PDIP, Serukanlah Hukuman Mati Untuk Koruptor!

TintaSiyasi.com-- Beredar di berbagai WAG (WhatsApp Group) petisi hukuman mati Juliari Peter Batubara, Mantan Menteri Sosial Kabinet Jokowi, yang juga Wabendum PDIP. Juliari telah ditangkap KPK, berstatus tersangka korupsi dana Bansos Covid-19, dengan nilai korupsi Rp 17 M. Petisi tersebut dibuat oleh Forum News Network (FNN).

Kejahatan yang dilakukan Juliari memang diluar nalar sehat dan sangat menjengkelkan. Ditengah-tengah kehidupan ekonomi yang tertatih-tatih; kehidupan masyarakat yang sangat berat akibat hantaman resesi; untuk membiayai berbagai kewajiban Negara harus menumpuk hutang.

Sebagai pejabat Negara yang bergaji besar dia bukannya bersimpati misalnya dengan memotong sedikit gajinya, malah bantuan yang harusnya sampai ditangan masyarakat juga disunat. Harusnya Jokowi sangat murka dengan kelakuan pembantunya ini.

Maka hukuman mati saja rasanya juga kurang. Harusnya dia dimiskinkan dan disita seluruh asetnya. Jika dimasa pandemic saja dia maling uang rakyat maka patut diduga sebagian besar harta kekayaan yang dia miliki juga hasil pat gulipat.

Korupsi jelas merupakan musuh bersama. Selama tidak ada tindakan tegas, keras dan perang total terhadap koruptor maka roda perekonomian tidak akan bisa berjalan karena terjadi kebocoran disana sini; menurunkan minat investasi; meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Mustahil membangun perekonomian meroket tanpa upaya serius memerangi korupsi.

Cina merupakan salah satu contoh Negara yang berhasil keluar dari lingkaran setan korupsi dengan cara menjatuhi hukuman mati. Hari ini Cina merupakan Negara economic superpower. Selama beberapa waktu seperti mudah saja mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit. Hal ini karena mereka berhasil menekan angka korupsi dengan signifikan.

Sebelumnya Cina merupakan Negara yang korupsinya merajalela dari tingkat pusat hingga daerah. Persis seperti Indonesia hari ini. Korupsi sudah meruyak di seluruh jajaran eksekutive, yudikative dan legislative; mulai dari istana hingga ke desa-desa.

Mulai dari yang bernilai mega korupsi seperti Jiwasraya (13,7 Triliun), Asabri (10 T), Bank Century (6,742 Triliun), Pelindo II (6 Triliun), Kota waringin Timur (5,8 Triliun), BLBI (4,58 Triliun), E-KTP (2,3 Triliun) hingga Hambalang (706 Miliar) sampai korupsi receh semacam nota fiktif, tiket fiktif, kegiatan fiktif, kuitansi fiktif, juga perjalanan dinas fiktif dikementerian lembaga serta dinas-dinas di daerah.

Bukankah rezim ini sangat dekat dengan rezim komunis Cina? Ketegasan dalam memerangi korupsi di Cina merupakan hal yang bisa ditiru oleh rezim ini. Jangan tiru kebencian terhadap ajaran Islam dan ulamanya.

Pada kesempatan ini penulis menyerukan kepada PDIP supaya mendorong hukuman mati untuk seluruh Koruptor. Sebab sebagai partai pemenang pemilu, PDIP harusnya menanggung beban moral paling besar terhadap masalah korupsi yang sedang dihadapi negeri ini. Sebagai komitmen dalam bernegara, harusnya yang pertama kali menyerukan hukuman mati adalah PDIP bukan yang lain. 

Seruan hukuman mati yang dilakukan melalui media digital oleh para aktivis jelas sangat terbatas. Akan sangat berbeda jika seruan hukuman mati dilakukan oleh PDIP. Sebagai partai pemenang pemilu PDIP menguasai parlemen, bahkan Presiden juga merupakan “petugas partai” PDIP.  

Sangat mudah untuk mengeluarkan peraturan perundangan. Langkah pertama adalah mengeksekusi Juliari, berikutnya seluruh koruptor baik yang berasal dari PDIP maupun bukan. Jika PDIP menolak hukuman mati maka jelas komitmen PDIP sangatlah lemah dalam memberantas korupsi jika tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Bravo![]


Oleh: Dr. Erwin Permana
Depok, 7 Januari 2020

Posting Komentar

0 Komentar