Prof Suteki: Perpres RAN PE Berbahaya bagi Kehidupan Berbangsa dan Negara


TintaSiyasi.com-- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) yang disahkan pemerintah beberapa waktu lalu dinilai Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara.

"RAN-PE tidak menjelaskan secara detailnya sehingga RAN-PE ini berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Ahad (24/1/2021).

Menurutnya tidak adanya penjelasan secara detail mengenai indikator, kriteria, batasan dan defenisi dari paham ektremisme sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres tersebut menjadikannya berbahaya.

Di antara bahaya tersebut menurut Prof. Suteki meliputi, pertama, tindakan persekusi oleh aparat atau kelompok yang dijadikan mitra dalam community policing terhadap para tokoh kritis, aktivis, ajaran dan simbol agama. "Seseorang atau kelompok orang akan makin mudah dipersekusi meskipun dalam status 'terduga'," ujarnya

Kedua, Perpres RAN-PE tersebut dimilainya akan tumpang tindih dengan pelaksanaan Undang-undang (UU) Ormas dan UU Anti Terorisme. Menurutnya cukup dengan dua UU tersebut sudah dapat menekan ekstremisme yang ditakutkan itu. 

Ketiga, menurutnya, Perpres RAN-PE dapat memicu tindakan reaktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Agama (Kemenag), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN). "Para pimpinan BUMN dan kementerian akan semakin masif 'merepresi' bawahanya demi menjalankan RAN PE ini dengan segala tetek mbengek (keruwetan) pedoman dan sekaligus ancamannya bagi pegawai yanh terpapar atau bahkan diduga terpapar radikalisme, ektremisme apalagi terorisme," tandasnya.

Keempat, dapat memicu kontraproduktif. Ia menilai perlakuan tekanan berlebih kepada rakyat justru dapat memicu munculnya pandangan, sikap, dan tindakan ekstrem. "Pengalaman membuktikan bahwa semakin ditekan ancaman, karakter orang justru tidak melunak (soft) melainkan semakin keras, radikal dan ekstrem," imbuhnya.

Kelima, menurutnya Perpres tersebut dapat memberangus kebebasan yang bertentangan dengan HAM baik secara langsung ataupun tidak. Ia mengatakan running RAN-PE ini akan menimbulkan suasana haunted (diburu) bagi para pegawai (ASN khususnya), sehingga mereka akan takut untuk menyuarakan aspirasinya sebagai manusia merdeka yang juga dijamin hak asasinya.

Keenam, ia menilai Perpres RAN-PE dapat memicu konflik horisontal (polarisasi, adu domba, curigation). Hal itu menurutnya bisa terjadi jika rakyat justru dihadap-hadapkan antara yang dianggap pro, dengan yang tidak setuju demgan Perpres RAN-PE tersebut. "Bahkan setiap orang bisa 'menginteli' orang lainnya meskipun mereka berkawan, bertetangga atau bekerja dalam instansi yang sama," tandasnya.

Dari analisa adanya bahaya tersebut, ia menduga, Perpres RAN-PE jika dikaji dari sisi teoritik, pembentukannya tidak memadai karena teori pendukung urgensinya tidak compatilble. Hal itu, menurutnya, dikarenakan definisi operasionalnya tidak ada sehingga obscure dalam menentukan indikator yang memungkinkan menjadikan ekstremisme menjadi delik baru dalam hukum pidana. 

Terkait dengan aspek link and match, Prof Suteki menduga dalam penyusunan RAN-PE, DPR tidak dilibatkan, ia menduga hal itu karena sampai sekarang belum ada kesepakatan tentang delik baru terkait dengan radikalisme dan ekstremisme 

"Jadi, kalau kita jeli proyek ini tidak akan jauh dari misi dunia global war on terrorism (GWOT) yang dikendalikan oleh barat (Amerika dan sekutu). Terkesan seolah Indonesia dalam situasi darurat ektremisme," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar