Peraturan Khilafah Menjaga Agama dan Warga Negara


Wajah-wajah baru kini menghiasi pergantian kementrian. Enam Menteri baru dari hasil resuffle Presiden Joko Widodo telah resmi dilantik tepatnya pada 23 Desember 2020, namun ternyata tidak sedikit menuai polemik yang terjadi di masyarakat. 

Salah satunya adalah pergantian Menteri Agama baru. Sebelumnya jabatan Menteri Agama dipegang oleh Fachrul Razi, kini digantikan oleh Yaqut Cholil Qoumas. Pada pelantikan ke enam menteri tersebut, menteri agama baru menyampaikan pendapatnya bahwa agama adalah sebuah inspirasi bukan aspirasi, selain ia menegaskan Islam tidak boleh memasuki tatanan pemerintah. 

Pidato yang dilontarkan sontak menimbulkan banyak pertanyaan yang muncul ditengah kalangan umat muslim. Sebenarnya apa tujuan dari pernyataan Menteri Agama tersebut?

Dilansir dari (CNNIndonesia.com, 26/12/2020), Yaqut menyatakan bahwa pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga yang menganut dua kepercayaan, lantaran tidak ingin ada warganya yang terusir hanya karena perbedaan keyakinan. Menurut Yaqut sendiri, orang-orang seperti itu harus dilindungi karena juga bagian dari negara. 

Pernyataan Yaqut juga ditanggapi oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra dalam (CNNIndonesia.com, 26/12/2020) terlihat menyetujui pernyataan Yaqut. Azyumardi menyatakan bahwa pemerintah mengafirmasi kelompok-kelompok minoritas. Karena menurutnya kelompok minoritas ini banyak dipersekusi oleh kelompok Islam ‘Berjubah’. 

Ada agenda apa dibalik pernyataan yang dilontarkan? Akankah isu-isu berkaitan dengan agama benar-benar akan dihabiskan agar tidak muncul dipermukaan? Sebegitu menjadi ancamankah? Bukankah masih banyak peran agama dalam kehidupan yang harus dioptimalkan di bawah tanggungjawabnya?

Pluralisme Biang Masalah

Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk menjaga budayanya masing-masing. 

Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang menuju pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir atau kebebasan mencari informasi. Singkatnya pluralisme adalah pengakuan atau menyamakan semua ajaran adalah sama (termasuk Islam dengan ajaran lainnya).

Penganggapan semua ajaran adalah sama semakin diperkuat dengan adanya kebebasan berpikir yang diemban oleh umat muslim saat ini. Pemisahan agama dari kehidupan atau sekulerisme menjadi akar permasalahannya. 

Sekulerisme tidak menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sumber aturan, melainkan dengan menjunjung tinggi kebebasan berpikir manusia dan meletakkan aturan tertinggi di tangan manusia.

Maka tak heran, jika masyarakat Indonesia khususnya umat muslim mulai menerima dengan terbuka pluralisme di bawah indahnya sekulerisme hari ini. Haq bathil telah nyata hilang batasannya.

Hal ini didukung dengan sistem negara hari ini yaitu demokrasi yang menganut asas sekulerisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Agama hanya masalah personal tidak untuk kehidupan umum. Demokrasi juga menerangkan bahwa aturan tertinggi berada di tangan manusia bukan Allah Swt, aturannya lahir dari manusia bukan Pencipta.

Khilafah Tidak Mengakui Pluralisme

Pada tanggal 28 Juli 2005, MUI menerbitkan fatwa yang melarang pluralisme. Dalam fatwa tersebut, pluralisme utamanya agama sebagai objek persolan yang dipersilisihkan, memiliki definisi sebagai berikut;

Suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relative. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. 

Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup serta berdampingan di surga. MUI menyatakan bahwa pluralisme dalam konteks tersebut bertentangan dengan agama Islam.

Islam hadir dari Pencipta diturunkan menjadi penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Agama Islam adalah sebuah ajaran yang mencakup segala peraturan tentang kehidupan, maka tidak heran jika Islam mampu menjadi aspirasi sekaligus inspirasi.

Islam diturunkan untuk mengatur umat manusia di dunia, aturannya bersumber dari Pencipta, Allah SWT. Seluruh kehidupan akan berjalan semestinya dengan penerapan syariat yaitu hukum Islam dalam sebuah wadah pemerintahan Islam atau negara Islam, khilafah.

Khilafah adalah langkah praktis dan wadah yang mampu menyiapkan serta melaksanakan hukum sesuai syariat Islam. Khilafah mempunyai aturan ketatanegaraan sesuai dengan Islam. 

Seorang pemimpin dalam khilafah yaitu khalifah bertanggungjawab mengurusi warga negaranya tanpa terkecuali sesuai dengan rujukan syara'/syariat Islam, berusaha tidak melenceng satu pun aturan dari jalan koridor syara'. 

Karena memang tugas utama nan mulia khalifah dalam negara berbasis aqidah Islam adalah menerapkan Islam kaffah (sempurna dan menyeluruh). Sehingga tidak akan terjadi sikap dan pernyataan yang rancu, karna semuanya sudah jelas hak kewajiban serta wewenangnya dalam Islam, tidak melenceng dari rel sedikitpun, demi keselamatan.

Begitu pula yang terjadi dalam naungan khilafah. Khilafah berhak membubarkan bahkan melarang bahwa ajaran-ajaran sesat yang mengatasnamakan Islam. Ajaran-ajaran sesat seperti ahmadiyah dan syiah telah jelas dimana letak kesalahannya.

Sejak masa Nabi Saw dan Khulafaur Rasyidin, Islam tidak bermasalah dengan pluralitas dan toleransi. Islam mengatur keragaman dan perbedaan secara sempurna. Islam menjelaskan hukum dan etika untuk memecahkan persoalan-persoalan yang lahir dari keduanya. 

Daulah Islam juga telah membuktikan keunggulan syariah Islam dalam menyelesaikan problem keragaman dan perbedaan serta problem ikutannya. 

Kaum muslim tidak memaksa orang kafir untuk masuk Islam (QS 2: 256). Orang kafir dibiarkan menjalankan peribadahan sesuai agama dan keyakinan mereka. Kaum muslim juga dilarang mencela sesembahan agama lain tanpa dasar ilmu (QS 6: 108). 

Selain itu dalam buku Nidzam Al Islam karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan dalam Rancangan Undang-undag Dasar Khilafah bahwa orang-orang non muslim dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan peraturan umum. Terhadap orang-orang non muslim dalam hal makanan, minuman dan pakaian, diperlakukan sesuai dengan agama mereka, sebatas apa yang diperbolehkan hukum syara’.

Negara juga memberlakukan hukum-hukum syara’ selain perkara-perkara di atas bagi seluruh rakyat (muslim maupun non muslim), baik menyangkut hukum muamalat, uqubat, bayyinat, sistem pemerintahan, ekonomi dan sebagainya. 

Dari sini bisa kita lihat bahwa Islam tidak bermasalah dengan pluralitas dan toleransi dalam negara, karena itu memang peran sebuah negara. Tetapi jika penganggapan bahwa semua agama adalah sama dan menganggap bahwa semua pemeluk akan memasuki surga secara berdampingan jelas itu salah besar. Karena telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam QS Ali Imran: 19 

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya." Wallahu'alam bishawwab.[]

Oleh: Sonia Padilah Riski S.P 
(Aktivis Muslimah Semarang, Pegiat Komunitas Alfath Line) 

Posting Komentar

0 Komentar