Pembubaran Ormas, Bukti Demokrasi Layak Mati



Di kala demokrasi menawarkan konsep kebebasan berpendapat yang katanya dapat menampung aspirasi rakyat kepada pemerintah dan konsep trias politika yang menjanjikan rakyat dapat mengadu kepada yudikatif sebagai alat penegakan hukum yang bertugas menyelesaikan perselisihan, jauh sebelum itu Islam telah menawarkan konsep pemerintahan yang tidak anti dengan kritik, bahkan melestarikan aktivitas mengoreksi penguasa oleh individu, masyarakat, maupun partai politik yang dikenal dengan istilah muhāsabah lil hukkām.

Bahkan, perintah untuk mengoreksi penguasa ini tertuang di dalam firman Allah SWT secara jelas.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Qs. Ali-Imran: 104)

Hari ini, tatkala sistem demokrasi diterapkan di banyak negara dan tak henti-hentinya mempromosikan konsep "kebebasan berpendapat" yang katanya mampu menghilangkan otoritarianisme penguasa, nyatanya justru menjadi rahim lahirnya penguasa otoriter.

Setelah sebelumnya pemerintah mengumumkan pencabutan BHP HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), baru-baru ini pemerintah melalui SKB enam pejabat telah membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

Kebijakan ini menuai komentar dari politisi partai Gerindra, Fadli Zon di dalam cuitan akun twitternya pada 30/12/2020. "Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi,".

Tak pelak, sikap otoriter terhadap oposisi memang sangat rentan terjadi di sistem demokrasi, sebagaimana yang telah dikemukakan Steven Levitsky & Daniel Ziblatt didalam bukunya, How Democracies Die. Ini membuktikan bahwa penguasa terpilih melakukan demikian demi melanggengkan kekuasaannya. 

Apalagi dalam hal ini, korban pembubaran adalah organisasi Islam yang konsisten bersuara lantang mengoreksi kebijakan penguasa sesuai perspektif Islam. Tentu selain faktor kebencian terhadap entitas oposisi, ada faktor War on Terrorism yang sengaja dilancarkan demi mencitraburukkan kelompok Islam kepada publik.

Sejalan dengan hal itu, beberapa waktu lalu Menteri Agama RI sempat menggaungkan pernyataan tentang upaya menghentikan populisme Islam yang dinilai menjadi sumber konflik. Jelas hal ini merupakan upaya menjejalkan opini pluralisme agama dan berpotensi membungkam muslim yang ingin berislam kaffah sebagaimana tuntunan syariat, juga mengindikasikan bahwa kedepannya kasus pembubaran ormas Islam, persekusi ulama dan kriminalisasi ajaran Islam akan sangat mungkin terjadi secara terus menerus, selama demokrasi tetap digunakan sebagai sistem bernegara.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Qs. Al-Baqarah: 208)

Tersingkapnya borok demokrasi yang kian menganga ini, menyodorkan kepada kita pertanyaan krusial yang perlu dijawab, masihkah kita percaya pada sistem demokrasi yang selalu saja berupaya membungkam suara-suara Islam, menihilkan peran agama bahkan jelas bukan konsep yang lahir dari akidah Islam?

Jelas, umat harus membuang sistem ini, kemudian beralih memperjuangkan sistem Islam yang shahih, kokoh dan melestarikan aktivitas muhāsabah lil hukkām. Sebab hanya dalam sistem Islam lah, hukum hukum Allah dapat ditegakkan, isu islamophobia dapat dimusnahkan, dan ketaatan total kepada Allah swt dapat direalisasikan. 

Di dalam sistem Islam, bukan hanya individu atau masyarakat saja yang dituntut untuk bertaqwa, namun penguasa juga harus seseorang yang bertaqwa, agar setiap kebijakannya selalu sejalan dengan syari'at Islam. Sehingga, aktivitas amar makruf nahi munkar bukan hal yang mustahil dapat dilakukan, melainkan aktivitas wajib yang harus ditegakkan, baik kepada seluruh lapisan masyarakat maupun kepada setiap aparatur negara. 

Sistem pemerintahan itu bernama Khilafah Islamiyyah.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ 

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (Qs. Thaha : 124) []

Oleh: Fahmiyah Tsaqofah Islamiy

Posting Komentar

1 Komentar

  1. Kita sebagai warga negara Indonesia jangan mudah terpengaruh pada berita profokatif seperti ini, kita harus mengingat perjuangan para pahlawan kita terdahulu yang tidak melihat suku, agama, maupun ras demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan demi tegaknya Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    BalasHapus