Pontang Panting Menghadapi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bagi bayi dibawah lima tahun) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi Stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. 

Negara Indonesia sendiri menempati urutan ke-4 dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal balita stunting (merdeka.com). Prevalensi balita stunting di Indonesia pada 2019 masih di angka 27,7 persen. Jumlah yang masih jauh dari nilai standar WHO yang seharusnya dibawah 20 persen. 

Stunting diakibatkan oleh banyak faktor, seperti gizi ibu sebelum, pada masa dan setelah kehamilan, praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan individu dan keluarga, pemberian Air Susu Ibu (ASI) tidak ekslusif, bayi tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), penyakit atau infeksi berkali-kali, kondisi lingkungan, polusi udara, dan sanitasi yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). 

Tidak jarang pula masalah non kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, seperti masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan serta masalah degradasi lingkungan.

Pemerintah Indonesia memasukkan stunting sebagai salah satu dari Proyek Prioritas Nasional yang harus mendapat perhatian penuh dan harus segera ditangani oleh pemerintah demi mencapai target penurunan 14% pada tahun 2024. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi yang dikutip dari (indonesia.go.id). "Tolong betul-betul dikonsentrasikan, fokus pada urusan yang namanya ketercukupan asupan gizi, makanan tambahan, yang berkaitan dengan pola hidup sehat, pencegahan penyakit. Itu betul-betul jadi sebuah area yang harus kita kerjakan," sebut Jokowi. 

Pada 26 Agustus 2019, Kemenkes RI telah mengeluarkan PERMENKES RI No. 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit, yang di dalamnya juga mengatur tentang pemberian PKMK (Pangan olahan Keperluan Medis Khusus) terhadap anak berisiko gagal tumbuh, gizi kurang, dan gizi buruk. Tapi, setelah setahun diundangkan belum ada petunjuk teknis dari permenkes tersebut bagi tenaga-tenaga kesehatan terkait pelaksanaan di lapangan pun terkait kegiatan pendukung lainnya seperti pembiayaan, pengiriman, pendistribusian dan sebagainya 

Padahal UNICEF Indonesia mengingatkan tanpa tindakan yang memadai dan tepat waktu, jumlah anak yang kekurangan gizi diprediksi akan meningkat sebanyak 15 persen (atau tujuh juta) di seluruh dunia pada tahun pertama pandemi Covid-19. 

Lalu apa akar masalah stunting? Kemiskinan dianggap menjadi faktor penting penyebab terjadinya stunting pada balita. Rumah tangga yang miskin tidak dapat memenuhi asupan gizi baik bagi ibu dalam masa kehamilan hingga anaknya lahir, yang berakibat anak tersebut menjadi stunting. 

Dengan kondisi seperti itu, tumbuh kembang anak menjadi terhambat dan menghasilkan SDM yang tidak berkualitas. Belum cukup sampai disitu, SDM yang tidak berkualitas tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga terjerat dalam kemiskinan. Seperti itulah kira-kira gambaran mengenai stunting dan pusaran kemiskinan. 

Belum lagi membahas hubungan ekonomi dengan tingkat kesehatan. Berbagai indikator kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi, memperlihatkan bahwa angka kesakitan dan kematian secara kuat berkorelasi terbalik dengan pendapatan dimana semakin tinggi pendapatan, semakin rendah angka kesakitan dan kematian. 

Beberapa alasan meningkatnya beban penyakit pada penduduk miskin adalah: 

Pertama, penduduk miskin lebih rentan terhadap penyakit karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kecukupan gizi. 

Kedua, penduduk miskin cenderung enggan mencari pengobatan walaupun sangat membutuhkan karena terdapatnya kesenjangan yang besar dengan petugas kesehatan, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan terbatasnya pengetahuan untuk menghadapi serangan penyakit.

Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi orang lain. Masalah kemiskinan mempunyai kaitan erat dengan masalah kesenjangan 

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bersama bahwa stunting adalah masalah multi dimensional, dimana faktor ekonomi berupa kemiskinan dan kesenjangan, kesehatan dan pendidikan menjadi penyumbang utamanya dibarengi dengan faktor politik dan sosial budaya. 

Masalah multi dimensional ini tidak dapat dibenahi hanya dengan penyediaan gizi baik dan pembuatan kebijakan baru. Tetapi harus diselesaikan dari akar masalahnya yaitu kemiskinan. Dari jumlah penduduk sekitar 270,2 juta jiwa, sekitar 26,42 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan dilaporkan bahwa Indonesia berada di 6 peringkat terbawah dunia dalam hal ketimpangan.

Aktivis Margianta Surahman Juhanda Dinata menyoroti kesenjangan ekonomi penduduk Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa harta empat orang terkaya Indonesia setara dengan gabungan dari harta 100 juta penduduk. Dudley Seers, sebagaimana dikutip Moeljarto (1987), menegaskan bahwa ada tiga indikator yang perlu ditanyakan tentang pembangunan suatu negara, yaitu apa yang tengah terjadi dengan kemiskinan; apa yang tengah terjadi dengan pengangguran dan apa yang tengah terjadi dengan ketimpangan. 

Tentu masalah ini tidak akan selesai jika sistem negara masih menggunakan kacamata untung-rugi, karena hanya menyelesaikan masalah yang tampak dipermukaan dan bersifat sementara. Keseriusan sistem ekonomi kapitalisme dalam mengurusi stunting dinilai sebatas agar negara tidak merugi lebih besar. 

Padahal rakyat butuh sistem negara dimana seorang pemimpinya memposisikan diri sebagai pelayan rakyat. Hal ini hanya dapat terjadi di negara Islam atau khilafah. Khilafah tentu bisa menyelesaikan masalah stunting menyeluruh, mendasar, dan permanen. Terbukti dari gemilangnya peradaban manusia di bawah naungan Islam lebih dari 1400 tahun lamanya. 

Khilafah akan mengatasi stunting dengan cara memenuhi kebutuhan sandang pangan papan, kesehatan, keamanan, dan pendidikan masyarakat individu per individu. Khilafah akan menguasai pengelolaan SDA secara menyeluruh, mandiri dan tidak bergantung pada impor sehingga tersedia banyak lapangan pekerjaan. 

Selain itu, Khilafah akan menciptakan kebijakan administrasi dan birokrasi yang mudah, sederhana, cepat dan tanpa pungutan untuk terciptanya iklim berusaha yang sehat. Tidak berhenti sampai disitu, negara tetap akan menjamin kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara mutlak bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. 

Negara Khilafah benar-benar menunaikan mandatnya selaku khadimul ummah (pelayan umat) dengan melaksanakan sabda Rasulullah Saw., “Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR Bukhari).[]

Oleh: Arini Gardinia Latifah

Posting Komentar

0 Komentar