Polemik Antara Kewajiban Memakai Jilbab dan HAM: Kasus di Padang Mengapa Mesti Meradang?




Muslimah Memakai Jilbab: Wajibkah? Non-muslim Memakai Jilbab: Intoleransikah? 

Pernah pada suatu kesempatan, Ibu Sinta Nuriyah mengatakan bahwa perempuan muslim tidak wajib memakai jilbab karena memang begitu adanya yang tertulis di Al-Qur'an jika memaknainya dengan tepat. Selama ini ia berusaha mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual bukan tekstual. Sinta juga mengakui bahwa kaum muslim banyak yang keliru mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an karena melewati banyak terjemahan berbagai pihak yang mungkin saja memiliki kepentingan pribadi (tempo.com, 16/1/2020). 

Menanggapi pernyataan Ibu Sinta Nuriyah tersebut, komentar singkat kami adalah: "Wow, amazing nDangdut..!" Itu komen yang sering dipakai oleh dosen online di Universitas Online 4.0 Diponorogo. Kami merasa heran dengan pernyataan Ibu Sinta Nuriyah ini. Bagaimana bisa menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib dikenakan oleh seorang muslimah? 

Baiklah, jika itu pendapat beliau, ada beberapa pertanyaan kunci yang perlu diajukan untuk memastikan wajib tidaknya muslimah mengenakan jilbab, yaitu: 

1. Apakah menutup aurat bagi muslimah itu hukumnya wajib, sunnah, atau mubah? 

2. Jika wajib, berdosakah bila seorang muslimah tidak menutup auratnya? 

3. Apa saja yang termasuk aurat seorang muslimah? 

4. Jika seluruh tubuh seorang muslimah kecuali muka dan telapak tangan, bukankah aurat itu wajib ditutup dan disembunyikan? 

5. Kalau wajib ditutup dan disembunyikan, dengan cara apa seorang muslimah menutup auratnya? 

6. Apakah hijabnya  boleh menggunakan kayu, besi, seng atau aluminium, atau kain? 

7. Bukankah baju atau pun alat yang dapat dibuat dari bahan apa pun itu dapat digunakan untuk menghijab aurat? 

Itulah JILBAB yang berfungsi untuk menutup aurat. Mau berbahan besi, alumunium, perak, seng, ataupun kain, prinsipnya tetap satu: WAJIB HUKUMNYA! 

Untuk kali kesekian, pernyataan sejenis muncul dari pendapat "orang pandai dan terhormat, namun jelas berdasarkan beberapa pertanyaan di muka, kami bukan termasuk dalam kategori di atas. Bahkan sangat jauh dari yang demikian. Untuk itulah izinkanlah kami yang faqir ilmu ini menyampaikan apa yang diketahui. Toh beliau menyadari, setelah berkata demikian akan banyak yang tidak setuju dengan pandangannya. Baik, kami termasuk muslim yang tidak sependapat dengan pernyataan Ibu Sinta Nuriyah terkait dengan tidak adanya kewajiban muslimah berjilbab ini. 

Sepengetahuan kami, tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan  jumhur ulama tentang wajibnya menutup aurat. Empat Imam Madzhab (Maliki, Hanbali, Hanafi, Syafi'i) bersepakat muslimah wajib menutup aurat, meski berbeda pendapat terhadap batas aurat yang ditutup. 

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt telah memerintahkan muslimah untuk mengenakan khimar (kerudung) dan jilbab sebagai pakaian penutup aurat. Perintah mengenakan khimar terdapat dalam Surat An-Nuur Ayat 31: 

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ 

(Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya....)" 

Adapun perintah berjilbab ada di Surat Al Ahzab ayat 59. 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 

(Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). 

Selain dalil naqli sebagaimana tersebut di atas, dalam kitab An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dijelaskan bahwa merujuk dalam kamus al-Muhith dinyatakan: "Jilbab itu adalah seperti sirdab (terowongan) atau sinmar (lorong)." 

Adapun dalam kamus ash-Shihhah, al-Jawhari menyatakan, "Jilbab adalah milhafah (mantel/jubah) dan yang sering disebut mula'ah (baju kurung). Di dalam hadits, kata jilbab dinyatakan dalam makna al-mula'ah (baju kurung) yang dikenakan wanita sebagai penutup luar pakaian kesehariannya di dalam rumah. 

Dari Ummu 'Athiyah r.a., ia berkata: "Rasulullah Saw memerintahkan agar kami mengeluarkan para wanita, yaitu hamba-hamba sahaya wanita, wanita-wanita yang sedang haid, dan para gadis yang sedang dipingit, pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara wanita-wanita yang sedang haid, mereka memisahkan diri tidak ikut menunaikan shalat, tetapi tetap menyaksikan kebaikan dan (mendengarkan) seruan untuk kaum muslim. Aku lantas berkata, “Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab.” Rasulullah pun menjawab, “Hendaklah saudaranya memakaikan jilbabnya kepada wanita itu.” (HR Muslim) 

Apabila kita cermati Surat Al Ahzab: 59, maka ayat ini secara jelas mengandung perintah Allah Swt kepada kaum mukminah agar mengenakan jilbab. Pun dari hadits Ummu 'Athiyah di atas, Rasulullah Saw memerintahkan agar muslimah mengenakan jilbab ketika keluar rumah. Bahkan jika tidak memiliki, saudaranya harus memakaikannya. 

Al-Qur'an tentu hanya boleh ditafsirkan lafaz dan kalimatnya dengan pengertian bahasa (etimologi) dan syar'i. Dan tak boleh ditafsirkan di luar kedua jenis pengertian tersebut. 

Pengertian ayat tersebut sudah jelas, yaitu merupakan perintah (wajib) kepada mukminah (muslimah) mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Yakni menghamparkan pakaian yang mereka kenakan di luar pakaian keseharian, ke bawah hingga menutupi kedua (telapak) kaki. Hukum wajib berarti jika tidak dilaksanakan akan menuai dosa, dan apabila tidak bertaubat maka dosa pasti akan berakibat pelakunya diganjar neraka, kecuali Allah mengampuninya. 

Sejatinya, perkara wajibnya menutup aurat masuk kategori “ma’lumun min ad-dien bi adz-dzarurah." Pemahaman agama yg secara umum umat Islam sudah memahami sebagai kewajiban dan tidak ada perbedaan di dalamnya. Seperti wajibnya sholat lima waktu, puasa Ramadhan.

Wacana muslimah tidak wajib menggunakan jilbab/pakaian penutup aurat patut diduga banyak disampaikan oleh kalangan Islam liberal. Berjargon "Islam yang Membebaskan," mereka berupaya melepaskan umat Islam dari keterikatan hukum Allah Swt. Atas nama kebebasan tanpa batas yang berlindung di bawah ketiak HAM dan sebuah kredo yang masyhur di kalangan feminis: "My Body My Authority".

Perintah wajib berhijab khususnya dengan berjilbab hendaknya dikembalikan pada asal muasal kewajiban  bagi seorang perempuan muslim (muslimah) untuk menutup auratnya. Itu prinsip. Mau dengan cara apa, dengan bahan apa dan masalah teknisnya itu diserahkan kepada setiap individu muslimah. Yang paling penting diperhatikan adalah bahwa jilbab itu harus mampu menutup dan menyembunyikan aurat. Bukan hanya menutup tetapi justru menonjolkan aurat seorang muslimah. 

Akhirnya, kami serukan pertanyaan ini: 

"Wahai para muslimah, setelah datang keterangan yang jelas kepada Anda, masihkah Anda ragu untuk wajib pakai  jilbab  dari bahan apa pun agar terhijab aurat Anda?" 

Dengan mengetahui betapa penting dan wajibnya muslimah mengenakan jilbab saat memasuki baligh, maka tentunya perintah ini juga akan mendapatkan ancaman serta hukuman yang akan didapat di akhirat nanti. 

Harapan kami, hendaknya setiap muslim tidak terjerembab dalam pemikiran-pemikiran sekuler dan liberal. Tetaplah kita berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits serta Ijtihad para ulama mu'tabar yang tidak diragukan kehormatan ilmu dan amaliyahnya. 

Polemik Jilbab di Padang, Mengapa Mesti Meradang? 

Beberapa hari terakhir, isu intoleransi di negeri ini seolah menemukan momentumnya. Terungkapnya seorang siswi non-muslim di SMKN 2 Padang yang merasa dipaksa pihak sekolah mengenakan jilbab, sontak menuai polemik. Pro kontra menyeruak. 

Reaksi datang dari berbagai pihak. Dari Komnas HAM hingga Mendikbud. Komnas HAM meminta pihak sekolah membatalkan aturan tersebut karena tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi. Sementara Mendikbud  menilainya sebagai bentuk intoleransi atas keberagaman. Bahkan dalam waktu dekat akan membuat surat edaran serta membuka hotline pengaduan terkait praktik intoleransi (Kompas.com, 24/1/2021). 

Benarkah telah terjadi tindakan intoleransi dan bagaimana pandangan Islam tentang masalah ini? 


Jilbab dan Gorengan Intoleransi 

Menanggapi pemakaian seragam berjilbab di SMKN 2 Padang, mantan Walikota Padang Fauzi Bahar menyebut, aturan siswi harus berbaju kurung dan berkerudung di sekolah, telah dibuat sejak dirinya menjabat tahun 2005, bertujuan melindungi generasi muda Sumatera Barat dan bukan paksaan bagi non-muslim. 

Kepala Sekolah SMKN 2 Padang
Rusmadi mengatakan, pihaknya tidak pernah memaksa siswi non-muslim mengenakan pakaian muslimah atau berkerudung. Menurutnya, mereka mengenakan atas kemauan sendiri agar tidak berbeda dengan teman lainnya. Yang muslimah wajib berkerudung, non-muslimah menyesuaikan (ihram.co.id, 24/1/2021). 

Sejumlah siswi non-muslim pun menceritakan, mereka memilih menggunakannya meski sebenarnya tak pernah ada paksaan agar berkerudung ke sekolah (detik.com, 25/1/2021). 

Namun praktik yang telah berlangsung sekian lama itu, kini menjadi sorotan. Seolah mendapatkan momentum, kasus ini "digoreng" terus-menerus dan diopinikan sebagai intoleransi, alias tidak menghormati keyakinan pemeluk agama lain. 

Berbanding terbalik dengan beberapa kasus pelarangan jilbab (kerudung) di tempat kerja dan sekolah lain yang nyaris sepi pembelaan, seperti pelarangan jilbab di sekolah Manokwari tahun 2019 atau pelarangan jilbab yang ditengarai dilakukan sebagian besar sekolah di Bali tahun 2014, polemik jilbab di SMKN 2 Padang cepat mendapat respons dari banyak pihak dan pemberitaan meluas. 

Kami menangkap adanya  perbedaan perlakuan (sikap) antara pelarangan jilbab di beberapa sekolah dengan kasus pemakaian jilbab bagi siswi non-muslim ini. Aroma fobia Islam pun kuat tercium. Bahkan kami menduga ada semacam kriminalisasi terhadap kebijakan islami ini. Seolah diposisikan sebagai hal jahat yang mesti dihilangkan, dan pelakunya layak mendapatkan sanksi. 

Bagaimana tidak? Mendikbud meminta Pemda memberikan sanksi bahkan pencopotan jabatan terhadap pihak yang terbukti terlibat. Berdalih kewajiban penggunaan jilbab dalam sekolah merupakan bentuk pelanggaran, karena Pasal 55 UU 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat intelektualitas dan usia di bawah bimbingan orang tua atau wali (liputan6.com, 24/1/2021). 

Lantas, bagaimana dengan pelaku yang melarang penggunaan jilbab selama ini? Jelas-jelas ini menghalangi muslimah menunaikan salah satu perintah Allah Swt. Akankah diberikan sanksi sepadan? 

Jika tidak terjadi pemaksaan terhadap siswi non-muslimah dan mereka merasa nyaman mengenakan, apa yang mesti dipermasalahkan? Bukankah dengan tertutupnya aurat, akan lebih menjaga kehormatan wanita dari pandangan mata jalang yang berujung pada perilaku hina? 

Wanita Adalah Kehormatan yang Wajib Dijaga 

Kami memahami bahwa dalam pandangan Islam, mengenakan pakaian penutup aurat bagi muslimah adalah kewajiban. Lalu bagaimana Islam memandang pakaian non-muslimah? 

Dalam Islam, pandangan terkait dengan suatu hukum, tak bisa dilepaskan dari aspek akidah (keyakinan). Dan ini tidak ada kaitannya dengan masalah hak asasi manusia. Kita ketahui bahwa Islam diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tak hanya bagi muslim, juga non-muslim bahkan makhluk selain manusia. Rahmat diartikan sebagai memberikan maslahat dan menolak keburukan. Pun Islam adalah solusi bagi permasalahan hidup manusia. 

Dalam Islam, wanita (muslimah dan non-muslimah) adalah kehormatan yang wajib dijaga. Segenap aturan diturunkan dalam rangka ini. Pun tak hanya menjaga wanita, penerapan aturan Allah Swt terkaitnya juga akan menjaga pria sebagai partner wanita dalam masyarakat, dan menjaga garis keturunan. 

Kami mengajak untuk menengok fakta sejarah terkait hal ini. Di sepanjang masa khilafah, non-muslim diperkenankan untuk berpakaian sesuai agama mereka. Yaitu pakaian agamawan dan agamawati mereka, yakni pakaian rahib, pendeta dan pakaian rahib wanita. 

Adapun selain pakaian agama, hukum syara’ diberlakukan atas mereka dalam kehidupan umum. Hal itu berlaku atas seluruh individu rakyat, muslim dan non-muslim. Maka, dalam sistem Islam, non-muslimah pun menutup aurat (dengan jilbab dan kerudung) dan tidak bertabarruj. Hal ini dilakukan karena kerelaan dan dorongan sistem. 

Sebagian kampung yang di situ ada wanita muslimah dan non-muslimah, pakaian mereka tidak bisa dibedakan. Hingga setelah tiadanya khilafah, pengaruh hal itu masih ada sampai pada batas tertentu. Seandainya Anda tanya wanita yang berusia lanjut di atas tujuh puluh dan delapan puluh tahun, niscaya mereka mengatakan kepada Anda tentang kesaksian mereka untuk sebagian kampung di Palestina bagaimana mereka melihat para wanita nasrani dan muslimah dalam pakaian yang serupa di kampung-kampung itu (Tanya Jawab asy-Syaikh al-‘Alim Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah di akun FB beliau, 18/8/2014)

Demikianlah pengaturan pakaian wanita dalam kehidupan umum menurut pandangan Islam. Tak bermaksud intoleransi, pemberlakuan syariat ini demi menjaga kehormatan wanita sebagai bagian dari karakter rahmatan lil alamin yang disandangnya. Dan pengaturan ini seiring dengan penerapan Islam dalam bidang kehidupan lainnya. Sehingga kemaslahatan dirasakan oleh seluruh warganegara dalam sistem Islam tanpa memandang perbedaan keyakinan. Wallohu a'lam bishowab. Tabik! 



Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum dan Puspita Satyawati
(Dosol Online Uniol 4.0 Diponorogo) 

Semarang-Jogja, 27 Januari 2021
#LamRad
#LiveOppressedOrRiseUpAgainst

Posting Komentar

0 Komentar