Naik-naik Terus BPJS-ku




Sejak 1 Januari 2021, iuran BPJS Kesehatan kelas III resmi naik. Kenaikan iuran ini membidik peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU), dan peserta bukan pekerja (BP), dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. Kebijakan tersebut diatur dalam Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Sedangkan iuran BPJS Kesehatan peserta kelas I dan II sudah lebih dulu mengalami kenaikan tarif sejak 1 Juli 2020. Sehingga jika dibuat rincian, maka berikut adalah daftar iuran BPJS Kesehatan 202.  BPJS yang telah hadir sejak tahun 2014 ini masih memiliki beberapa kekurangan akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme, dimana segala sesuatu dilihat dengan kacamata untung-rugi bukan untuk memberikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi rakyat. 

Indonesian Corruption Watch (ICW) memperkirakan dana BPJS sekitar Rp 1 triliun diduga menguap akibat dipotong atau dipungut secara ilegal oleh kepala daerah. 

Pada awal Februari 2018, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap bupati Jombang karena diduga menerima setoran atau suap dari plt Kadinkes dengan menggunakan dana kapitasi BPJS (Dana jasa pelayanan yang harus dibayarkan dibayarkan setiap bulan ke puskesmas di seluruh Indonesia berdasarkan jumlah peserta BPJS yang terdaftar) yang berasal dari puskesmas-puskesmas di Kabupaten Jombang. (bbc.com)

Pada tahun 2018, total defisit layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp 12,2 trilun, di mana sebesar Rp 5,6 triliun atau sekitar 45 persen disebabkan oleh tunggakan iuran peserta mandiri (PBPU). 

Selanjutnya adalah over payment karena kelas rumah sakit yang tidak sesuai hasil piloting. 4 dari 6 rumah sakit mengklaim tidak sesuai dengan kelasnya, akibatnya terdapat over payment sebesar Rp 33 miliar per tahun. (Pikiran-rakyat.com). 

Penyebab defisit BPJS merupakan perpaduan antara permasalahan pada aspek penerimaan dan pengeluaran BPJS kesehatan. BPJS Kesehatan dinilai tak efektif melakukan pembatasan pengguna jasa, terang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Sedangkan di bagian timur Indonesia, Bendahara RSUD Abepura yang berinisial LPM ditahan penyidik Tipikor Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota. LPM diketahui merupakan tersangka penggelapan dana BPJS Kesehatan senilai Rp1,5 miliar. LPM bekerja sendiri dengan memalsukan tanda tangan Direktur RSUD Abepura untuk mencairkan dana BPJS (mediaindonesia.com)

Kesehatan Gratis ala khilafah 

Berbeda halnya dengan negara yang menerapkan sistem kesehatan berdasarkan syariat Islam atau yang sering disebut dengan Khilafah. Institusi Khilafah akan mengadakan layanan kesehatan, sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dengan tujuan utama melayani kebutuhan rakyat secara menyeluruh tanpa membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu atau tanpa diskriminasi. Semuanya mendapat layanan dengan kualitas yang sama. Karena sejatinya dalam Khilafah, Negara berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Negara tidak akan menjual layanan kesehatan kepada rakyatnya. Negara tidak boleh mengkomersilkan hak publik sekalipun ia orang yang mampu membayar. Hal ini karena Negara hanya diberi kewenangan dan tanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan semua rakyatnya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:
الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari).

Institusi Khilafah yang dipimpin Khalifah adalah penanggung jawab layanan publik. Khilafah wajib menyediakan sarana kesehatan, rumah sakit, obat-obatan, tenaga medis, dan sebagainya secara mandiri. 

Rasulullah saw. dan para Khalifah telah melaksanakan sendiri layanan kesehatan. Nabi saw. (sebagai kepala Negara Madinah) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi saw. mendapatkan hadiah dokter dari Raja Muqauqis, dokter tersebut beliau jadikan sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim).

Pada masa penerapan Islam sebagai aturan kehidupan bernegara, hampir setiap daerah terdapat tenaga medis yang mumpuni. Negara tentu sangat memperhatikan penempatan tenaga ahli kesehatan di setiap daerah. Di dalam Islam, jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat adalah tanggung jawab Negara. Pelayanan kesehatan wajib diberikan secara gratis (cuma-cuma) bagi masyarakat. Negara tidak boleh membebani rakyatnya untuk membayar kebutuhan layanan kesehatannya. Rasulullah saw., yang bertindak sebagai kepala Negara Islam, telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, II/143).

Dengan demikian dalam Islam jaminan kesehatan itu wajib diberikan oleh Negara kepada rakyatnya secara gratis, tanpa membebani, apalagi memaksa rakyat mengeluarkan uang. Wallahu alam bissawab.[]

Oleh: Arini Gardinia Latifah

Posting Komentar

0 Komentar