Perlu Diagnosa Tepat Terhadap Problem Negara


Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2021. Sehari kemudian, 7 Januari 2021 Perpres ini resmi diundangkan.
Munculnya Perpres ini didasari oleh semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia dan telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Alasan lainnya, RAN PE ini dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan (beritasatu.com, 17/1/2021).

Terbitnya RAN PE di awal tahun ini sukses memicu polemik. Banyak pihak menilai RAN PE berbahaya, sebab bisa menimbulkan gesekan secara horizontal di tengah masyarakat dan berpotensi memecah belah umat. Pihak lainnya juga mempertanyakan urgensi dari perpres ini, mengingat banyak sekali permasalahan yang lebih penting untuk ditangani, ketimbang mengeluarkan kebijakan terkait ekstrimisme. Aroma tak sedap juga dirasakan oleh berbagai kalangan yang khawatir bahwa RAN PE akan menjadi alat gebuk terhadap umat Islam.

Sangat wajar jika publik mempertanyakan urgensi perpres RAN PE ini. Sebab secara kasatmata rakyat sedang bertaruh nyawa melawan pandemi covid-19. Apalagi positivity rate atau rasio positif Covid-19 kembali pecah rekor pada Minggu (24/1/2021), dengan persentase 33,24%. Prosentasi ini jauh melampaui standar WHO yang hanya sebesar 5%. Dengan melonjaknya jumlah kasus baru, maka kasus positif Covid-19 telah mencapai 989.262 orang. Sebanyak 798.810 orang dinyatakan sembuh dan 27.835 orang lainnya meninggal dunia. Bahkan diprediksikan kasus Covid-19 akan tembus 1 juta orang dalam beberapa hari ke depan (m.cnnindonesia.com, 24/1/2021).

Di sisi lain, hingga akhir Desember 2020,  utang Indonesia tercatat sebesar Rp 6.074,56 triliun, atau setara dengan 38,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan utang yang demikian besar, diperkirakan Indonesia belum bisa melunasi utang hingga 2050 (kompas.com, 18/1/2021).

Ekonomi Indonesia juga masih dalam kondisi lesu. Sepanjang tahun 2020, pertumbuhan ekonomi jauh dari harapan. Pada kuartal 1 pertumbuhan berada di angka 2,97%, kuartal 2 turun menjadi minus 5,32%, kuartal 3 minus 3,49% dan Indonesia resmi masuk ke jurang resesi. Dengan pertumbuhan ekonomi rendah, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dimana-mana. Pada Agustus 2020 jumlah angka PHK telah mencapai 9,7 juta orang (cnbc.com, 4/12/2021).  

Kasus korupsi juga naik daun di tahun 2020. 
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengungkapkan, ada 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020. Dari jumlah itu, 139 di antaranya merupakan kasus korupsi baru. Tersangka yang telah ditetapkan ada 372 orang dan nilai kerugian negara sebesar Rp 18,1 triliun (kompas.com, 29/9/2021).

Menjelang akhir 2020, rakyat Indonesia juga dikejutkan oleh kasus korupsi dua menteri. Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), ditangkap KPK pada Rabu (25/11/2020) atas dugaan korupsi benih lobster. Sementara, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ditangkap ditangkap pada Sabtu, 5 Desember 2020 karena dugaan korupsi dana bansos Covid-19 yang merugikan negara sebesar 17 miliar.

Sedemikian parah permasalahan yang ditanggung negeri ini. Alangkah bijak jika energi pemerintah dikerahkan maksimal untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apalagi semua permasalahan itu tidak memiliki korelasi dengan isu ekstrimisme dan radikalisme. Hal ini dikuatkan oleh data dari Riset Balitbang Kemenag dan PPIM UIN Jakarta yang menunjukkan hubungan antarumat beragama justru lebih baik daripada hubungan intern agama (sindonews.com, 24/1/2021).

Jika dipikirkan lebih mendalam, semua permasalahan negara itu justru berpangkal dari bercokolnya ideologi kapitalisme sekularisme di negeri ini. Kapitalisme sekulerisme adalah sepaket ideologi yang membenci peran agama dalam mengatur kehidupan. Keduanya memberi kebebasan seluas-luasnya kepada manusia untuk mengatur urusan dunia berdasar hawa nafsunya. Sehingga wajar jika akhirnya ajaran Islam disemat cap radikal, intoleran, dan  ajaran ekstrim. Sebab, Islam sebagai satu-satunya agama yang memiliki aturan sempurna untuk mengatur aktivitas manusia memang bertentangan secara diametral dengan kapitalisme sekulerisme.

Alhasil, jika pemerintah serius ingin mengakhiri derita negeri, maka yang harus ditempuh adalah mencabut dan membuang jauh kapitalisme sekularisme dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan malah membuat aturan yang justru bisa menyulitkan rakyat banyak. Wahai para pemimpin, ingatlah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

اللَهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفِقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

“Yaa Allah barang siapa yang menjadi wali/mengurusi perkara umatku lalu ia memberatkan mereka maka beratkanlah perkaranya, dan barang siapa yang mengurusi suatu perkara umatku lalu ia lembut kepada mereka maka lembutlah kepadanya.” (HR Muslim no 1828)

Saat ini, yang dibutuhkan umat adalah hadirnya pemimpin yang amanah dalam mengurusi dan melayani rakyat. Sebagaimana sosok Khalifah Umar bin Khattab, rakyat butuh pemimpin yang rela menahan lapar ketika rakyat kesulitan mendapatkan makanan. Pemimpin yang hidup sederhana ketika rakyat dalam kondisi kekurangan. Pemimpin yang siap mati melindungi rakyat dari segala macam ancaman. Namun pemimpin sekaliber Umar, hanya hadir dalam sistem Islam, yakni Khilafah. Oleh karena itu, solusi logis untuk mengakhiri permasalahan pelik yang membelit saat ini adalah mewujudkan pemimpin yang amanah dan tegaknya khilafah.[]

Oleh: Wati Ummu Nadia

Posting Komentar

0 Komentar