Pembubaran Ormas Islam, Advokat: Ormas Punya Hak Konstitusional



TintaSiyasi.com-- Menanggapi pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Islam, yaitu FPI (Front Pembela Islam). Advokat Muslim Ahmad Khozinuddin, SH buka suara. Ia menilai setiap ormas Islam memiliki hak konstitusional, jadi pembubaran ormas Islam merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusional.

“Ormas baik terdaftar atau tidak itu memiliki hak konstitusional untuk menjalankan hak konstitusional sebagaimana diatur di ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan kemerdekaan berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat,” tuturnya dalam Fokus Grup Diskusi dengan tema Ormas Islam Dilarang, Upaya Pembungkaman Dakwah Islam? di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Ahad (3/1/2021).

Menurutnya, pengumuman pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) yang dikeluarkan oleh enam pejabat menteri, merupakan keputusan politik bukan keputusan hukum.

Menurutnya, keputusan pengumuman pembubaran dan juga pelarangan kegiatan Front Pembela Islam (FPI) yang dikeluarkan oleh enam pejabat tinggi kementerian dan lembaga yakni Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT), bukanlah keputusan hukum tetapi keputusan politik. 

"Kenapa demikian karena pengumuman keputusan SKB enam kementerian dan lembaga ini tidak ditempuh melalui proses hukum, di mana tuduhan-tuduhan itu bisa dibuktikan dan pihak tertudu bisa memberikan klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan keputusan politik tidak membutuhkan bukti hukum tapi cukup argumentasi politi,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan kepada pemerintah kenapa baru sekarang di tahun 2020 dipersoalkan SKT FPI dipersoalkan. “Aneh sejak 2019 SKT nya tidak diperpanjang tetapi kenapa baru hari ini Desember 2020, 30 Desember tepatnya di 2020 baru diumumkan dibubarkan walaupun pemerintah merujuk secara de facto sejak Juni itu FPI tidak lagi eksis gitu,” ungkapnya.

Lanjutnya, “Padahal sesuai ketentuan pasal 10 undang-undang Ormas yang kemudian diubah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan DPR Perpu menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang pengesahan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan itu organisasi itu berhak memilih apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum apakah yang tidak berbadan hukum itu memiliki SKB atau tidak terdaftar artinya ketika FPI tidak diperpanjang SKTnya FPI bukan berarti bubar tapi tetap sah dan legal hanya menjadi ormas tidak terdaftar,” ujarnya.

“Maka secara filosofis undang-undang nomor 17 tahun 2013 itu kemudian mengadopsi satu pemahaman bahwa ormas itu legal baik dengan atau tanpa SKT, baik di daftarkan atau tidak di daftarkan sehingga tidak ada kewenangan bagi Negara menuduh ormas tadi illegal, terlarang dan sebagainya hanya karena tidak di daftarkan kepada pemerintah,” imbuhnya.

Ia pun menilai bahwa dengan di bubarkannya ormas Islam akan membuka kembali sejarah kelam orde baru yang dimana ormas Islam wajib terdaftar dan mendapat izin dari pemerintah. “Apa yang melatar belakanginya? Yang melatar belakanginya adalah memori kelam di zaman orde baru. Di zaman orde baru semua ormas harus terdaftar, ormas ya. Bukan hanya ormas tapi organisasi apapun ormas, orpol (organisasi politik) dan organisasi yang lainnya itu harus (terdaftar), termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) harus dapat izin dari pemerintah. Kalau tidak (terdaftar) dilabeli OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) dan itu dianggap illegal dan dikejar-kejar oleh rezim orde baru,” ungkapnya.

Ia menduga bahwa yang di persoalkan pemerintah terhadap FPI, karena FPI mempunyai visi dan misi menegakkan khilafah Islamiyah. "Kalau yang dipersoalkan di ketentuan pasal 6 visi misi FPI adalah khilafahnya ini berarti bukan mempersoalkan FPI ini mempersoalkan Islam sama seperti ketika HTI mengemban misi Khilafah dipersoalkan BHP nya dicabut karena Kenapa Khilafah dituding memecah belah NKRI Khilafah dituding bertentangan dengan sila pertama persatuan Indonesia padahal tudingan-tudingan tersebut belum terbukti,” ujarnya

Lanjutnya. “Kenapa karena sampai hari ini sistem ketatanegaraan yang berlaku di negeri ini adalah sistem demokrasi sehingga misalkan kalau pernah dulu Timor Timur lepas dari NKRI itu bukan ulah atau tindakan dari Khilafah itu adalah ulah dan tindakan rezim demokrasi yang pernah berkuasa,” bebernya.

Terakhir pembicaraan ia menegaskan, sikap pemerintah membubarkan ormas Islam merupakan tindakan inkonstitusional. “Saya sudah menulis bahwa keputusan pemerintah itu tidak punya legitimasi tidak sah, illegal, dan inkonstitusional karena memberangus hak konstitusional fungsi warga negara berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat,” ungkapnya. [] Aslan

Posting Komentar

0 Komentar