Pengamat: Bukan Soal HAM, Penolakan Seragam Jilbab Kental Nuansa Islamophobia



TintaSiyasi.com-- Polemik seragam jilbab di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang Sumatera Barat, dinilai Pengamat Politik dari Indonesia Justice Monitor Luthfi Afandi bukan soal HAM, tetapi sangat kental nuansa islamophobia.

"Saya melihat adanya penolakan aturan berbusana Muslimah bagi siswa non Muslimah di Padang, sangat kental dengan nuansa islamophobia, bukan karena alasan melanggar HAM," tuturnya kepada Tintasiyasi.com, Selasa (26/1/2021).

Karena menurutnya, jika yang dipersoalkan tentang pelanggaran HAM, ia mempertanyakan, kejadian pelarangan pelajar Muslimah mengenakan kerudung di Bali dan Manokwari. "Tidak seheboh saat siswa diharuskan mengenakan kerudung," jelasnya.

Jika ini benar karena masalah HAM, ia mempertanyakan bukankah pelarangan penggunaan busana Muslimah di sekolah juga melanggar HAM. Tapi, ia heran mengapa yang dipermasalahkan hanya aturan yang mengharuskan penggunaan seragam busana Muslimah.

Menurutnya, hal ini menunjukkan buruknya standar HAM. "HAM hanya akan peduli dengan kebebasan ala sekularisme, tetapi tidak akan peduli dengan kebebasan menjalankan syariat Islam," tandasnya.

Ia khawatir bahaya di balik isu pembuka penolakan aturan mengharuskan non Muslimah, kemungkinan akan ditutup dengan penolakan busana Muslimah di sekolah ke depannya. "Sehingga target mereka adalah membiarkan busana Muslimah itu menjadi pilihan, bukan keharusan. Ini jelas berbahaya," lanjutnya.

Bahkan menurutnya, agenda tersebut bisa saja berjalan mulus, mengingat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim sudah mengeluarkan pernyataan yang melarang sekolah membuat peraturan seragam dengan kekhususan agama tertentu. "Artinya bisa jadi aturan berbusana Muslimah di sekolah negeri akan dievaluasi bahkan dicabut," terangnya.

Ia mengingatkan, sebenarnya aturan sekolah dengan berbusana Muslimah di Padang Barat, sudah diberlakukan sejak lama. 

"Bahkan mantan Walikota Padang, Fauzi Bahar menyebut sejak zaman dirinya menjadi Walikota, yakni tahun 2005. Artinya sudah sekitar 16 tahun. Itu pun diwajibkan hanya untuk muslimah," pungkasnya.[] Dewi Srimurtiningsih

Posting Komentar

0 Komentar