Ormas Islam Dibubarkan, UIY: Bukan Masalah Hukum Tapi Masalah Politik



TintaSiyasi.com-- Cendekiawan Muslim Ustaz Muhammad Ismail Yusanto menilai, pembubaran dan pelarangan ormas Islam Front Pembela Islam (FPI) bukanlah murni masalah hukum tapi masalah politik.

"Saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang tengah dihadapi FPI itu, itu tidaklah murni masalah hukum atau bukanlah masalah hukum sebenarnya. Kalau dia bukan masalah hukum lalu masalah apa? Masalah politik," ujarnya dalam Fokus: Kontroversi Pembubaran FPI, Ahad  (3/1/2021) di kanal Youtube Fokus Khilafah Channel.

Ia mengatakan, jika benar masalah FPI masalah hukum, maka seharusmya tidak dibubarkan. Karena menurutnya, dalam ketentuan Undang-undang Ormas pasal 18, ormas yang tidak memenuhi syarat diberi atau diperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) akan tetap diakui sebagai ormas.

"Dari mana pemerintah punya kesimpulan bahwa kalau tidak punya SKT itu otomatis bubar gitu, darimana itu? Saya nggak paham itu dari mana itu. Wong di pasal 18 itu dikatakan begini kok. Artinya apa? Artinya dia ada, tetapi tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar," paparnya.

Ada Upaya Menghabisi Islam Politik

Dari kasus pembubaran ormas Islam tersebut, Ustaz Ismail sapaan akrabnya memandang, ada dua upaya menghabisi Islam politik yaitu politik praktis dan ideologis. Ia memberi contoh politik praktis seperti yang terjadi dalam Pilkada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta beberapa waktu lalu.

"Ada juga politik ideologis. Politik ideologis ini soal pertarungan ideologi. Bagi mereka kaum sekuler, radikal, liberal, Islam politik itu dianggap sebagai rival yang akan menghambat kepentingan politik ideologi dan kepentingan politik ekonomi mereka. Maka, saya kira juga senada dengan apa yang tengah terjadi di dunia internasional," ungkapnya.

Ia mengatakan, barat mengetahui akan kebangkitan Islam dari keterpurukannya itu dan akan menjadi ancaman bagi keberadaan mereka. Sehingga lanjutnya, barat akan melakukan upaya untuk membendung kebangkitan Islam seperti menghadirkan Islam yang menurut mereka ramah. 

"Kemudian apa yang harus dilakukan? Barat harus mencari tahu siapa di antara umat Islam itu yang bisa dijadikan kawan dan siapa yg lawan," ujarnya.

"Makanya dalam RAND (Research ANd Development) corporation itu, dalam dokumen yang kedua Building Moderat Muslim Network itu, umat Islam dibagi empat. Pertama, umat Islam yang mereka sebut fundamentalis, tradisionalis, modernis, dan sekularis," jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa Islam tradisionalis, modernis, dan sekuler akan dibantu dan dipakai oleh barat melawan Islam fundamentalis. "Fundamentalis itu siapa, yaitu yang menginginkan Islam kaffah, syariah, dan khilafah. Jadi, kalau kita membaca dokumen itu apa yg terjadi sekarang ini betul," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, barat melihat bahwa program war on terrorism yg dirancang oleh mereka tidak mampu menjaring semua umat Islam maka diluncurkanlah program yang kedua, yaitu war on radicalism.

"Dan sekarang ini berjalan di berbagai negara, di Mesir memerangi umat Muslim, begitu juga di Saudi, Sudan dan lain-lain. Dan di Indonesia mereka mencoba memerangi yang termasuk kategori-kategori radikal itu," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar