Prostitusi Subur dalam Sistem Demokrasi


Polres Ketapang berhasil mengungkap kasus prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang pada 6 Januari 2021 lalu. Menurut data KPPAD Kalimantan Barat sepanjang tahun 2020, 95% kasus prostitusi online melibatkan anak dibawah umur (Kompas.TV). Fakta tersebut menunjukkan bencana moral ditengah kita bak fenomena gunung es.

Berdasarkan penelitian psikolog anak Gianina Yasira Armand adanya pelacuran anak karna banyaknya permintaan dan adanya pihak yang menjadikannya sebagai peluang bisnis, kurangnya edukasi dimasyarakat juga menyebabkan ketidaktahuan bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah (Kompas.com). Ditambah lagi dengan kehidupan hedon nan glamour yang senantiasa dipertontonkan menciptakan makna bahagia yakni saat punya banyak materi segala keinginan bisa didapat.

Ironis, generasi penerus telah masuk dalam jebakan kapitalisme. Dalam sistem sekuler kapitalis segala hal dipandang dari aspek materi. Sistem demokrasi justru menyuburkan perzinahan karena berprinsip kebebasan. Aktivitas hina prostitusi dianggap sebagai keniscayaan sebab hawa nafsu yang dituntun oleh lemahnya akal. Alhasil hidup ditunjukkan untuk menggapai kesenangan duniawi semata, termasuk dalam hal melampiaskan naluri seksual pada siapa saja walaupun anak dibawah umur.

Pemerintah mewacanakan pemberian sanksi suntik kebiri pada predator anak sebagaimana dituangkan dalam PP Nomor 70 tahun 2020. Namun para ahli kesehatan memaparkan bahwa suntik kebiri kimia akan sangat beresiko dalam beberapa saat, setelahnya hasrat seksual penerima akan kembali sebagaimana sebelumnya bahkan dapat menjadikan seseorang lebih agresif karena depresi dan ketidakseimbangan hormon (Nasional.tempo.co). Alih-alih menyelesaikan masalah prostitusi hal ini justru dapat menambah masalah baru di tengah masyarakat.

Islam memiliki seperangkat aturan dalam menghilangkan perzinahan. Pertama, Islam memandang bahwa negara bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang bisa menjadi sumber penghasilan para kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarga secara layak. 

Kedua, negara bertanggung jawab menyediakan pendidikan gratis untuk mengedukasi sekaligus membina masyarakat agar memiliki tsaqofah Islam sehingga paham antara yang baik dan tercela. 

Ketiga, negara wajib menegakkan sistem hukum sanksi tegas pada semua pelaku zina atau prostitusi, hukum rajam bagi yang telah menikah dan jilid 100 kali bagi yang belum menikah. Keempat, penerapan kebijakan undang-undang yang mengatur dengan tegas keharaman semua bisnis yang mengarah pada prostitusi. 

Dengan seperangkat aturan tersebut Islam mampu melenyapkan praktek prostitusi dan penerapannya hanya bisa diwujudkan dalam naungan institusi Khilafah Islamiyah.[]

Oleh:  Agustin Pratiwi, S.Pd
(Muslimah Ideologis Khatulistiwa)

Posting Komentar

0 Komentar