Perpres RAN-PE, Direktur Pamong Institute: Berpotensi Memecah Belah dan Saling Curiga Antaranak Bangsa



TintaSiyasi.com-- Menyoal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) dan telah diteken Presiden Jokowi pada Rabu (6/1/2021), Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky angkat bicara.

"Perpres ini jelas berpotensi memecah-belah rakyat, bukan malah mempersatukan rakyat, bukan memperkuat persatuan sesama anak bangsa, tapi justru menimbulkan kecurigaan sesama anak bangsa," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Sabtu (16/01/2021).

"Sebagaimana diatur pada pasal 8 Perpres ini dapat melibatkan masyarakat, ini yang berpotensi menimbulkan sesama masyarakat saling curiga dan saling lapor-melaporkan," imbuhnya.

Ia khawatir, bisa jadi yang melaporkan telah mencurigai orang yang dilaporkan dan yang dilaporkan akan membenci orang melaporkan. Menurutnya, hal tersebut jelas memicu perpecahan anak bangsa dan tidak memperkuat persatuan anak bangsa. 

"Dan yang jelas juga, meruntuhkan kekuatan modal sosial masyarakat yang punya semangat gotong royong, kompak, ukhuwah-nya kuat, punya daya saling bantu membantunya kuat. Ini nanti jadi pecah semua. Jadi perpres ini, berpotensi besar memecah belah persatuan, bukan untuk memperkuat persatuan," bebernya.

Menurutnya, Perpres berpotensi besar memberikan dampak yang sangat buruk bagi rakyat, karena akan terjadi saling lapor-melaporkan. Ia menjelaskan, Perpres RAN-PE bukan kebijakan yang ditunggu rakyat. Apalagi ia ketahui, rakyat sedang dilanda krisis kesehatan, krisis ekonomi seperti sekarang ini.

"Rakyat sedang menunggu kebijakan yang sifatnya trobosan, brilliant (cemerlang), smart (cerdas) untuk mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Krisis kesehatan (pandemi Covid-19), kita tahu sudah banyak memakan korban jiwa dan juga korban-korban yang terpapar lainnya, sudah ribuan," jelasnya.

Begitu pula krisis ekonomi, menurutnya, telah menyebabkan pengangguran, kriminalitas meningkat, kemiskinan meningkat, dan itu butuh kebijakan untuk menanganinya. "Bukan malah mengeluarkan Perpres yang tidak ada kaitannya dengan persoalan rakyat yang sedang dihadapi rakyat," tandasnya.

Ia menegaskan, Perpres ini tampak jelas berpotensi mengarah kepada umat Islam. Karena, ujarnya, umat Islam ini adalah umat mayoritas di negeri ini. Menurutnya, semua kebijakan pasti berdampak kepada umat Islam, karena umat Islam mayoritas. 

"Nah, apalagi isu radikalisme terorisme ini juga selama ini, memojokkan umat Islam, dan isu ekstremisme ini dikaitkan dengan isu radikalisme dan terorisme, tindak kekerasan dan terorisme," paparnya.

Menurutnya, hal ini jelas sasarannya menindaklanjuti opini yang memojokkan umat Islam terkait radikalisme dan terorisme, ditambah lagi sekarang ekstremisme. Jelas ia nilai, arahnya berpotensi kepada umat Islam yang selama ini terpojokkan dan menjadi korban narasi radikalisme atau terorisme.

"Sikap umat Islam mestinya, harus sebaliknya, jangan mau dipecah belah. Harusnya umat Islam, justru meningkatkan semangat persatuan dan semangat ukhuwah Islamiah," tegasnya.

Ia berharap, umat jangan mau terjebak dan diprovokasi untuk dipecah-belah, saling lapor-melaporkan, saling membenci, dan saling mencurigai. Ia khawatir, jika saling curiga dan saling lapor, anak bangsa terjebak saling lapor-melaporkan. 

"Jadi nggak ada perkerjaan lain nanti gitu. Nah, ini umat Islam seharusnya memperkuat semangat ukhuwah dan semangat persatuan," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar