Pesona Wakaf Memikat Pejabat

Umat Islam itu memang kaya potensi. Dari aspek jumlah, pemikiran, ajaran hingga uangnya. Tak pelak, potensi itu kadangkala disalahartikan lalu bisa disalahgunakan untuk mereka yang berkepentingan. Seperti peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah yang diselenggarakan pada Senin, 25/1/2021.

Melansir Kompas.com (26/1/2021), Presiden mengatakan, tujuan diluncurkannya GNWU dan Brand Ekonomi Syariah bertujuan agar Indonesia menjadi pusat rujukan ekonomi syariah global sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia, termasuk salah satunya dalam pengelolaan wakaf.

"Potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dan potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun," kata Kepala Negara. Oleh karenanya, ia pun meminta agar pemanfaatan wakaf tidak hanya terbatas pada tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi. Menurut Jokowi, potensi wakaf sebesar itu dapat memberi dampak signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. 

Senada dengan Presiden, Wapres Makruf Amin bahkan berharap para ulama, ustaz, mubaligh, kyai, dan penceramah ikut mensosialisasikan gerakan wakaf uang dalam setiap dakwahnya. Ia juga mengingatkan bahwa wakaf merupakan  sedekah jariyah yang pahalanya tidak terputus bagi pelakunya (wakif) selama harta benda yang diwakafkan masih ada dan dimanfaatkan untuk kebaikan. 


Riuh Publik Soal Wakaf

Sepintas, apa yang disampaikan Makruf Amin terlihat memiliki niatan mulia. Wakaf diperuntukkan untuk membantu perekonomian negara. Pemerintah tampak optimis dengan gerakan wakaf ini. Namun, tidak bagi rakyat. Komentar yang keluar justru menunjukkan sikap pesimistis. Akankah pemerintah amanah mengelola dana itu? 

Beragam komentar miring menghiasi. Seperti, "Boleh jadi setelah keliling-keliling cari hutangan tidak diperoleh, akhirnya wakaf diutak-atik. Sayang sudah terlalu banyak bohongnya, apalagi dana bansos di-embat, BPJS ketenagakerjaan demikian pula. Bisa jadi dana wakaf hilang tidak ada pertanggungjawabannya. Mohon izin dan mohon maaf..."

Ada pula yang mengatakan, "Saya sungguh merasa sangat prihatin Pak Menteri.. Giliran uangnya umat Islam diincar, tapi giliran keadilannya terhadap umat sangat-sangat  terlihat berbeda perlakuan. Masihkah negeri ini berdasarkan demokrasi Pancasila dan UUD 1945?"

Komentar menggelitik juga ikut mewarnai riuh GNWU di media sosial. "Negara apa sudah kehabisan uang pak?",  "Giliran kayak gini umat Islam disuruh wakafkan uangnya, tapi giliran berbau Islam, kami jadi anak tiri!!", "Wakaf pejabat untuk rakyat, ditunggu", "To the point minta sumbangan dah gitu aja.  Biar nggak keislam- islaman. Toh bukannya selama ini alergi banget dengan yang berbau-bau Islam. Sekarang minta sumbangan pake istilah wakaf."

Komentar-komentar itu menandakan distrust masyarakat terhadap pemerintah rupanya sudah di ubun-ubun kepala yang tak bisa dibendung lagi untuk disimpan. Karena masyarakat sudah sangat lelah dengan pola pengkhianatan yang dilakukan pemimpinnya. 

Seperti korupsi bansos yang bikin ngelus dada. Di tengah pandemi dan ekonomi sulit, masih ada pejabat yang tega menari dengan mengorupsi bansos yang merupakan hak rakyat. 

Belum lagi ingatan kuat umat tentang dana zakat yang diperuntukkan untuk membiayai infrastruktur. Lalu berbagai janji manis kampanye yang tak kunjung dipenuhi. Rakyat sudah kenyang makan hati alias tersakiti. Sementara kesejahteraan yang dijanjikan tak juga terealisasi. 

Lebih miris dan menyedihkan lagi, umat Islam selalu kena getah tudingan jahat seperti isu intoleran, radikal, ekstrem, antipancasila, dan segala tuduhan makar yang pernah dialamatkan pada umat Islam. Tapi dengan tidak tahu malunya, penguasa negeri ini selalu mengincar dana umat. Mau dananya, tapi menolak hukum syariatnya. 

Meski di awal dijelaskan untuk membantu ekonomi negara, mengurangi kemiskinan, dan ketimpangan sosial, publik tetap merasa ragu mengingat rekam jejak rezim yang buruk. Umat merasa was-was dengan potensi dana sebesar itu dikhawatirkan menjadi incaran bancakan proyek para pejabat. 

Jika memang diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan, mengapa tidak memangkas pengeluaran lainnya? Seperti gaji dan tunjangan 'wah' para pejabat, mengambil aset dan harta milik koruptor atau mengelola kekayaan alam secara mandiri? Sudah semestinya penanganan masalah ekonomi adalah tugas negara. 


Wakaf dalam Pandangan Islam

Sejatinya, terjadinya kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah buah penerapan sistem demokrasi kapitalis. Dari sistem ini lahirlah pemimpin dan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan para kapitalis. Tanah dan kekayaan alam dijual kepada korporasi atas nama liberalisasi ekonomi. Seekor kerbau berkubang, semua kena lututnya. Penguasa yang berbuat salah, rakyat yang terkena imbasnya. 

Wakaf dalam Islam termasuk salah satu amal jariyah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf  adalah sedekah harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Sedekah wakaf tidak berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Hal ini dikarenakan wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama umat banyak.

Merujuk laman tabungwakaf.com, di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

“Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?

Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. 

Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”


Khatimah

Wakaf adalah amalan sunah yang dianjurkan. Mendermakan harta untuk kebaikan. Hanya saja, bila dana-dana milik umat dikelola di tangan orang-orang yang terbiasa berbohong, ambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dan golongan, bukan tidak mungkin penyelewengan terhadap harta umat bisa saja terjadi. 

Oleh karena itu, jika memang tertarik mendalami ekonomi syariat, pahami dulu apa dan bagaimana syariat Islam mengatur kehidupan bernegara. Jangan menggunakan embel-embel 'syariat' hanya untuk memikat hati umat. 

Jangan pula mencampurbaurkan penanganan harta umat dengan kacamata kapitalisme. Mau dananya, harus mau juga penerapan syariatnya. Itu baru tepat. Karena ajaran Islam itu baru akan terasa rahmat dan berkahnya tatkala syariat Islam diterapkan secara menyeluruh dalam bermasyarakat dan bernegara. Bukan diambil semaunya dan ditinggalkan sesukanya.[]

Oleh: Chusnatul Jannah
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban) 

Posting Komentar

0 Komentar