Om Joy: Vaksin Ibarat Helm, Bukan Segala-galanya, karena...



TintaSiyasi.com-- Menyoal kontroversi vaksin di tengah perbincangan publik, Jurnalis Tabloid Media Umat Joko Prasetyo mengatakan, vaksin itu ibarat helm, bukan segala-galanya, karena pemerintah perlu mendisiplinkan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (Testing, Tracing, Treatment). 

"Jadi gini, MUI menyatakan (vaksin Sinovac) halal, terus akhirnya BPOM menyatakan efikasi dan kemanjurannya 65 persen. Tapi ingat, ini bukan segala-galanya. Vaksin itu hanya (baca: ibarat) helm gitu, sedangkan kita, kalau naik motor itu kan diperlukan dua hal. Ya, kan undang-undang lalu lintas beserta aparat kepolisian yang menegakkan undang-undang tersebut, itu kita sebut sebagai 3T,"  tuturnya dalam acara Bincang Media Umat: Kontroversi Vaksinasi edisi 282, Ahad (17/01/2021).

Menurutnya, keliru apabila mengatakan vaksin segala-galanya. Karena menurutnya, selain helm (diibaratkan sebagai vaksin) membutuhkan aturan yang diterapkan dalam berlalu lintas dan penegak aturan yaitu polantas. Ia menerangkan, dua hal itu adalah pemerintah dan undang-undang. 

Om Joy sapaan akrabnya menjelaskan, dinyatakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) efikasi vaksin Sinovac 65 persen, artinya ada peluang 35 persen tidak manjur. "Semestinya efikasi 65 persen itu menjadi warning (peringatan) serius bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, bahwa kalau sudah divaksin itu bukan berarti aman dari Covid-19," tandasnya.

Menurutnya, kalau naik motor, pemerintah ibarat impor helm yang mereknya Sinovac. "Pas (ketika) dibenturkan kekuatannya 65 persen, jadi kemungkinan pecah itu helm 35 persen. Jadi, dari 100 helm yang dibenturkan, 65 persen kuat, 35 persen pecah," jelasnya.

Ia menyayangkan, sikap pemerintah yang akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mau divaksin. Karena menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan pembuktikan, bahwa vaksin manjur. "Buktikan saja kalau helm ini kuat. Jadi, ada orang dua macam nih. Dia mau divaksin dan hasilnya seperti apa. Orang yang sebelumnya enggak mau divaksin kan akhirnya jadinya mau manjur, belum apa-apa sudah diancam," ujarnya.

"Jadi, kalau ada yang ngomong, saya enggak mau pakai helm, helm itu hoaks, helm itu enggak manjur, ya orang seperti ini tinggal diedukasi aja, ya kan? Dan salah satu edukasi yang paling mujarab itu kan tetangganya dia yang mau dikasih helm, naik motor pakai helm," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah belum menerapkan Undang-Undang Karantina Wilayah, tetapi sudah mengancam masyarakat yang tidak mau divaksin dengan sanksi yang ada di UU tersebut. "Karantinanya enggak pernah diterapkan, tapi orang yang menolak divaksin kena sanksi undang-undang karantina kesehatan. Undang-undang karantinanya diterapkan baru sanksinya diterapkan," katanya. 

Ia melanjutkan, jumlah vaksin masih sedikit, belum sampai 8 juta, sedangkan rakyat Indonesia ada 250 juta. Menurutnya, selama jumlah helmnya belum memadai, belum bisa mengatakan yang tidak mau divaksin akan disanksi.

"Undang-Undang Karantina Wilayah itu ada, tapi penegakkannya enggak? Terus orang sudah dapat helm. Tuh, orang langsung naik motor bebas bisa melanggar lalu lintas? udah pake helm itu enggak papa? Udah divaksin enggak pake masker? Udah divaksin berkerumun? Ingat lho, itu helm kemampuannya 65 persen, artinya yang 35 persen itu pecah, artinya 35 persen itu tertular, seharusnya kan begitu," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas


Posting Komentar

0 Komentar