Prof. Suteki Nilai Jenis Kelamin RAN-PE Tidak Jelas



TintaSiyasi.com-- Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. menilai radikalisme dan ekstremisme yang terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) tidak memiliki jenis kelamin yang jelas.

"Jenis kelamin radikalisme saja itu kan itu kan bolak-balik saya tanyakan, jenis kelaminnya itu tidak jelas gitu, termasuk ekstremisme," tegasnya di kanal YouTube PKAD (Pusat Kajian & Analisis Data) dalam acara Perpres Penanggulangan Ekstremisme Ada Apa? Sabtu, (23/01/2021).

Menurutnya, definisi RAN-PE tidak pernah dijlentrehke (dijelaskan) kalau orang Jawa (bilang), jadi tidak ada indikator yang jelas, tidak ada kriteria, lalu batasan-batasan itu menyebabkan menjadi obscure (kabur). Supaya jelas, ajak DPR untuk bicara. Bikin sebuah peraturan yang menyatakan bahwa radikalisme dan ekstremisme ini sebagai jenis tindak pidana baru. Itu harus lewat DPR, tidak bisa lewat yang lain. 

"(RAN-PE) Memicu tindakan reaktif. Belum ada Perpres RAN-PE ini saja sudah ada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) punya pedoman pemberantasan penanggulangan radikalisme. Ini nanti akan dibikin lagi pedoman penanggulangan ekstremisme. Nanti kementrian Agama juga begitu, Men PAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Hari ini Men PAN-RAB sudah menyatakan bahwa ASN atau PNS yang terpapar umpannya radikalisme harus siap untuk dipecat misalnya. Iki opo? (baca: ini apa?)," tanyanya.

Kata Prof. Suteki, secara teoritik kita bisa temukan dari sisi peraturan perundang-undangan juga bisa mendefinisikannya. Dari sisi teoritik yang dimaksud dengan paham ekstremisme adalah sebuah paham yang mempunyai karakter; pertama, berpikiran tertutup. Dengan Istilah pokok-e, kalau sudah pokok-e itu ya sudah berat disitu. Kedua, tidak bertoleransi. Ketiga, anti demokrasi. Keempat, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, itu dari sisi teoritik.

"Kemudian dari sisi peraturan perundang-undangan, seperti yang kita temukan di RAN-PE No. 7 Tahun 2021 ini, itu disebutkan bahwa, ekstremisme yang berbasis pada kekerasan, ini berlanjut dan mengarah pada ekstremisme. Itu satu rangkaian kata yang panjang, itu dikatakan sebagai keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan dan ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme," paparnya.

Ia menuturkan, (RAN-PE) ngaret (meluas) bisa ditarik kesana kemari dan seterusnya apa saja yang nanti bisa diperkirakan akan dikatakan sebagai tindakan atau keyakinan ekstremisme. Jadi, di situ akan ada beberapa hal, bisa lisan bicara begini, bisa tulisan karena ini berkaitan dengan keyakinan, lalu juga bisa sikap, ini masih didalam ruang lingkup dikeyakinan itu, kemudian berikutnya itu tindakan.

"Dari definisi ini baik secara teoritik maupun sisi definisi peraturan perundang-undangan ini, maka sikap siapa yang berpotensi berpaham ekstremisme? Bisa dua, bisa rakyat atau masyarakat, bisa juga pemerintah dalam hal ini adalah oknum pejabat," tandasnya. 

Ia menanyakan, lalu kalau pejabat yang bertindak ekstrem, siapa yang hukum? Nah, ini jadi masalah karena hukum itu ditempat kita itu dipahami sebagai perintah dari penguasa. Jadi, sasarannya bisa dikatakan rakyat, maksudnya rakyat selalu menjadi sasaran.

"Kita punya Pancasila sebagai ideologi itu penting. Sehingga misalnya perbuatan misalnya persekusi, intimidasi, pemberangusan kebebasan, penyiksaan, perusuhan, orang yang berbeda pendapat. Misalnya orang yang berbeda pendapat dikatakan musuh, tindakan represif, diktator, itu termasuk tindakan ekstrem. Dan pejabat kalau yang melakukan itu juga tindakan ekstrem pejabat," pungkasnya.[] Munamah

Posting Komentar

0 Komentar