Perpres Ekstremisme Menambah Daftar Produk Fasad Kapitalisme

Sah! Tertanggal 6 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Perpres ini resmi berlaku sejak diundangkan pada 7 Januari 2021. 

Dalam lampiran yang diunggah di laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diketahui ada lebih dari 125 rencana aksi nasional yang merupakan serangkaian program yang terkoordinasi (coordinated programmes) yang akan dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga terkait guna memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan (jdih.setkab.go.id). 

Salah satu dari rencana aksi yang tertulis dalam lampiran perpres ini adalah pelatihan bagi penceramah agama untuk mendorong moderasi beragama. Tujuannya adalah terselenggaranya pelatihan terhadap penceramah agama terkait pandangan moderat dalam beragama. Diharapkan pelatihan ini akan meningkatkan jumlah penceramah yang mempunyai pandangan dan sikap moderat dalam beragama. 

Program penderasan paham Islam moderat bukan kali ini saja dikemas dalam bentuk kebijakan penguasa. September tahun lalu, adanya kebijakan sertifikasi ulama juga memiliki tujuan yang sama yakni memastikan para penceramah memiliki wawasan moderasi beragama. Bedanya, kala itu diksi yang digunakan adalah menangkal gerakan radikalisme, sedangkan sekarang digunakan istilah ekstremisme. Apapun sebutannya, semuanya mengarah pada satu tujuan yakni upaya mendangkalkan ajaran Islam dengan memoderasi Islam. 

Islam sejatinya tak mengenal istilah moderat. Terminologi ini justru lahir dari peradaban Barat. Kala itu, di Eropa terjadi konflik antara pihak gerejawan yang menghendaki dominasi agama dalam kehidupan dengan para filsuf dan cendekiawan yang mengingkari adanya agama dan dominasi para pemuka agama. Konflik ini akhirnya diselesaikan dengan mengambil sikap kompromi (jalan tengah/moderat). Sikap inilah yang kemudian disebut sebagai sekularisme yakni pemisahan antara agama dengan kehidupan. Sekularisme inilah yang kemudian menjadi akidah bagi ideologi kapitalisme dan disebarluaskan ke seluruh dunia, termasuk ke negeri-negeri kaum muslim. 

Sedangkan istilah Islam moderat gencar dikampanyekan oleh Barat setelah peristiwa WTC 11 September 2001, dimana George Bush mengklaim kelompok Islam adalah dalang pengeboman menara kembar itu. Disematkannya label Islam radikal oleh Barat ditujukan untuk menggiring umat Islam menerima istilah Islam moderat. Hingga kemudian sebuah lembaga think tank Amerika Serikat mengeluarkan rekomendasi klasifikasi Islam menjadi Islam radikal/fundamentalis, Islam moderat/sekuler, Islam modernis dan Islam tradisionalis. RAND Corporation juga menjelaskan ciri-ciri dan perlakuan kepada masing-masing kelompok Islam tersebut. 

Menurut Barat, Islam moderat adalah Islam yang terbuka dan menerima nilai-nilai Barat seperti demokrasi dan HAM, Islam yang tidak bertentangan dengan sekularisme Barat, serta tidak menolak berbagai kepentingan Barat. Tak heran jika kemudian kelompok inilah yang dianggap sebagai Islam ramah oleh Barat dan dijadikan mitra oleh mereka. 

Sebaliknya, Islam radikal/fundamentalis dicirikan sebagai sosok yang intoleran, memperjuangkan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan melalui tegaknya khilafah, menolak demokrasi dan sangat kritis terhadap nilai-nilai Barat lainnya. Kelompok inilah yang kemudian dijadikan musuh bersama bagi ketiga kelompok Islam lainnya. 

Meski makna ekstremisme masih multitafsir, namun berdasarkan program moderasi beragama tersebut dapat kita ketahui arah kebijakan ini tak lain adalah deislamisasi yakni berusaha untuk mendistorsi ajaran Islam. Islam yang sempurna hanya akan dimaknai sebagai ibadah ritual (aqidah ruhiyah) semata, sedangkan Islam politik (aqidah siyasiyah) dieliminasi dari kehidupan. Upaya mendangkalkan ajaran Islam ini berbahaya sebab akan membuat pemahaman umat Islam semakin jauh hingga tak lagi mampu mengenali ajaran agamanya sendiri dan justru terjerumus pada nilai-nilai Barat, bahkan membuat umat Islam tega mengkriminalisasi ajaran agamanya sendiri. 

Poin kedua dari rencana aksi yang juga meresahkan adalah adanya pelatihan pemolisian masyarakat. Kaburnya makna ekstremisme justru membuka peluang terjadinya aksi saling tuduh. Hal ini dinilai akan mendorong masyarakat untuk saling lapor antar kelompok satu dengan kelompok yang lain dengan berbekal dugaan terpapar ekstremisme. Kegiatan memata-matai aktivitas kelompok lain pun seolah menjadi legal dengan adanya perpres ini. 

Padahal, Allah telah mengharamkan aktivitas memata-matai kaum mukmin (tajassus) sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Hujurat ayat 12, “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka (kecurigaan) karena sebagian dari prasangka itu dosa. Janganlah kalian memata-matai (mencari-cari keburukan orang). Jangan pula kalian menggunjing satu sama lain. Apakah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang (QS. al-Hujurat: 12). 

Tajassus secara bahasa bermakna mencari-cari berita dan menyelidiki sesuatu yang bersifat rahasia. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain dan jangan pula menyelidiki rahasia-rahasianya untuk mencari keburukan-keburukannya.” (Ath-Thabari, Tafsir ath-Thabari, 22/304). Para ulama memasukkan tajassus ke dalam deretan dosa besar. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Imam adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair dan Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Az-Zawajir. 

Selain mendatangkan dosa, tajassus yang berpotensi memicu terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat ini pun akhirnya akan membuat ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan terwujud. Hal ini sangat berbeda dengan peradaban Islam yang dahulu pernah tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Bukan hanya kerukunan antar umat Islam yang berhasil diwujudkan, bahkan keharmonisan antar umat beragama lain pun terpotret sepanjang tak kurang dari 1300 tahun lamanya. 

Salah satu bentuk keharmonisan hubungan beragama ditemukan di Andalusia (kini Spanyol) yang kala itu dipimpin oleh Kekhilafahan Umayyah. Maria Rosa Menocal, seorang Profesor Bahasa Spanyol dan Portugis di Yale University, dalam bukunya “Surga di Andalusia: Ketika Muslim, Yahudi dan Nasrani Hidup dalam Harmoni”, melukiskan bagaimana dibawah pemerintahan Umayyah yang berkuasa di Andalusia (756-1492M), tiga agama yakni Islam, Yahudi dan Nasrani bisa hidup berdampingan dengan damai dibawah penerapan hukum Islam.” 

Oleh sebab itu, lahirnya perpres ini justru semakin memperpanjang daftar produk fasad (rusak) ideologi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Perpres ini bukan hanya akan semakin mendangkalkan ajaran Islam dan membuat umat Islam memiliki pemahaman yang salah terhadap agamanya sendiri, tetapi juga berpeluang mengadu domba masyarakat. 

Maka dari itu, sudah saatnya kita campakkan sistem hidup kapitalisme yang hanya akan terus menerus memproduksi kebijakan-kebijakan yang melahirkan kerusakan ini dan kembali pada sistem hidup yang bersumber dari Sang Ilahi. Ialah sistem Islam yang peraturan hidupnya dijamin membawa rahmat bagi sekalian alam. Wallahua’lam bish-shawab.[]

Oleh: Dwi Miftakhul Hidayah, S.ST
(Aktivis Muslimah Jember)

Posting Komentar

0 Komentar