Perpres Penanggulangan Ekstremisme, Untuk Siapa?

Di tengah situasi melonjaknya jumlah pasien yang terpapar covid-19 dan juga bencana-bencana yang sedang menimpa beberapa daerah dinegeri ini, pemerintah mengeluarkan  peraturan dalam bentuk Perpres untuk Penanggulangan Ekstremisme (PE). 

Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah isu ekstrimisme ini lebih menjadi ancaman nyata untuk rakyat, dibanding sulitnya rakyat bertahan hidup di tengah kondisi wabah dan bencana yang terjadi saat ini, jadi untuk siapakah Perpu PE itu disahkan? Apakah benar Perpres tersebut diteken lantaran semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lndonesia?

Dilansir dari Detik.com (17/01/21). Perpres ini tertuang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Perpres diteken Jokowi pada 6 Januari 2021. 

"Bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan," demikian bunyi menimbang dalam Perpres tersebut seperti dikutip detikcom, Minggu (17/1/2021).

Dalam Perpres dijelaskan, aturan ini diterbitkan untuk memberikan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Selain itu, RAN PE ini juga memiliki 5 sasaran khusus.
Untuk menindaklanjuti Perpres RAN PE ini, dalam lampiran juga tertuang program-program yang harus dilakukan untuk mewujudkan RAN PE ini. Salah satunya adalah terkait program yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemolisian masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan yang mengarah pada terorisme. Program tersebut adalah pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Nantinya, masyarakat dilatih untuk memolisikan orang yang diduga terlibat dalam Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Detik.com 17/01/21). 

Perpres ini berpotensi untuk menjauhkan Islam dari umat serta berpotensi memecah belah umat (adu domba), saling curiga dan terjadinya aktivitas memata-matai dalam masyarakat, padahal dalam ajaran Islam, Islam secara tegas melarang perbuatan memata-matai. Seperti yang tertulis dalam AlQuran, Allah SWT berfirman: “Hai orang orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.” (QS Al-Hujurat: 12).

Imam Abu Hatim al-Busri rahimahullah berkata, “Tajassus (memata-matai) adalah cabang dari kemunafikan, sebagaimana sebaliknya prasangka yang baik merupakan cabang dari keimanan. Orang yang berakal akan berprasangka baik kepada saudaranya dan tidak mampu membuatnya sedih dan berduka. Sedangkan orang bodoh akan selalu berprasangka buruk kepada saudaranya dan tidak segan-segan berbuat jahat dan membuatnya menderita.” (Raudhah al-Uqala’, hlm. 131).

Narasi ekstremisme dan terorisme memang sudah lama bergulir di dunia, termasuk negeri ini. Mirisnya, seakan pelaku tindak ekstremisme hingga terorisme disematkan pada umat Islam. Karena saat ini terjadi peperangan yang tidak seimbang antara ideologi Islam dan ideologi sosialis  kapitalisme sekuler yang diemban oleh banyak negara. Disisi  lain, Islam hanya diemban oleh individu dan kelompok dakwah saja, dan belum ada satu negarapun yang mengemban ideologi islam di dunia ini.

Salah satu upaya mereka ialah dengan terus mencitraburukkan ajaran Islam secara sistematis dengan melakukan propaganda yang mengaitkan Islam dengan terorisme, fundamentalisme, ekstremisme, dan berbagai sebutan yang menyudutkan  umat Islam. Tujuannya tidak lain adalah mencegah bangkitnya Islam sebagai ideologi yang jelas akan mengancam bercokolnya ideologi kapitalis di dunia saat ini, sehingga segala daya upaya diusahakan untuk mencegah kebangkitan Islam, serta mencegah berdirinya sebuah kekuatan politik Islam yang bisa mengancam existensi ideologi sekuler kapitalis saat ini.

Oleh sebab itu umat Islam harus segera menyadari, bahwa Islam bukan hanya sebagai agama tapi Islam adalah sebuah ideologi yang harus di emban bagi para penganutnya karena ideologi kapitalis sekuler akan  mengerahkan segenap potensi yang ada untuk memusnahkan akidah dan sistem Islam serta menggantikannya dengan sekularisme.

Dan hanya dengan kekuatan politik Islam sajalah yang dapat mengimbangi bahkan bisa mengalahkan hegemoni penjajah barat, yang berideologi sekuler kapitalis. Politik itu adalah sebuah negara yang berazaskan pada Islam kaffah yakni daulah khilafah Islamiyah. Karena itu, umat Islam harus fokus dan serius memperjuangkan tegaknya khilafah sesuai metode dakwah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Karena Khilafah akan menerapkan hukum Islam secara kaffah yang akan melindungi kemuliaan dan kehormatan umat Islam didunia, Tanpa adanya  khilafah  yang menyatukan dan melindungi umat di dunia, maka penindasan dan ketidakadilan terhadap kaum muslimin akan terus berulang. Wallahhu 'alam bishowab.[]

Oleh: Isty Ummu Aiman

Posting Komentar

0 Komentar