek deradikalisasi yang memiliki tujuan deislamisasi. Turunan programnya pun beragam dimulai dari moderasi yang dipaksakan diterima oleh setiap lini masyarakat. 

Begitu pun juga RAN PE tak berlepas dari proyek deradikalisasi. Kekhawatiran sejumlah pihak akan bangkitnya gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia bukan tanpa alasan. Survei nasional yang dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan The Nusa Institute dan Forum Koordinator Pencegahan Terorisme tahun 2017 silam yang melibatkan 9600 responden dari 32 Provinsi menunjukkan ada 5 Provinsi/daerah yang tidak terduga sebelumnya ternyata memiliki potensi radikalisme yang cukup tinggi. Kelima wilayah yang dimaksud yaitu, Bengkulu dengan tingkat potensi 58,58%, Gorontalo (58,48%), SulSel (58,42%), Lampung (58,38%) dan Kalimantan Utara (58,30%).

Selain itu, terdapat juga survei nasional yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun yang sama dengan melibatkan 2.181 responden dari 34 provinsi. Responden ini terdiri dari siswa, mahasiswa dan guru. Hasil survei menunjukkan  sebanyak 37,71% responden setuju terhadap jihad yang artinya setuju dengan perang (qital) dan membunuh orang lain. Lalu, 33,34% menyatakan  tidak masalah jika ada tindakan intoleran terhadap kelompok minoritas dan 23,35% setuju bom bunuh diri sebagai salah satu bentuk jihad.

Data survei ini menjadi pijakan mengapa obsesi penguasa begitu menggebu untuk segera membentuk peraturan yang akan semakin memudahkan menumpas gerakan radikalisme ataupun ekstremisme. 

Selain itu rekomendasi musyawarah alim ulama PBNU 23-25 November 2017 lalu turut memperkuat legitimasi pembentukan Perpres ini. Said Aqil Siradj dalam pembacaan hasil rekomendasi mengatakan, "Pemerintah perlu bersikap dan bertindak tegas untuk mengatur persoalan radikalisme dengan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karena itu, diperlukan strategi nasional (stranas) yang komprehensif meliputi aspek agama, pendidikan, politik, keamanan, kultural, sosial ekonomi, dan lingkungan berbasis keluarga."


RAN PE Bagian dari Proyek Global

Sejatinya, WoT ataupun WoR merupakan proyek global dalam memerangi Islam politik. Barat sangat meyakini bahwa Islam politik adalah musuh yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan eksistensinya. NIC sebagai sebuah lembaga tink-tank AS memprediksikan bahwa salah satu kekuatan global yang akan menjadi  penguasa dunia sekaligus enemy bagi Barat (kapitalisme) adalah Islam politik (khilafah). Maka disusunlah berbagai upaya untuk menyingkirkan kepastian tegaknya institusi politik umat Islam (khilafah) dengan berbagai cara termasuk dengan kebijakan konvensi dan ratifikasi yang dipaksakan secara global. 

Untuk itulah Barat dalam hal ini AS memandang perlu memainkan lembaga bentukannya untuk menjalankan konvensi dan ratifikasi. AS sangat yakin dengan pembentukan lembaga dunia seperti PBB ditingkat global, mendorong pembentukan lembaga regional seperti ASEAN adalah langkah tepat untuk tetap bisa mengontrol dunia sesuai kemauannya termasuk kontrol terhadap setting agenda AS untuk tetap menghegomoni dunia.

Jika ditelisik lebih dalam berkaitan dengan RAN PE ini, maka didapati Indonesia termasuk satu negara dari 57 negara yang memiliki RAN PE. 

Secara global, RAN PE sendiri merupakan anak keturunan dari Resolusi A/RES/70/291 Majelis Umum PBB yang mengundang negara anggota mengembangkan rencana penanggulangan ekatremisme berbasis kekerasan nasional maupun regional. Selain itu Resolusi 2178 (2014) Dewan Keamanan PBB yang juga mendorong negara anggota melibatkan komunitas lokal dari kalangan non pemerintah mengembangkan strategi  melawan narasi ekstremisme kekerasan yang dapat memicu tindakan terorisme.

Maka, Indonesia sebagai negara yang duduk sebagai anggota PBB merasa wajib meratifikasi setiap kebijakan yang ditelurkan lembaga dunia tersebut. Sebagai sebuah negara yang tak mempunyai bergaining untuk menolak, kebijakan tersebut dijalankan secara bulat mengikuti petunjuk dan arahan kepentingan Barat. Padahal tanpa disadari, hal ini justru sangat membahayakan Indonesia yang notabenenya sebagai negara muslim terbesar di dunia.

Berlaku dan berjalanlah semua kebijakan itu. Di tingkat regional sendiri, kebijakan RAN PE ini telah menjadikan Indonesia sebagai lead shepherd penyusunan rencana aksi regional,  ASEAN Plan for Action to Preventand Counter the Rise of Raficalisation and Violent Extremism yang di goalkan di Bali pada 3-5 April tahun 2018 silam.

Selain itu, dalam pengembangan kebijakan penanggulangan radikalisme ini, Indonesia pun berkomitmen untuk memerangi ekstremisme kekerasan di perbatasan dan mencegah para pelaku teroris di wilayah ASEAN. Komitmen ini tertuang dalam ASEAN-Australia MoU on Cooperation to Counter International Terorism.

Demikianlah, sejatinya kebijakan RAN PE ini merupakan kebijakan yang dipenuhi dengan narasi kebencian. Kebijakan ini jelas arahnya akan membabat habis setiap individu, ormas ataupun masyarakat yang dianggap bersentuhan dengan Islam politik. Pemerintah memaksakan keinginannya secara otoriter agar tidak ada celah munculnya ekstremisme yang sejatinya adalah upaya kamuflase untuk menyelamatkan kepentingan oligarki yang ada dalam pemerintahan saat ini. Inilah cermin buruk yang ditampakkan demokrasi. Kebijakan yang ada nyatanya memang untuk melanggengkan syahwat kekuasaan.

Adapun melibatkan masyarakat dalam proyek ini akan semakin memperburuk kondisi bangsa. Akan muncul tabiat saling curiga dan memata-matai dalam diri anak bangsa yang secara hukum ini terlarang dalam pandangan Islam. Akan muncul aksi saling melaporkan dan aksi main hakim sendiri. Padahal, masalah bangsa ini bukanlah radikalisme, ekstremisme atau pun terorisme. Narasi-narasi tersebut adalah narasi mainan yang digunakan pihak-pihak tertentu untuk menutupi kegagalan dalam mengelola bangsa sekaligus semakin memudahkan asing untuk menjarah aset SDA bangsa. Sudah selayaknya Perpres ini dicabut, karena urgensitas kelahirannya tidak ada dan justru akan menyulut konflik antar anak bangsa. Wallahua'lam bish-showwab.[]

Oleh: Miliani Ahmad

Posting Komentar

0 Komentar