Pakar Ekonomi: Sistem Kapitalisme Lecehkan Ayat Al Qur'an



TintaSiyasi.com-- Tanggapi karut marutnya penerapan sistem ekonomi kapitalisme, Pakar Ekonomi Islam Dr. Arim Nasim buka suara. “Penerapan sistem ekonomi kapitalis itu pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an,” tuturnya di YouTube Rayah TV dalam acara bertema Muhasabah dan Refleksi Akhir Tahun, Rabu (30/12/2020).

Ia juga mengkaitkan dengan aksi 212, ketika jutaan umat Islam bersatu dan berkumpul bersama dengan satu tujuan, agar pelecehan terhadap Al Qur’an kemudian di hukum. “Nah kalau kesadaran itu kita aplikasikan dalam konteks ekonomi, sebenarnya penerapan sistem ekonomi kapitalis itu pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an aturan Allah,” tuturnya.

Ia mengatakan di tahun 2020 Indonesia sudah mengalami krisis ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, ditambah lagi dengan masuknya musibah pandemi Covid-19 di awal bulan Maret.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi krisis tersebut terkesan memihak kepada para kapitalis dan oligarki kekuasaan, “Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu semakin memperparah krisis dan bahasa saya itu mereka memanfaatkan kondisi pandemi corona itu untuk kepentingan menguatkan oligarki kekuasaan mereka dan eksploitasi mereka terhadap sumber daya alam maupun juga ya memeras dalam bahasa kasar saya dan eksploitasi rakyat untuk kepentingan kelompok dan para kapitalis,” bebernya 

Kemudian ia menyampaikan bukti-bukti bahwa kebijakan pemerintah tersebut pro terhadap para kapitalis dan menyengsarakan rakyat. Pertama, pemerintah mengeluarkan satu Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang, Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang terkait dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.

Ia menilai Perppu tersebut ada kelemahan dan mementingkan kelompok tertentu yaitu para kapitalis “Pertama kita lihat di Perppu tersebut disebutkan defisit APBN boleh lebih dari 3 persen kalau melebihi 3 persen, maka Presiden bisa di investment, tapi dengan Perppu tersebut mereka keluarkan sendiri itu lolos dan dibuatlah dari situ kemudian defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sampai 6,3 persen, 1000 triliyun di APBN,” ungkapnya.

"Kedua, ini juga yang menarik untuk menutupi defisit APBN itu kan dari mana lagi kecuali dari pajak dan utang, karena sumber daya alamnya itu sudah pajak dan utang karena sumber daya alam sudah diserahkan ke swasta karena kaitanya dengan undang-undang Cilaka, karena kondisi dunia sedang krisis, pemerintah sulit mendapatkan utang, maka solusinya itu adalah mengeluarkan obligasi internasional," paparnya.

Ia menyampaikan dampak dari krisis tersebut Indonesia lagi-lagi berutang, karena APBN kita bersumber dari utang, “Indonesia masuk prestasi yang luar biasa dalam hutang ini masuk 10 besar peringkat hutang terbesar di dunia urutan ke-7, jadi pemerintah itu Rp. 6.000 Triliyun kalau dibagikan ke rakyat Indonesia kurang lebih per orang itu kan mawaris hutang 22 juta,” ungkapnya.

Ketiga, meningkatkan legalitas seolah olah boleh korupsi boleh menyimpang, para pejabat yang menggunakan dana dalam rangka Covid-19 tadi itu tidak bisa diperkarakan baik secara perdata maupun secara pidana jika ada itikad baik,” jelasnya.

Ia menjelaskan, di tengah masyarakat sedang kesulitan, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang mulai berlaku bulan Juli 2020. "Padahal kenaikan BPJS ini sudah diusulkan 2019 dan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tapi tahun 2020 buat lagi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden,” ungkapnya.

Sedangkan untuk menyikapi Undang-undang Cipta Kerja dia menilai UU tersebut merupakan kebohongan publik. “Merupakan kebohongan publik namanya Undang-Undang Ciptaker tapi isinya itu sebenarnya Undang-Undang yang memberikan kemudahan untuk para kapitalis meningkatkan investasinya dan kita tahu bahwa investasi itu intinya itu dan eksploitasi atau penjarahan sumber daya alam untuk kepentingan para kapitalis,” ungkapnya.

“Di Undang-Undang itu menunjukkan untuk kepentingan kapitalis ada kebijakan dalam Undang-Undang itu hilirisasi, kalau perusahaan melakukan hilirisasi artinya mengolah dulu batu bara tidak langsung diekspor, maka dapat kompensasi royalti 0% tidak usah bayar royalti ke negara,” tambahnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan peran pemerintah yang harus dilakukan di tataran publik dalam hal masalah pembenahan ekonomi di tahun 2021. “Yaitu perlu ada perubahan dari kegelapan malam menuju cahaya, tentunya harus memenuhi syarat-syaratnya yaitu,” ujarnya.

Pertama, ada kesadaran bahwa sistem ekonomi dalam konteks ini adalah sistem kapitalis itu adalah sistem ekonomi yang rusak dan merusak dan ini harus disadari oleh publik maupun pemerintah sebagai pengambil kebijakan,” katanya.

Kedua, kesadaran pengganti dari sistem yang saat ini yaitu sistem ekonomi islam dengan ekonomi Islam yang sudah diterapkan selama berabad-abad 14 abad lamanya mampu mensejahterakan bukan hanya muslim tapi juga non muslim,” ujarnya.

Ketiga, ada pelaku yang melakukan perubahan itu mendakwahkan bahwa sistem sekarang adalah sistem yang rusak solusinya adalah sistem islam dan aktivitas ini hanya berjalan kalau ada aktivitas dakwah aktivitas pencerahan,” pungkasnya. [] Aslan la Asamu

Posting Komentar

2 Komentar

  1. Sebenarnya kalau dikelola negara ataupun dikelola swasta tapi kontribusi tetap ke negara tentunya bisa jadi solusi.

    Realita manusia itu kikir dan suka berkeluh kesah, jadi ketika kaya/punya kelebihan cenderung memilih Kapitalisme untuk pembenaran sikap dirinya, disisi lain ada manusia yg ketika merasa kekurangan cenderung memilih Komunisme/Sosialisme untuk pembenaran sikap dirinya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. apalagi orang kaya sedang memyakinkan dirinya bahwa dia kapitalis terus ada orang lain yg bilang dia itu kapitalis, apa gunanya?

      Hapus