Pfizer Menolak Digugat, Pengamat Nilai Kapitalisme Jadikan Pandemi Ladang Bisnis tak Berperikemanusiaan



TintaSiyasi.com-- Menyorot perusahaan vaksin Pfizer BiOntech dari Amerika yang menolak digugat jika dituntut efek samping vaksin, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Erwin Permana angkat bicara. Menurutnya, sistem kapitalisme telah menjadikan pandemi sebagai ladang bisnis dan hal tersebut tidak berperikemanusiaan.

"Bukannya kemudian berorientasi memberikan solusi atas pandemi yang terjadi, justru menjadikan pandemi sebagai lahan bisnis bagi mereka. Betapa kapitalisme itu tidak mengenal perikemanusiaan, betapa kapitalisme itu sangat buruk, betapa kapitalisme itu sangat rakus," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Ahad (24/01/2021).

Bang Jundi sapaan akrabnya memaparkan, hal tersebut tentunya memberikan gambaran sistem ekonomi kapitalisme maunya untung, mereka tidak mau rugi sama sekali. "Dengan menjual vaksin itu kan jelas keuntungannya, ketika nanti ternyata ada efek samping dari vaksin, maka resikonya adalah akan ada ganti rugi gitu," tegasnya.

Menurutnya, di masa pandemi tetap saja yang namanya ideologi kapitalisme senantiasa berorientasi mengejar keuntungan. "Justru ketika ada pandemi gini, kesempatan bagi mereka untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ibarat menangguk di air keruh, orang kondisinya sulit, orang sakit, akhirnya kemudian butuh obat dan mereka jualan obat," bebernya.

Ia menyibak betapa kapitalisme rakus dan buruk. "Jika mereka berbicara tentang HAM, omong kosong, bullshit, sudah bergelimpangan manusia, sudah jutaan nyawa manusia yang meninggal akibat pandemi ini. Justru kemudian mereka tidak berorientasi untuk menyelamatkan," tandanya.

"Jika pun menyelamatkan, maka tetap yang menjadi prioritas mereka itu adalah yang mencari untung dulu gitu," imbuhnya.

Ia menuturkan, hal itu telah membongkar bobroknya kapitalisme. Karena menurutnya, mereka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya di masa yang sempit pamdemi sekarang ini.

Selain itu, ia menyibak, betapa pemerintah Indonesia sangat tidak berdaya, atau lebih tepatnya tidak serius mengurus masyarakat. Karena menurutnya, ketika sudah ada klausul dengan Pfizer yang tidak mau mengganti atau dituntut, jika nanti ada efek samping dari vaksinasi selanjutnya, semestinya pemerintah tidak melanjutkan kerja sama dengan Pfizer atau mencari perusahaan lain.

"Atau (jika) pemerintah ini serius, pemerintah bisa, kita secara mandiri melakukan riset sendiri. Ya, kita melakukan penelitian sendiri, dengan sampel virus yang ada di Indonesia," tandasnya.

Ia menjelaskan, di negeri ini memiliki banyak ilmuan dan pakar di bidangnya, seharusnya pemerintah berupaya memberdayakan mereka. "Kita banyak pakar, kita banyak peneliti yang diakui dunia, yang publikasi-publikasi ilmiahnya tersebar dan berserakan di jurnal-jurnal ilmiah internasional, mereka bisa dimanfaatkan untuk mengabdi kepada masyarakat," tegasnya.

Ia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melakukan hal di atas. "Ketika kemudian pemerintah merancang suatu kebijakan yang alokasikan dana untuk itu. Nah, ini akan jauh lebih akurat, karena yang menjadi sampelnya itu adalah virus yang ada di Indonesia sendiri gitu," ujarnya.

Menurutnya, hal itu akan lebih baik, tapi sayangnya pemerintah belum pernah berusaha membuat vaksin sendiri. "Maunya pemerintah ini gampang saja, terus kemudian beli saja vaksinnya dari luar negeri gitu. Terus kemudian vaksinasi, (jika) kemudian masyarakat terinfeksi, mereka tidak boleh berontak, tidak boleh protes. Ya ini kezaliman yang luar biasa, ini kezalimannya berlapis-lapis," bebernya.

"Sudahlah kemudian ini adalah ideologi yang jahat dan orang yang menjalankan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat, terhadap keselamatan masyarakat gitu," tandasnya.

Menurutnya, pemerintah jangan mau disetir oleh kapitalis asing. "Bagaimana Indonesia bersikap terhadap vaksin Pfizer khususnya ini, mestinya tentunya dari awal ketika ada klausul seperti itu, pemerintah jangan mau disetir oleh mereka," tukasnya.

Karena yang ideal menurtnya, pemerintah melakukan riset dan development (pengembangan) sendiri. "Melakuan penelitian sendiri dan secara mandiri. Itu kan vaksin, produk kita yang apa yang merupakan hasil penelitian dari sampel virus yang berasal dari Indonesia sendiri," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar