Penolakan Seragam Jilbab, Wujud Nyata Islamophobia


Seragam Jilbab sekolah kini kembali menjadi perbincangan hangat di beberapa media massa. Hal ini berawal dari beredarnya video salah satu orang tua siswi non Muslim di SMKN 2 Kota Padang yang menolak anaknya menggunakan kerudung (jilbab) sebagai aturan berseragam di sekolah.

Dilansir dari Detik.com, (23/01/2021)
Rusmadi selaku Kepala Sekolah SMK 2 Padang mengungkapkan ada 46 siswa non muslim berada di sekolah tersebut. Semua mengenakan hijab kecuali Jeni Cahyani Hua, seorang murid yang dilarang oleh orangtuanya untuk mengikuti aturan sekolah mengenakan hijab.

Menurutnya, pihak sekolah tak pernah melakukan paksaan apa pun terkait pakaian seragam bagi non Muslim. Dia menyebut, para siswi non Muslim di SMK tersebut memakai kerudung atas keinginan sendiri.

"Tidak ada memaksa anak-anak. (Di luar aturan sekolah), memakai pakaian seperti itu adalah juga keinginan anak-anak itu sendiri. Kami pernah menanyakan, nyaman nggak memakainya. Anak-anak menjawab nyaman, karena semuanya memakai pakaian yang sama di sekolah ini, tidak ada yang berbeda. Bahkan, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan (Islam) yang kami adakan, anak-anak non Muslim juga datang, walaupun sudah kami dispensasi untuk tidak datang. Artinya, nyaman anak-anak selama ini," jelas Rusmadi.

Kasus ini terus diangkat ke publik seolah menjabarkannya sebagai kasus intoleransi. Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar mengatakan, kericuhan polemik ini seolah di-framing. Dengan kata lain, diangkat seolah pemaksaan itu benar-benar terjadi.

Kemendikbud menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, yang memaksa seorang siswi beragama Kristen mengenakan kerudung. Tidak hanya itu, Komnas HAM, Anggota DPR RI, KPAI, hingga LBH juga ikut bersuara. Bahkan mereka menuntut agar aturan penggunaan jilbab di sekolah tersebut dihapuskan karena tidak sesuai dengan kebhinekaan Indonesia. Komnas HAM juga mengatakan bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.


Intoleran Lahir dari Sistem Sekuler

Kontroversi seragam kerudung bagi siswa SMKN 2 Padang (Muslim dan non Muslim) bukan pertama terjadi. Sebelumnya, Ahok sebagai Gubernur DKI juga mempersoalkan hal serupa. Namun, kejadian yang berbeda pada tahun 2014, 40 sekolah dilarang memakai jilbab di Bali. Jelas sekali melarang umat Muslim untuk mengenakan pakaian Muslimnya ditengah minoritas di Bali.

Sebaliknya saat siswa Muslimah di banyak sekolah secara resmi dilarang berpakaian Muslimah, tidak banyak yang membela. Ini juga menegaskan terjadinya tirani minoritas.

Di dalam negeri yang menerapkan sistem kapitalisme-liberal, seragam muslim hijab adalah salah satu pakaian sekolah yang diatur dalam Permendikbud No. 45 tahun 2014, selain seragam reguler lengan pendek/rok pendek, dan seragam reguler lengan panjang/rok panjang. Artinya, setiap siswa dibebaskan memilih seragam yang ingin digunakan terlepas siswa tersebut Muslim atau non Muslim.

Padahal hijab bagi Muslimah yang telah baligh menurut pandangan Islam adalah kewajiban. Untuk non Muslim, Islam tidak akan memaksa mereka untuk menggunakan hijab saat berada di luar rumah. Namun saat ini atas nama HAM dan libelarisme (ide kebebasan) yang lahir ideologi kapitalisme, memakai pakaian Muslimah bagi perempuan Muslim hukumnya justru menjadi mubah (boleh).

HAM dan nilai kebebasan dijadikan alasan dalam persoalan ini. Masyarakat yang ingin menjalankan aturan agama di sekolah pun akan kesulitan. Pasalnya, sistem pendidikan yang ada telah disusupi pemikiran sekulerisme yang bertentangan dengan Islam. Menolak syariat menjadi aturan dalam kehidupan, sehingga melaksanakan berbagai aktivitas berdasarkan pemikiran manusia sendiri yang sudah jelas-jelas lemah.

Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem sekuler, ajaran Islam dianggap intoleran, bahkan dianggap sebagai sumber lahirnya diskriminasi dan pelanggaran HAM.


Jilbab Menurut Pandangan Islam

Islam adalah agama yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala (Sang Pencipta), hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri. Dalam hubungan manusia dengan diri sendiri mencakup makanan, pakaian.

Terkait hubungan manusia dengan dirinya, Islam mewajibkan muslimah yang sudah baligh mengenakan kerudung atau menutup aurat secara sempurna adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Seperti tertuang Al-Qur’an surah An-Nur ayat 31 (perintah mengenakan kerudung) dan surah Al Ahzab ayat 59 (perintah mengenakan jilbab), serta surah Al Ahzab ayat 33 (tidak tabarruj atau berhias secara berlebihan dalam berpakaian atau ber-make up).

Dalam sejarah peradaban Islam di mana umat Islam dan non muslim hidup berdampingan, perempuan non muslim juga menggunakan pakaian yang sama dengan muslimah, yaitu kerudung dan jilbab. Hal ini tidak dibedakan, mengingat sebagai warga negara punya hak yang sama. Aturan berpakaian dalam kehidupan menyangkut kewenangan negara Islam untuk mengaturnya. Sebagai kafir dzimmi yang mau patuh dan sukarela menjadi warga negara daulah, tidak ada paksaan. Non Muslim dalam urusan makanan dan pakaian mereka diperlakukan sesuai agama mereka dan dalam ruang lingkup aturan syara’ yang diperbolehkan.

Itulah aturan syariat Islam yang hadir untuk mengatur kehidupan manusia dengan adil dan bijaksana. Hingga aturan berpakaian yang memperhatikan kehormatan perempuan, tidak hanya bagi Muslimah tetapi juga bagi perempuan non Muslim. Wallahu’alam bish-shawwab.[]

Oleh: Zulaikha
(Mahasiswi IAIN Jember dan Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar