Prof. Suteki Tertarik Kembalikan Prinsip Negara Pengurus ke Arah Islam



TintaSiyasi.com-- Berbicara refleksi penegakan hukum di tahun 2020, Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H, M.Hum memberikan pandangannya. Ia tertarik tawaran seorang ulama tersohor Ian Dallas agar mengembalikan prinsip negara pengurus ke arah sistem pemerintahan yang berdasarkan Islam. 

"Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Ian Dallas ketika pasca okhlokrasi (negara yang dikendalikan oleh kaum perusak) ditawarkan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum Allah yang kita kenal secara relasi historis namanya sistem pemerintahan kekhalifahan," ujarnya dalam Diskusi Online, Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Outlook 2021: Perjuangan Umat Islam di Masa Depan, Sabtu (26/12/2020) di kanal Youtube Dakwah Pamulihan.

"Saya pikir ke depan nanti janganlah lagi mengutamakan slogan-slogan 'negara tidak boleh kalah' dan 'aparat dilindungi oleh hukum', serta jangan memperlakukan rakyat semena-mena. Itu sikap yang harus kita buang. Kita kembali kepada bagaimana prinsip negara pengurus, harus ditegakkan kembali bagaimana negara me-ri'ayah atau mengurus rakyatnya," bebernya.

Ia mengungkapkan beberapa fakta proses pembentukan hukum yang tidak mengutamakan prinsip keadilan seperti pembentukan undang-undang cipta kerja. Menurutnya, pembentukannya cacat formil dan materiil serta ugal-ugalan dalam pengesahannya. Untuk penegakan hukum sendiri ia mencontohkan kasus terbunuhnya enam laskar FPI yang ia sebut sebagai ekstra judicial killing. Terlebih menurutnya hukuman mati di luar hukum tersebut termasuk brutality law enforcement (kebrutalan penegakan hukum).

Dari dua fakta tersebut, ia mengatakan bahwa hukum tidak bisa lepas dari politik. "Dari fakta singkat itu saja saya bisa mengatakan bahwa realitas itu menunjukkan bahwa sebenarnya hukum itu sendiri tidak bisa lepas dari politik. Bahkan hubungannya sangat erat sekali," tandasnya.

Lebih lanjut ia menyandingkan preseden buruk tersebut dengan ungkapan 'industri hukum' sebagaimana pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. "Maka pak Menkopolhukam sempat menyatakan isu di bidang penegakan hukum yang disebut sebagai industri hukum di mana di dalamnya keadilan dan kebenaran tidak diutamakan, tetapi lebih pada persoalan bagaimana fase interest yaitu kepentingan-kepentingan atau pertimbangan untung rugi yang justru diutamakan," tambahnya.

Ia pun berpesan kepada pemerintah agar di dalam penegakan hukum tidak salah menafsirkan prinsip atau slogan 'negara tidak boleh kalah' dan 'aparat dilindungi oleh hukum'. "Apalagi ditambah dengan slogan 'negara tidak boleh kalah' dan 'aparat dilindungi hukum'. Dalam penyelenggaraan negara yang jika ditafsirkan keliru dalam penegakan hukum maka akan menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Padahal rakyat dan pemerintah adalah unsur dari sebuah negara," pungkasnya.[] Zainal 

Posting Komentar

0 Komentar